Pelaksanaan Jembatan Udara Menunggu Ketetapan Hukum

Bagikan ke Google Plus
Foto Bersama Usai melakukan pertemuan di Bandara
SAPA (TIMIKA) – Dalam menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) terkait angkutan logistik melalui udara atau yang lebih dikenal jembatan udara yang mana akan diberlakukan juga di Timika 2017, samapai saat ini masih menunggu ketetapan hukumnya. Jembatan udara juga sebagai pelengkap tol laut yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir.

Guna membahas hal ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pertemuan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan jembatan udara dan tol laut yang dilaksanakan di Bandara baru milik Pemeritnah Daerah (Pemda)  Mimika, Rabu (17/5). 

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Mimika, John Rettob, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Bernadinus Songbes, Kepala Pelni M. Suaidi, Kepala Bandara Subagio, Kepala UPBU Pelabuhan Pomako, Kasubdit Angkutan Udara, Niaga tidak berjadwal dan bukan Niaga. 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kemenhub, Ubaedillah, menjelaskan program jembatan udara sebagai usaha pemerintah untuk menekan harga kebutuhan pokok antar wilayah yang membutuhkan dukungan integrasi angkutan logistik.

“Pembangunan jembatan udara ini merupakan salah satu progam pemerintah, untuk mendukung penurunan harga khususnya di daerah terpencil, terluar maupun perbatasan. Ini baru dilaksanakan tahun 2017 dan saat ini masih menunggu dasar hukumnya berupa peraturan presiden (Perpres),” jelas Ubaedillah. 

Ubaedillah mengatakan, Program jembatan udara ada dua yakni kabupaten ke distrik-distrik atau cargo dan dari bandara ke bandara yang disebut subsidi angkutan barang cargo. Lanjutnya, itu berbeda walaupun sama-sama di subsidi. 

“Jembatan udara hanya membantu penurunan harga dari sisi angkutannya, tetapi bagaimana distribusinya itu langsung ke Kementerian Perdagangan dan Disperindag. Tetapi semua itu juga dilihat dari kemampuan bandara di perintis,” kata Ubaedillah.

Sementara itu, Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Dirjen Perhubungan Laut, Dedy Hermanto, mengatakan dari sisi perhubungan laut sama dengan perhubungan udara yang nantinya akan menyediakan transportasi, untuk angkutan kapal dan dermaga. Untuk di Timika yang mana barang pokok yang diangkut dari Jawa dibawa ke Timika melalui operator yakni PT Pelni. 

“Ketersediaan sudah memenuhi, tetapi penyebab harga masih belum turun meskipun pemerintah sudah memberikan subsidi angkutan laut, tetapi terkait distribusi muatan setelah turun di Pelabuhan Pomako akan dibenahi lagi,” tutur Dedy. 

Sambung Dedy, distribusi dari pedagang kepada konsumen (end user) yang belum maksimal itulah yang diharapkan. Dan juga evaluasi ini dapat bersinergi dari pihak Disperindag, Dishubkominfo, dan PT. Pelni untuk menyampaikan muatan yang dikirim dari angkutan tol laut itu bisa sampai ke masyarakat dengan harga yang setidaknya tidak berbeda jauh dengan harga di Jawa. 

“Jadi yang perlu diperhatikan adalah distribusi ke masyarakat,” ujarnya. 

Menurutnya, kendala yang saat ini dihadapi hanyalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Kalau dari aspek pengangkutannya pasti ada peningkatan karena selama 26 hari sekali masuk ke Timika, jadi ada kepastian sebulan sekali atau sebulan dua kali sudah masuk ke Timika. Ini juga karena tidak langsung ke Timika tetapi masih harus melewati beberapa pelabuhan lainnya.

“Kami berharap masyarakat dapat menikmati harga yang tidak beda dengan harga di Jwa,” ungkapnya. (Anya Fatma)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment