Tindakan Intimidasi Terhadap Tiga Wartawan Terjadi di Timika

Bagikan ke Google Plus
Bagian Humas Setda Mimika saat melakukan mediasi antara Wartawan dengan Oknum pejabat yang melakukan Pengusiran
SAPA (TIMIKA) - Oknum pejabat Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana (Fispra) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika diduga telah melakukan tindakan intimidasi terhadap tiga orang wartawan di Timika, Kabupaten Mimika, Papua.

Tindakan intimidasi ini dialami tiga wartawan dari surat kabar harian Salam Papua atas nama Aloysius Nasma (Acik), wartawan Radar Timika atas nama Selviana Butu (Selvi) dan wartawan Harian Papua atas nama Siti Aminah (Sitha). Intimidasi dilakukan dengan cara membentak lalu mengusir keluar wartawan dari kantor Bappeda saat sedang melakukan tugas jurnalistik, Selasa (23/5) sekira pukul 11.00 WIT.

Berdasarkan keterangan dari ketiga wartawan yang mendapat tindakan intimidasi itu menjelaskan, berawal ketika mereka mendatangi kantor Bappeda dan hendak masuk ke ruangan Kabid Pengendalian untuk melakukan wawancara. Namun, pada saat ketiganya berada di depan pintu ruangan Kabid Pengendalian, terdapat Kabid Fispra yang hendak lewat. Saat itu juga tanpa alasan Kabid Fispra langsung membentak wartawan. Namun saat dibentak, ketiga wartawan hanya diam.

Selanjutnya, ketiga wartawan tersebut masuk ke ruangan Kabid Pengendalian lalu berbincang, dan disaksikan beberapa pegawai yang ada di ruangan itu. Ketiga wartawan berbincang tentang berita yang saat ini sedang ramai diperbincangkan.

Saat sedang berbincang, Kabid Fispra masuk ke dalam ruangan dalam keadaan marah, lalu membentak wartawan tanpa alasan yang jelas.

Acik, salah satu wartawan yang tidak terima karena dibentak secara tiba-tiba oleh pejabat tersebut, lalu menanyakan alasan kepada yang bersangkutan dengan mengatakan 'Bapak kenapa?'. Yang bersangkutan kemudian balik bertanya kepada Acik dengan mengatakan 'Ko (Kau) siapa, ko tidak tahu saya kah?', Acik lalu menjawab dan mengatakan 'Saya tidak tahu bapak'. Saat itulah wartawan diusir keluar dari kantor Bappeda oleh Kabid Fispra, bahkan yang bersangkutan hendak memukul Acik. Beruntung beberapa pegawai berusaha menghalangi upaya pejabat tersebut, namun pejabat itu masih terus berusaha mengejar wartawan hingga ke teras depan kantor Bappeda.

Insiden ini kemudian di share oleh ketiga wartawan di grup WhatsApp (WA) kalangan wartawan dan menyampaikan insiden ini ke Kabag Humas Pemkab Mimika, Slamet Sutedjo. Selanjutnya Kabag Humas mengutus Kasubbag Humas, Herlina Imea bersama seorang staf Humas untuk memfasilitasi insiden ini.

Saat utusan Kabag Humas tiba di kantor Bappeda, langsung bertemu dengan Kabid Fispra yang berinisial GL itu. Setelah berbicara dengan yang bersangkutan, ketiga wartawan kemudian dipanggil masuk ke dalam ruangan.

Saat bertemu, GL menjelaskan alasannya membentak wartawan, ia mengatakan bahwa merasa jalannya dihalangi oleh wartawan, sehingga dirinya emosi lalu menegur wartawan.

Selanjutnya, ia juga menjelaskan mendatangi wartawan saat berada didalam ruangan Kabid Pengendalian. GL menjelaskan bahwa ia merasa sedang diperbincangkan oleh ketiga wartawan, sehingga ia emosi lalu mendatangi wartawan ke dalam ruangan Kabid Pengendalian.

Setelah dimediasi oleh Kasubbag Humas bersama stafnya, GL kemudian meminta maaf kepada ketiga wartawan atas perbuatannya itu.

Insiden ini mendapat tanggapan dari bidang advokasi Pewarta Foto Indonesia (PFI) Timika, Saldi Hermanto. Saldi mengatakan perbuatan yang sudah membentak orang lain tanpa alasan yang jelas adalah perbuatan semena-mena.

"Bagaimana jika pejabat itu dalam posisi sebaliknya, apakah dia terima?" ujar Saldi.

Selanjutnya, dijelaskan Saldi, atas perbuatan mengusir wartawan atau pers yang sedang melakukan tugas jurnalistik dari kantor Bappeda, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan didalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pejabat yang bersangkutan dianggap telah berupaya menghalangi pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Dalam ketentuan pidana Pasal 18, dikatakan bahwa setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi pers dalam melaksanakan tugas jurnalistik, dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dengan kurungan penjara selama 2 tahun, atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

"Jadi ini ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pers juga. Apalagi alasan yang bersangkutan adalah karena emosi melakukan tindakan itu, itu tidak dibenarkan sekali," kata Saldi.

Insiden ini juga ditanggapi oleh bidang advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, Fabio Costa. Fabio berharap sebagai seorang pejabat di instansi mana pun, sebagai pejabat publik dan aparatur sipil negara (ASN), janganlah bersikap arogan dengan wartawan.

"Sebab program pemerintah tak akan sampai di masyarakat tanpa kontribusi pekerja pers," kata Fabio.

Fabio juga mengimbau agar pejabat publik harus menganggap wartawan sebagai mitra kerja, bukan petinggi ataupun bawahan.

"Peranan eksekutif dan pers mempunyai kedudukan yang sama sebagai pilar negara yang menjunjung tinggi demokrasi," ujarnya.

Sementara itu Pemimpin Redaksi (Pemred) SKH Salam Papua, Irsul Panca Aditra menyayangkan sikap arogansi oknum pejabat tersebut.

Tindakan yang dilakukan pejabat itu, terhadap wartawannya dan dua wartawan dari media lain sangatlah tidak terpuji. Sebab sebagai penyelanggara negara haruslah berperilaku baik bukan hanya kepada wartawan saja, tetapi kepada siapa saja.

Apalagi kata Irsul, tindakan ini justru dilakukan di kantor instansi pemerintahan dan dihadapan pegawai lainnya. Tentu ini tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya sebagai pejabat.

Menurut Irsul, pajabat di pemerintahan harusnya menjadikan pekerja pers sebagai mitra, bukan dijadikan musuh. Sebab, program pemerintah tidak akan sampai kepada masyarakat tanpa adanya kontribusi dari pers.

Selain itu, wartawan dalam bertugas itu menjalankan amanah konstitusi dan dilindungi UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999. Sebagai lembaga kontrol sosial dan sosial support, tidak dibenarkan adanya aksi menghalang-halangi tugas wartawan apalagi kalau benar adanya ancaman.

“Kalau benar ada ancaman, apalagi sampai ada bentuk penyerangan fisik. Mereka bisa di jerat UU Pokok Pers No. 40 tahun 1999 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi Barang Siapa Dengan Sengaja Menghalangi Tugas Wartawan Akan Dikenakan Hukuman Penjara 2 Tahun Atau Denda Rp500.000.000,-,” ujar Irsul. (Red)

Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment