Lemasko Susun Laporan Kondisi Masyarakat di Tiga Distrik

Bagikan ke Google Plus
Robert Waropea 
SAPA (TIMIKA) - Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Robert Waropea mengatakan, tim survey Lemasko yang dibentuk dari tiga komisi telah turun ke tiga distrik, yakni Distrik Mimika Timur (Miktim), Mimika Timur Tengah, Mimika Barat Jauh. Tim survey ke tiga distrik tersebut untuk mendata secara langsung di lapangan, seperti batas wilayah, komoditi unggulan, serta pelayanan kesehatan, dan pendidikan. 

"Tim survey Lemasko sudah kembali. Dimana saat ini, tim sedang susun laporan kegiatan dan data-data yang mereka ambil dari lapangan," kata Robert saat ditemui wartawan di kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Rabu (24/5).

Robert menjelaskan, tidak hanya batas wilayah antar kampung, distrik, dan kabupaten. Tetapi data yang diambil berupa jumlah penduduk, potensi kampung, komoditi unggulan, serta pelayanan pendidikan dan kesehatan. Khususnya mengenai keterbatasan fasilitas penunjang, seperti obat-obatan serta buku-buku pelajaran, bahkan tidak ada petugas yang bertugas disana.

"Semua hal yang ada di kampung kita data, dan dijadikan satu laporan,”ujarnya.

Lanjut Robert, data yang telah diambil dilapangan akan menjadi konsumsi oleh pihak lembaga. Selain itu, data-data tersebut akan di berikan kepada dinas terkait, serta mitra pemerintah yang peduli terhadap permasalahan di daerah ini. 

"Data yang ada nanti, sebagai bahan inventarisir serta evaluasi untuk membuat program pada lembaga. Dan kepada dinas terkai, agar bisa melihat langsung kondisi yang ada di lapangan. Sehingga diharapkan adanya program untuk kampung-kampung pada tiga distrik tersebut,”jelasnya.

Robert juga menambahkan, bahwa, berkaitan dengan batas wilayah antar kampung, distrik dan kabupaten, pihaknya akan membicarakan hal tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Mimika, agar membuat suatu regulasi yang berkaitan dengan batas wilayah. Terlebih khusus batas wilayah kabupaten, untuk mengantisipasi terjadi konflik sosial.

"Batas wilayah, kami akan bicara dengan BPN, supaya ada aturan mengenai batas wilayah kampung, distrik, bahkan dengan kabupaten. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi konflik sosial," tambahnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment