Masyarakat Diminta Dukung Hasil Pleno KPUD Mimika

Bagikan ke Google Plus
Atimus Komangal
SAPA (TIMIKA) - Tokoh masyarakat Amungme, Atimus Komangal, mengajak semua pihak dan masyarakat Mimika untuk mendukung hasil pleno ulang KPUD Mimika yang menetapkan kembali 35 anggota DPRD periode 2014-2019 pada Kamis (18/5) lalu.

"Penetapan inilah yang kita sudah lama tunggu-tunggu. Mari kita dukung ini, dan kita semua bekerjasama membangun Mimika," kata Atimus yang juga salah satu anggota DPRD Mimika terpilih dari Partai Golkar versi SK KPU Mimika No 17.

Menurut Atimus, sudah begitu banyak agenda daerah terutama penetapan APBD Mimika hingga yang kini masih terhambat akibat sengketa Pileg 2014 ini. Karenanya, dia berharap setelah status DPRD secara hukum sudah disahkan, maka seluruh agenda ini bisa berjalan.

"Sekarang yang paling penting adalah mari kita bersama-sama, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, untuk melaksanakan pembangunan daerah," katanya kepada Salam Papua, Sabtu (20/5). 

Untuk diketahui, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng, SE MH akan melaporkan lima komisioner KPUD Mimika ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Eltinus yang kini masih menjabat Bupati Mimika meminta DKPP segera mencopot lima komisioner KPUD Mimika, lantaran dinilai telah melanggar kode etik dalam pelaksanaan pleno ulang penetapan 35 anggota DPRD Mimika.

"Tentu saya sebagai Bupati akan menghadap langsung ke DKPP," kata Eltinus Omaleng kepada wartawan di Timika, Sabtu (20/5).
Disamping itu, delapan Partai Politik (Parpol) dari total 12 Parpol peserta Pemilu Legislatif Mimika 2014, menolak hasil pleno penetapan 35 anggota DPRD Mimika terpilih yang digelar KPUD Mimika pada Kamis 18 Mei 2017.

Adapun pernyataan penolakan delapan Parpol yakni Nasdem, PKS, PKPI, Golkar, Demokrat, PPP, PDIP dan Hanura tersebut, diserahkan langsung kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng sebagai pembina politik di Timika, Sabtu (20/5).

Eltinus menilai KPUD Mimika tidak melaksanakan pleno sesuai keputusan PTUN Jayapura untuk menyempurnakan SK penetapan DPRD Mimika Nomor 17. Melainkan menetapkan kembali ke-35 anggota DPRD berdasarkan SK Nomor 17.

Menurut Eltinus, putusan KPUD tersebut mengisyaratkan tidak ada pleno atau penyempurnaan dalam bentuk apapun. KPUD, katanya, seharusnya berkoordinasi dengan dirinya selaku  pembina politik untuk mencari jalan keluar dan kesepakatan bersama.

Selain itu, delapan Parpol juga akan membawa persoalan tersebut kembali kepada PTUN Jayapura, KPU Provinsi Papua, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Kementerian Dalam Negeri.

Rapat pleno terbuka penetapan hasil perolehan kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD pada Pemilu Legislatif Mimika Periode 2014-2019 ini digelar dua kali dan sempat diskors pada Rabu (11/5) lantaran dihujani protes dari para saksi perwakilan partai politik.

KPUD akhirnya menetapkan 35 anggota DPRD Mimika melalui rapat pleno pada Kamis (18/5) di Gedung Multy Purpose and Community Center (MPCC) LPMAK, Jalan Baru, Timika. Akan tetapi Bawaslu Provinsi Papua tidak hadir dalam pleno tersebut. (Sevianto)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment