Pemkab Mimika Kembali Raih WTP 2016

Bagikan Bagikan
Bupati Eltinus Omaleng, SE.,MH., didampingi beberapa Kepala SKDP Pemda Mimika usai menerima piagam WTP
SAPA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika kembali meraih piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan atau audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua.

Piagam WTP yang diserahkan langsung oleh Kepala perwakilan BPK RI Provinsi Papua Beni Ruslandi, SE,MCom di ruang auditorium Lantai  2 BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Selasa ( 30/5) merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya Mimika juga mengantongi predikat yang sama atas laporan keuangan tahun anggaran 2015.

"Puji Tuhan, ini prestasi yang membanggakan. Dalam dua tahun anggaran berturut-turut bisa dapat opini WTP. Ini menjadi motivasi kita  untuk menjadi lebih baik lagi. Tentunya prestasi ini merupakan kerja keras kita semua pada seluruh jajaran Pemda Mimika dan harus dipertahankan karena baru kali ini bertahan hingga dua kali," ujar Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE, MH., usai menerima penghargaan tersebut.

Bupati Eltinus yang didampingi oleh beberapa kepala SKPD sangat bersyukur dan mengapresiasi jajarannya di Pemkab Mimika atas keberhasilan mempertahankan opini WTP sehingga bisa diterima dua kali berturut- turut.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Beni Ruslandi, SE.,M.Com dalam sambutannya menegaskan penilaian ini  berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara dan UU nomor 2005 tentang BPK.

Menurut Beni, BPK telah memeriksa laporan keuangan 17 kabupaten kota yang berada di provinsi Papua, sedangkan 13 lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Tujuan pemeriksaan keuangan tersebut adalah untuk memberikan opini atas kewajaran pengajian laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntan pemerintah, keandalan sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan  peraturan perundangan-undangan serta kecukupan pengungkapan.

Lanjutnya, sesuai dengan tujuan pemeriksaan keuangan maka satu hal yang perlu dipahami bersama adalah pemeriksaan terhadap laporan keuangan merupakan periksaan yang bersifat menyeluruh dan tidak dirancang khusus untuk mengungkapkan penyimpangan. Oleh karena itu BPK tidak menyatakan pendapat terkait penyimpangan. 

“Pemda yang memperoleh opini WTP bukan berarti Pemda tersebut tidak memiliki kekurangan yg masih harus diperbaiki. Karena itu kami mohon agar Pemda yang telah memperolah opini WTP dapat menjelaskan hal ini kepada media dan LSM agar memperoleh pemahamaan yang sama," tegas Beni. (***)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment