Pejabat Eselon Pemkab Bentuk Tim Khusus Bertemu Bupati

Bagikan Bagikan
Wabup ketika berdiskusi bersama beberapa kepala SKPD
SAPA (TIMIKA) – Pejabat Eselon I,II dan III Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan membentuk tim khusus untuk bersama-sama menemui Bupati Eltinus Omaleng, SE, MH di Jakarta guna membahas berbagai persoalan yang sedang dihadapi, mulai dari persoalan antara eksekutif dan legislatif hingga kepastian penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mimika 2017.

Solusi pembentukan tim  khusus tersebut terinspirasi dari Wabup Mimika, Yohanis Bassang yang mengakui sulit untuk  bertemu Bupati Omaleng untuk menyampaiakn telaan-telaan positif terkait pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Mimika.

“Saya sudah menelepon beliau tetapi tidak diangkat atau terkadang nomornya tidak aktif. Begitu juga kalau saya SMS sama sekali tdak dibalas. Berarti saya harus bagaimana?” ujar Wabup Bassang ketika memimpin apel pagi di halaman Kantor Sentra Pemerintahan, Jalan Cenderawasih, Poros SP 3, Distrik Kuala Kencana, Rabu (3/5).

Sebagai solusi, Wabup Bassang meminta para pejabat Eselon I, II dan III yang sering bertemu dengan bupati untuk memberikan masukan-masukan positif  terkait kenyataan yang sedang terjadi pada pemerintahan di Mimika saat ini.

“Saya harap pejabat Eselon, I,II dan III yang dekat dengan bupati harus bisikan keadaan yang sebenarnya terjadi. Usahakan urusan pribadi itu dikesampingkan dahulu, jabatan itu tidak perlu terlalu diburuh, utamakan dulu kepentingan umum,”ujarnya.

Dijelaskan, urusan jabatan merupakan rejeki yang diberikan Tuhan atas apa yang telah kita lakukan sebagai pelayan masyarakat atau abdi Negara, sehingga tidak perlu memanfaatkan pimpinan dengan cara membelokan pimpinan kearah yang salah.

Bassang mengakui sejak menjadi wakil bupati sangat banyak usulan positif dalam pengembangan pembangunan yang diusulkan, bahkan telah disetujui bupati, akan tetapi dengan adanya masukan-masukan dari individu-individu yang mengedepankan kepentingan pribadi, semua usulan tersebut pun dibatalkan.

“Kita ini dosa sekali, karena hingga sekarang belum bisa menjalankan program pelayanan kepada masyarakat kita,” ujarnya.

Wabup Bassang, mengakui telah berbicara bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, Hery Dosinaen, namun pihak provinsi pun mengakui hal tersebut diakibatkan Wabup dan para pejabat lain lingkup Pemda Mimika tidak memberikan telaan kepada bupati, sehingga kondisi pemerintahan daerah Mimika menjadi tidak pasti.

Menurut Wabup, hal yang sama juga disampaikan oleh staf khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ketika mengunjungi Pemkab Mimika beberapa bulan lalu, di mana para staf tersebut menyalahkan Wabup Bassang, sebab tidak bisa memberikan telaan positif kepada bupati.

“Kalau sudah disalahkan begitu, kita mau bilang apa? Padahal yang sebenarnya semua telaan saya itu sudah terlalu banyak, tetapi tidak pernah dipeduli,”ungkapnya. 

Selain disampaikan dalam sambutannya di apel pagi, Wabup Bassang juga mengumpulkan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan berdiskusi bersama di halaman Puspem. Hadir dalam diskusi  tersebut, Asisten IV Bidang Umum Alfred Douw, Pelaksana tugas (Plt) Asisten III Lopinus Fuakbun, Kadisnakertrans PR Septinus Soumalena, Kadis ESDM Dionisius Mameyau, Kadinsos Gerit Koibur, Kadisdukcapil Bartolomeus Kunong, Kadispendasbud Armin Wakerkwa, Kepala Kesbangpol  Andi Ramly, Kadisporapar Muhammad Toha, Kepala Inspektorat Yulianus Sasarari dan Kepala BPKAD Petrus Yumte.

Pada diskusi ini pun masing-masing pejabat eselon tersebut mengakui, pernah berusaha melakukan pertemuan bersama Bupati untuk menyampaikan usulan yang sama  dengan apa yang diinginkan Wabup Bassang, akan tetapi dinilai sangat sia-sia sebab usaha tesebut tidak pernah digubris.

Menanggapi laporan-laporan tersebut, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dionisius Mameyaut mengusulkan agar Wabup Bassang mengakomodir seluruh Pejabat Eselon I, II dan III agar bersama-sama berdiskusi membahas berbagai materi sehingga bisa disampaikan kepada bupati jika dalam waktu dekat bisa dipertemukan. 

“Jujur selama ini kita semua sudah berusaha untuk bertemu beliau. Saya sangat setuju dengan permintaan pak Wakil, tetapi kita harus bentuk tim khusus supaya bersama-sama bertemu Bupati,”tutur Dionisius.

Menurut Dionisius, jika selama ini setiap pejabat eselon selalu melakukan pertemuan secara pribadi dengan bupati, maka akan membingungkan bupati, sebab setiap pribadi memiliki usulan dan telaan yang berbeda. Dengan demikian jika dibentuk tim khusus maka akan bisa menyatukan semua usulan dan telaan sehingga bisa dapat dimengerti oleh bupati.

“Kalau kita sendiri-sendiri pergi itu akan sulit, apa lagi kalau kita bawa kepentingan masing-masing. Lebih bagus kita bentuk tim saja, biar ramai-ramai ketemu beliau,” ujar Dion.

Permintaan ini disetuji oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Petrus Yumte, Kepala Inspektorat Yulius Sasararai dan beberapa pejabat eselon lainnya, sehingga pihaknya pun bersepakat akan mengatur waktu pertemuan tersebut paling lambat 6 hingga 9 Mei mendatang.

“Kalau misalnya kita pergi sekarang, bupati pasti akan ikut Bapenas di Aceh. Lebih baik kita menunggu bupati ketika menghadiri pertemuan seluruh bupati dan wali kota di Provinsi pekan depan,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Pemda Mimika, Slamet Sutejo yang juga ikut memantau diskusi tersebut. (Acik N)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment