MAI Tuntut Kebebasan Pers Meliput di Area PTFI

Bagikan Bagikan

SAPA (TIMIKA) - Masyarakat Adat Independen (MAI) di Timika akan berunjuk rasa hari ini, Rabu (3/5), menuntut kebebasan pers melakukan peliputan di area operasi PT Freeport Indonesia (PTFI).

Juru bicara MAI, Vincen Oniyoma, mengatakan selama ini pers seolah dibungkam karena sulitnya mengakses informasi di seputar wilayah operasi tambang raksasa asal Amerika Serikat tersebut. Akibatnya, publik ikut kesulitan mendapat berbagai informasi. 

"Kami dari MAI prihatin karena selama ini jurnalis internasional, nasional, maupun lokal, tidak diberi ruang untuk melakukan peliputan atau tugas jurnalistiknya di area PT Freeport," kata Vincen di Timika, Selasa (2/5).

Menurut Vincen, masalah kebebasan pers memang patut disuarakan di era transparansi saat ini. Dia juga meminta tidak terjadi intimidasi dan diskriminasi terhadap jurnalis melakukan peliputan dan menyajikan segala informasi kepada masyarakat. 

"Pers harus diberi ruang yang betul-betul ruang demokrasi atau kebebasan untuk bisa meliputi langsung , bisa naik ke area perusahaan yang masih wilayah administrasi pemerintahan Republik Indonesia," jelasnya. 

Disamping itu, Vincen mengatakan wilayah operasi Freeport merupakan satu-satunya akses menuju perkampungan di dataran tinggi, seperti Aruanop, Banti, Hoeya, dalan lainnya di Distrik Tembagapura. 

"Itukan harusnya pers bebas turun meliput karena itu masih wilayah pemerintah Republik Indonesia, ini kenapa harus dibatasi," ujarnya. 

"Jadi kami besok (hari ini) mau menyampaikan itu ke dunia, ke negara bahwa selama ini di Timika yang terjadi pers dibungkam dan ruang gerak pers dibatasi, tidak diberi kebebasan," tukasnya.

Dia menyebut terbatasnya akses peliputan membuat informasi terkait kondisi masyarakat berbagai aspek di pegunungan sulit diketahui. Seperti di Banti, Tembagapura, beberapa kali terjadi kekosongan tenaga guru di sejumlah sekolah namun tidak diekspos ke publik. 

"Masyarakat inikan milik pemerintah yang kita sama-sama perlu menjaga dan melihat keluhan mereka, itu mesti pers turun. Banyak sekali kejadian dialami masyarakat di sana sulit diakses," katanya. (Sevianto Pakiding)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment