Pemkab Mimika Gelar Sosialisasi LPPD

Bagikan Bagikan
Peserta Sosialisasi LPPD
SAPA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Mimika, menggelar sosialisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkup Pemkab Mimika. 

Sosialisasi ini dihadiri oleh pimpinan SKPD, dan narasumber dari Biro Pemerintahan Provinsi Papua. Dibuka oleh Asisten III Setda Mimika, Lopianus Fuakubun, SE., di Ruang Cenderawasih, Hotel Serayu, Rabu (3/5). Dalam sambutannya mewakili Bupati Mimika, Lopianus menyampaikan, sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk menilai dan meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan prinsip tata laksana pemerintahan.

Kata dia, dalam penyusunan LPPD, hendaknya didukung dengan data capaian kerja pada tatanan pengambil dan pelaksana kebijakan yang berisnergi antar satu SKPD dengan lainnya. Sehingga data yang disajikan dapat sesuai dengan capaian kinerja.

“Diharapkan, bagi Kepala SKPD dan jajaran untuk menelaah dengan baik, agar dapat mengimplementasikan peraturan dan menjadikannya sebagai dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati kepada DPRD dan LPPD yang disertai, dengan suplemen indikator penyusunannya,” jelas Lopianus.

Sambungnya, LPPD merupakan laporan bagi Bupati, sehingga wajib bagi SKPD untuk melaporkannya dengan mengisi data yang diperlukan. Selain itu juga, LPPD sebagai penilaian oleh Bupati dan Wakil Bupati atas kinerja Kepala SKPD terkait. Dan SKPD juga diminta untuk dapat mendokumentasikan kegiatan dan program, sehingga akurasi data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, ditempat yang sama, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Mimika, Ronny S. Marjen saat diwawancarai menyampaikan, sampai saat ini sudah banyak perubahan, pergerakan, dan kerjasama yang baik dari SKPD-SKPD dalam membuat laporan tersebut.

“Apa yang diminta untuk melengkapi kekurangan mereka di laporan, mereka sudah langsung merespon cepat,” kata Ronny.

Ia menambahkan, sosialisasi ini dibuat untuk memperbaiki kekeliruan yang mengakibatkan kekurangan yang ada pada laporan-laporan tersebut. Hal ini melihat laporan tersebut akan diperiksa oleh Inspektorat Provinsi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua.

Menurutnya, laporan ini juga tidak hanya bagaimana SKPD pertanggungjawabkan APBD saja, tetapi juga sampai dengan pemanfaatannya. (Anya Fatma)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment