Pemkab Terima Dana Wajib Mengikat Sekitar Rp1 Triliun

Bagikan Bagikan
Petrus Yumte
SAPA (TIMIKA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menerima dana wajib mengikat sekitar Rp1 triliun lebih dari Provinisi Papua.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Petrus Yumte  mengakui dana tersebut sudah dicairkan dan  telah didistribusikan ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Saya sudah lupa berapa lagi jumlahnya yang jelas sekitar satu triliun lebih. Dan dana itu sudah dipakai untuk keperluan di setiap SKPD,”ujar  Yumte saat diwawancarai di Kantor Pusat Pemerintahan, Jalan Cenderawasih, Poros SP 3, Distrik Kuala Kencana, Rabu (3/5).

Dijelaskan, jumlah dana yang disalurkan ke setiap SKPD disesuaikan dengan kebutuhan.  Sehingga, penyaluran dana wajib tersebut sangat dilakukan secara hati-hati oleh bagian keuangan.  

“Kita salurkan berdasarkan kepentingan pasti dari masing-masing SKPD,” katanya.

Menurutnya, dana wajib mengikat merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akan tetapi konteksnya wajib, sebab APBD belum ditetapkan. Dengan demikian, dana tersebut digunakan untuk menutupi belanja wajib bagi semua pegawai, gaji, tunjangan, pelaksanaan ujian di dinas pendidikan, kesehatan, musrenbang, dan yang lainnya, karena kegiatan-kegiatan tersebut wajib dilaksanakan secara nasional. 

“Itu masih bagian dari APBD cuma konteksnya berbeda. Intinya dari jumlah tersebut sudah kita salurkan sesuai dengan kebutuhan di semua pos,”tuturnya.

Ia menambahkan, dari setiap SKPD yang telah menggunakan dana tersebut harus menyampaikan laporan, sebab dana wajib mengikat merupakan anggaran milik Negara. 

Untuk itu, kata dia, pihaknya akan terus mengumpulkan laporan penyerapan dana wajib mengikat dari setiap SKPD.

“Jadi tiap SKPD juga harus limpahkan laporan penggunaan dana wajib itu. Intinya setiap penggunaan anggaran Negara harus dilaporkan,”ungkapnya. (Acik N)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment