SPSI Serahkan Surat Pemberitahuan Perpanjang Mogok Kerja ke DPRD Mimika

Bagikan Bagikan
Surat pemberitahuan perpanjang mogok
SAPA (TIMIKA) - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Timika pada Rabu (24/5) meyerahkan tembusan surat pemberitahuan perpanjangan mogok kerja kepada pimpinan DPRD Mimika. Surat tersebut diterima langsung Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom, SE.

"Jadi kami antar surat pemberitahuan ini bahwa kami akan perpanjang mogok untuk satu bulan kedepan," Anggota PUK SPSI Cris Toffo saat ditanyai wartawan disela-sela menanda tangani surat tanda terima di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Rabu (24/5).

Dijelaskan, surat pemberitahuan tersebut nantinya akan diberikan kepada Bupati Mimika, Disnakertrans PR Kabupaten Mimika, Dandim 1710 Mimika, Kapolres Mimika dan Komadan Brigif 20/IJK, serta Manajemen PT FI.

"Kami akan antar surat pemberitahuan kepada Bupati, Dandim, Kapolres dan Management Freeport juga," katanya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom, SE mengatakan, surat yang diberikan SPSI kepada pimpinan DPRD Mimika hanya berupa pemberitahuan bahwa mereka mau memperpanjang mogok. Namun, pihak DPRD tidak memberi ijin kepada SPSI untuk perpanjang mogok melainkan DPRD menghimbau agar mereka kembali kerja.

"Surat itu berupa pemberitahuan kepada kami DPRD, bukan kami mengijinkan mereka mogok," kata Elminus saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Rabu (24/5).

Menurutnya, sangat disayangkan apabila aksi mogok ini diperpanjang, pasalnya pihak manajemen dan pemerintah sudah mengimbau kepada para karyawan agar kembali bekerja, namun apabila tidak respon baik dari SPSI, maka pihak management akan memberikan sanksi sesuai dengan PKB-PHI 2015-2017, sehingga kemungkinan besar akan ada banyak karyawan yang di PHK.

"Jadi mereka perpanjang mogok ini kemungkinan besar mereka tidak akan diterima lagi. Pasti mereka akan  di PHK," jelas Elminus.

Ia berharap agar, tidak ada perpanjang mogok kerja, tetapi bagaimana menyelesaikan persoalan antara manajemen Freeport dan SPSI, sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh kedua pihak supaya operasional pertambangan tetap berjalan, karena tidak ada kepastian perpanjangan ijin pertambagan.

"Kami harap jangan tambah mogok tapi bagaimana ada kesepakatan supaya operasional bisa berjalan," harapnya (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment