Pemberlakuan UMK Tunggu Surat Gubernur

Bagikan Bagikan
Septinus Soumalena
SAPA (TIMIKA) – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans Pera) Kabupaten Mimika, Septinus Soumalena mengatakan, setelah Bupati Eltinus Omaleng, SE., MH mengesahkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2017 pada Kamis 10 November 2016 lalu, hingga kini UMK tersebut belum diberlakukan, sebab masih menunggu surat dari Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe.

“Pemberlakuan UMK itu sudah resmi dimumumkan dan harus berlaku per awal Januari 2017. Tapi surat legalnya belum ditandatangani gubernur,”ungkap Soumalena ketika diwawancarai di Kantor Pusat Pemerintahan, Jalan Cenderawasih, Poros SP 3, Distrik Kuala Kencana, Rabu (3/5).

Diakuinya, pihaknya hingga kini belum menerima surat keberatan dari Perusahaan di Mimika, terkait besaran UMK 2017 yang sudah disahkan dewan pengupahan Disnakertrans Pera. 

“Sampai sekarang kami belum terima surat keberatan dari perusahaan-perusahaan. Kalau memang ada perusahaan yang merasa belum mampu memberlakukan hal itu, maka wajib ajukan keberatan, jangan hanya diam saja,”tuturnya.

UMK merupakan ketetapan dari pusat dan diberlakukan setiap tahun, serta pemberlakuannya pun harus selalu mengalami kenaikan. Dengan demikian, jika dalam suatu perusahaan telah memiliki nominasi pemberlakuan UMK tersebut, maka harus dilakukan. Karena jika tidak diberlakukan, maka perusahaan tersebut melanggar ketetapan Negara terkait pemberian upah yang layak berdasarkan Undang-undang.

UMK 2017 lebih besar jika dibandingkan dengan 2016, di mana mengalami kenaikan 27,25 persen dengan total Rp3.098.538.00 atau naik sebesar Rp663.538.00. 

“Saya rasa UMK 2017 tergolong sesuai untuk kita di Mimika, mengingat biaya ekonomi kita memang lumayan mahal,”tuturnya. (Acik N)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment