MAI Berunjuk Rasa Tuntut Kebebasan Pers di Papua

Bagikan Bagikan
Massa MAI saat Berunjuk Rasa
SAPA (TIMIKA) - Masyarakat Adat Independen (MAI) berunjuk rasa damai, Rabu (3/5), menyuarakan kebebasan pers melakukan peliputan di Papua termasuk area PT Freeport Indonesia (PTFI). 

Aksi damai yang diikuti sejumlah warga masyarakat Amungme dan Kamoro melakukan long march dari depan Sekretariat MAI di Jalan Trikora, Kwamki Baru, kemudian diarahkan ke halaman Kantor Pelayanan Polres Mimika. 

Permintaan izin penyampaian aspirasi yang bertepatan dengan Hari Pers Internasional ini sebelumnya ditolak kepolisian, dengan alasan kekhawatiran aksi ini ditunggangi kepentingan yang bertentangan dengan NKRI.

Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Mimika, Kompol I Nyoman Punia, mempertanyakan legalitas organisasi ini melakukan unjuk rasa di muka umum, apakah sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol). 

Dia juga mengungkap aksi organisasi tersebut sebelumnya di Bundara Timika Indah menggunakan atribut Komite Nasional Papua Barat (KNPB), organisasi yang dianggap sebagai jalur politik organisasi Papua meredeka. 

"Kami lihat bapak ibu dalam aksi sebelumnya memakai atribut KNPB. Ada kalung, ikat kepala, dan lain-lain. Saya tidak pernah melarang dan membatasi ruang demokrasi, tetapi itu harus disampaikan sesuai aturan," tutur I Nyoman di hadapan pengunjuk rasa. 

Menanggapi hal itu, Juru Bicara MAI, Vincen Oniyoma, menegaskan aksi mereka sama sekali tidak bermuatan unsur politik dan hal-hal lain, apalagi bertentangan dengan kedaulatan NKRI. 

"Kami juga bagian dari NKRI. Ini murni penyampaian aspirasi berkaitan dengan kebebasan pers,  kemudian para korban eksplorasi PT Freeport," tegas Vincen. 

Adapun pernyataan sikap MAI menyebutkan bahwa di Papua secara khusus para jurnalis berhadapan dengan intimidasi, pelecehan, hingga kekerasan. Mereka terkadang diancam saat menyoroti kasus-kasus terkait korupsi, pelanggaran hak, perampasan tanah, isu Freeport, dan topik-topik sensitif lainnya. 

"Para jurnalis asing, nasional, dan lokal, masih kesulitan dalam melakukan tugas pemberitaan di Papua, antara lain kurangnya akses untuk masuk ke Papua, ketidak jelasan informasi (information black hole) dan kerentanan keamanan," katanya.

MAI mendesak pemerintah dan lembaga Negara yang berkepentingan agar tidak menginterpensi dan merepresip para junalis untuk memberitakan kebenaran sesuai kode etik yang berlaku.

"Setiap tahun pada tanggal 3 Mei diperingati sebagai hari fundamental bagi kebebasan pers guna mengevaluasi situasi kebebasan pers di seluruh dunia, mempertahankan media dari serangan atas independensinya, sekaligus untuk memberi penghormatan pada para jurnalis yang kehilangan nyawa dalam mengerjakan profesi jurnalismenya," jelasnya. 

Disebutkan pula bahwa banyak ketimpangan social di masyarakat yang seharusnya dimunculkan oleh pers dengan tidak takut, tidak ragu, dan berpihak pada fakta dan realita sebenarnya. 

"Pada hari ini juga banyak masalah yang dilakukan oleh PT Freeport di atas tanah masyarakat adat yang harus diangkat dan dimunculkan oleh jurnalis ke dunia. (Sevianto Pakiding)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment