PUK SPSI Freeport Pastikan Mogok Kerja Mulai Hari Ini

Bagikan Bagikan
SAPA (TIMIKA) - Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia (PTFI) memastikan mulai melakukan aksi mogok kerja bertepatan dengan Hari Buruh Internasional selama satu bulan penuh mulai 1-30 Mei 2017.

Wakil Sekretaris Bidang Organisasi PUK SPKEP SPSI PTFI, Yapet Panggala, mengatakan keputusan melanjutkan aksi mogok kerja ini terpaksa dilakukan menyusul belum adanya kesepakatan serikat pekerja dengan pihak manajemen Freeport.

"Kami sampaikan bahwa ketika sudah Pukul 00. 00 Wit (tadi malam) artinya sudah memasuki tanggal 1 Mei belum ada kesepakatan, maka surat mogok kami sah sebagaimana kami sudah sampaikan sebelumnya kepada pihak perusahaan dan pemerintah," katanya kepada Salam Papua di Timika, Senin (1/5).

Yapet Panggala mengemukakan, aksi mogok kerja ini juga telah disusul dukungan oleh hampir seluruh PUK serikat pekerja di lingkungan PT Freeport. Namun mereka baru akan bergabung dalam aksi mogok pada tanggal 9 Mei mendatang.

"Bertepatan dengan momen hari buruh ini juga bersamaan dengan jatuhnya aksi mogok kerja (PUK Freeport) yang didukung oleh PUK-PUK di lingkungan PT Freeport," jelasnya.

Meski begitu, Yapet mengatakan bahwa apabila di tengah aksi mogok kerja ini berlangsung kemudian kedua pihak menemui kesepakatan, maka aksi mogok kerja ini bisa dihentikan.

"Karena manajemen juga masih terus membuka ruang komunikasi dengan kami, kemudian komunikasi itu tetap berlanjut sampai ada sebuah kesepakatan. Kalau misalnya saat ini ada kesepakatan, maka saat ini juga kami hentikan aksi mogok ini," katanya.

Ada beberapa poin yang hingga saat ini belum disepakati antara serikat pekerja dan manajemen Freeport. Namum dirinya juga mengapresiasi pihak manajemen yang sebetulnya sudah menyepakati beberapa hal termasuk bersedia untuk tidak mem-PHK pekerja yang sudah mengikuti aksi ini (sejak 11 April).

Kemudian, serikat pekerja juga memahami bahwa pekerja tidak semestinya mendapat bayaran dari perusahan selama tidak berada di tempat kerja.  "Kami mengerti bahwa tidak mungkin kami dibayar tanpa kerja," kata Yapet.

Selanjutnya terkait dengan sanksi, Yapet mengatakan serikat pekerja telah sepakat ada sanksi apabila pekerja memang melakukan pelanggaran, tetapi hal itu tidak semena-mena dilakukan, tetapi harus dibicarakan dengan pihak serikat pekerja lebih dulu.

Namun demikian, ada catatan yang tidak dikehendaki serikat pekerja setelah kalimat tersebut disepakati . Dimana manajemen meminta dicantumkan bahwa "diberikan wewenang sepenuhnya kepada pihak manajemen untuk menegakkan disiplin".

"Jika begitu, kembali lagi manajemen bisa saja melakukan PHK.Artinya, pernyataan kesepakatan tanpa PHK itu akan menjadi percuma. Itu poin inti yang belum disepakati antara serikat pekerja dan manajemen," pungkas Yapet Panggala. (Sevianto Pakiding)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment