Pemda Tidak Tarik Retribusi di TPU SP 1

Bagikan Bagikan
Gapura masuk TPU Taman Abadi SP1
SAPA (TIMIKA) -  Kepala Dinas Tata Kota (Distako) Kabupaten Mimika, Yohanes Batto mengakui sejak adanya Tempat Pemakaman  Umum (TPU) yang dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika di SP 1,  Pemkab Mimika tidak berlakukan penarikan retribusi, sehingga penggalian makam adalah tanggungjawab keluarga korban meninggal itu sendiri.

“Pemkab dari dulu tidak pernah tarik retribusi di pemakaman itu. Pemkab sudah siapkan lahan, itu berarti setiap ada orang yang dikuburkan di situ, maka yang gali kuburan keluarga dari korban. Kalau memang mereka pakai jasa orang lain itu berarti dibayar,”ungkap Yohanes ketika diwawancarai di Rauang Kerjanya, Kamis (4/5).

Kata dia, TPU dengan luas lahan sekitar empat hektar tersebut dipersiapkan untuk seluruh warga Mimika tanpa dikhususkan berdasarkan agama atau suku. 

“Jika ada TPU selain TPU SP 1 yang memungut biaya penggalian, itu dikarenakan pengelola menggunakan jasa penggali dari luar,” katanya.
Ia mengakui, Distako telah menempatan petugas di TPU SP 1 untuk menjaga lokasi dan menjaga kebersihan dalam wilayah TPU, akan tetapi bukan sebagai petugas penggali kubur.

“Memang kita tugaskan pegawai kita di sana, tapi itu kan hanya untuk menjaga kebersihan dalam wilayah itu saja. Memang ada juga orang yang sengaja menawarkan diri untuk menggali kuburan tetapi dibayar berdasarkan kerelaan saja,”ungkapnya.

Dengan demikian, dirinya mengharapkan agar petugas Distako yang ditempatkan di TPU tersebut untuk berlaku adil kepada setiap masyarakat. Selain itu dirinya mengharapkan, masyarakat harus bisa memastikan siapa petugas sebenarnya di TPU tersebut, sehingga tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu dengan memintai biaya.

“Kalau petugas kami itu tinggal empat orang di situ dan berkali-kali kita ingatkan untuk tidak boleh meminta biaya. Karena petugas kita di situ hanya untuk bersih-bersih serta membuka dan menutup pintu pagar saja,”ujarnya.

Menurutnya, mengingat saat ini lokasi pemakaman semakin padat, pihaknya mengusulkan pada Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 untuk penambahan lahan minimal bisa mencapai sepuluh hektar, karena diarea belakang masih sangat luas dan belum dipakai.

 “Kalau selama ini yang dikubur di sana biasanya bisa dihitung antara yang Muslim dan Kristen, tetapi sekarang sudah ada yang dari Hindu, Budha bahkan Konghucu. Kami sudah usulkan untuk pembebasan lahan kea rah belakang TPU tersebut, “tuturnya. (Acik N)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment