PUK SPSI Tunggu Sikap Manajemen Freeport

Bagikan Bagikan
Ribuan pekerja saat turun jalan memperingati Hari Buruh Internasional di Timika
SAPA (TIMIKA) - Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga kini masih menunggu sikap manajemen perusahaan itu menyangkut beberapa hal yang belum disepakati.  

Belum adanya kesepakan kedua pihak berbuntut aksi mogok kerja ribuan karyawan di lingkup PUK SPKEP SPSI PTFI, yang telah dimulai pertanggal 1-30 Mei 2017. 

"Sampai saat ini belum ada komunikasi lanjutan, kami menunggu dari pihak manajemen," kata Wakil Sekretaris Bidang Organisasi PUK SPKEP SPSI PTFI, Yapet Panggala, kepada Salam Papua, Selasa (2/5).

Yapet Panggala mengatakan masih ada sejumlah karyawan Freeport yang akan turun dari area kerja di Tembagapura ke Timika untuk mendukung aksi mogok selama sebulan penuh tersebut. 

"Memang masih ada karyawan yang akan turun, hanya saja sampai saat ini kami belum pastikan jumlahnya berapa," katanya.

Sebelumnya, Yapet mengatakan aksi mogok kerja ini juga telah disusul dukungan oleh hampir seluruh PUK serikat pekerja di lingkungan PT Freeport. Namun mereka baru akan bergabung dalam aksi mogok kerja pada tanggal 9 Mei mendatang. 

Meski begitu, Yapet mengemukakan bahwa apabila di tengah aksi mogok kerja ini berlangsung kemudian kedua pihak menemui kesepakatan, maka aksi mogok kerja ini bisa segera dihentikan. 

"Karena manajemen juga masih terus membuka ruang komunikasi dengan kami, kemudian komunikasi itu tetap berlanjut sampai ada sebuah kesepakatan," ujarnya.

Menurutnya, meski ada poin yang hingga saat ini belum disepakati kedua pihak, dirinya mengapresiasi manajemen Freeport yang sebetulnya sudah menyepakati beberapa hal termasuk bersedia untuk tidak mem-PHK pekerja yang sudah mengikuti aksi ini (sejak 11 April). 

Serikat pekerja juga memahami bahwa pekerja tidak semestinya mendapat bayaran dari perusahan selama tidak berada di tempat kerja.  "Kami mengerti bahwa tidak mungkin kami dibayar tanpa kerja," kata Yapet. 

Sementara terkait dengan sanksi, Yapet mengatakan serikat pekerja telah sepakat ada sanksi apabila pekerja memang melakukan pelanggaran, tetapi hal itu tidak semena-mena dilakukan, melainkan harus dibicarakan dengan pihak serikat pekerja lebih dulu.

Pihak serikat pekerja belum menyetujui adanya kalimat yang dicantumkan atas permintaan manajemen bahwa "diberikan wewenang sepenuhnya kepada pihak manajemen untuk menegakkan disiplin" (ketika karyawan yang sudah mogok kembali bekerja).  

"Jika begitu, kembali lagi manajemen bisa saja melakukan PHK. Artinya, pernyataan kesepakatan tanpa PHK itu akan menjadi percuma. Itu poin yang belum disepakati antara serikat pekerja dan manajemen," kata Yapet.  (Sevianto Pakiding)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment