2800 Orang Mogok Bukan Karyawan PTFI

Bagikan Bagikan
Eltinus Omaleng
SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE, MH menegaskan sekarang ini 2.800 orang yang mengikuti aksi mogok kerja dan demo di Kantor Pemerintahan di SP3 beberapa waktu lalu tidak memiliki status sebagai karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Mereka itu statusnya bukan lagi sebagai karyawan Freeport karena ID dan aktivitas semuanya sudah tidak ada, tidak terdaftar sebagai karyawan aktif diperusahaan. Mereka itu sekarang merupakan masyarakat biasa," kata Bupati Omaleng kepada wartawan saat jumpa pers di Jalan Budi Utomo, Sabtu (10/6) siang.

Omaleng  menjelaskan, pemerintah tidak mempunyai hak sama sekali untuk terima atau tidak menerima karyawan. Pemerintah tidak mempunyai hak sampai disitu. Pemerintah hanya bisa memfasilitasi antara perusahaan, karyawan dan SPSI Kabupaten Mimika.

"Yang kemarin lakukan demo di Kantor Pemerintahan bukan merupakan karyawan lagi. Kalau status ID semuanya masih aktif, pemerintah bisa memfasilitasi dengan pihak perusahaan untuk bisa kembali bekerja. Sekarang ini mereka tidak aktif lagi di perusahaan sehingga pemerintah tidak bisa fasilitasi mereka," tegas Omaleng.

Karena itu, tegas Omaleng, percuma saja melakukan demo karena mereka yang melakukan demo sudah tidak lagi sebagai karyawan aktif.

Salah satu contoh, kata Omaleng adalah masalah yang menimpa 125 orang yang sebelumnya karyawan PT Redpath Indonesia. Pemerintah daerah telah berupaya dengan berbagai macam cara agar diterima kembali bekerja sebagai karyawan, namun tidak ada hasil. Pemerintah daerah mencoba memaksa PT Redpath harus menerima kembali namun PT Redpath menjawab perusahan mempunyai aturan dan berlaku untuk semua pekerja yang ada.

"Jadi omong kosong saja, percuma saya bicara itu karena apa pun yang disampaikan ke perusahaan tetap perusahaan tidak menerima itu," kata Bupati Omaleng.

Dikatakan Omaleng, karena pemerintah daerah tidak bisa, sehingga disarankan langsung ke pemerintah pusat untuk menangani persoalan tersebut. Namun hal ini akan tetap kembali kepada peraturan yang ada di perusahaan.

"Kita pemerintah daerah angkat tangan terkait dengan persoalan SPSI danPT Freeport. Jumlah yang sekarang 2.800 orang kemungkinan akan bertambah hingga 4000 orang," ujar Bupati Omaleng.

Omaleng mengatakan bahwa mogok kerja pada tahun 2013 lalu dirinya membawa kasus tersebut sampai ke Jakarta. Tuntutan SPSI pada saat itu sangat jelas dan dijawab langsung oleh Mofet saat itu karena pemerintah daerah memfasilitasi.

"Tuntutan yang sekarang ini berbeda dengan tahun 2013 lalu, sehingga yang sekarang ini lagi duduk di sekertariat dan yang bergabung dengan Sudiro sudah bukan karyawan lagi, mereka sudah masyarakat biasa," kata Omaleng. (Markus Rahalus)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

4 komentar:

  1. Bagus sekali pak bupati statmannya,ingat pilkada sudah dekat,karyawan yg mogok memang sedikit tapi iru belum di kali keluwarga,suwara kami juga menentukan anda untuk duduk di kursi bupati,bukan uang anda yg menjamin anda duduk dikursi panas orang no 1 timika....

    ReplyDelete
    Replies
    1. INILAH KISAH NYATA SAYA . . . . . . .DENGAN SOLUSI CEPAT KAYA
      BAYAR HUTANG DENGAN CEPAT SUKSES DAN PUNYA USAHA SENDIRI
      MOMENT BERSEJARAH BUAT HIDUP SAYA DAN KELUARGA
      Saya membawa kabar baik kepada Anda semua warga negara indonesia saya di panggung ini, Tuhan telah benar-benar setia kepada saya dan seluruh rumah saya sejak bulan Mei 2017, kesaksian dan kabar baik saya berjalan seperti ini,
      Nama saya Y Sigit Wijatmaka, islam dalam agama dan saya berasal dari kota Serang indonesia, dengan alamat saya di bawah ini:
      Jl. Azalea 6 No. 65 Taman Lembah Hijau Lippo Cikarang, RT 005 / RW 007 Serang, saya seorang pemasar dan juga seorang penasihat bisnis di perusahaan tempat saya bekerja, saya ingin menggunakan platform ini untuk menginformasikan semua hal di platform ini yang yang membutuhkan dan mencari dana dengan cepat yang tulus.
      Saya dan istri saya dapat Anda lihat di foto profil saya berada dalam hutang yang sangat besar dan kami memutuskan untuk mencari pinjaman secara cepat dan instan tanpa resiko untuk melunasi hutang dan kami menghubungi KI JAMBRONG untuk mengajukan pinjaman dari PENARIKAN DANA GAIB yang pada bulan MEI 2017 yang lalu,
      INILAH KISAH PAHIT SAYA . . . .ATAU BISA DIBILANG DALAM SEJARAH HIDUP SAYA YANG KELAM
      kami ditipu oleh pemilik PERUSAHAAN dengan meminta kami membayar banyak biaya yang kami bayar dan pada akhirnya kami tidak mendapatkan pinjamannya, kami kehilangan sekitar 55 juta ke perusahaan pinjaman palsu di syngapore karena kami mengajukan pinjaman sebesar 1 miliar dan dengan semua biaya yang kami bayar, kami tidak mendapat pinjaman dan saya dan istri saya sangat frustrasi dan saya dipecat dari pekerjaan saya di perusahaan tempat saya bekerja karena saya juga mengambil pinjaman dari perusahaan tempat saya bekerja dan kami bangkrut dan muak dengan kehidupan .

      AWAL TITIK BALIK KEHIDUPAN SAYA. . . .BISA DIBILANG INILAH KISAH HIDUP SUKSES SAYA

      Jadi, Tuhan sangat baik hati, kami berdoa agar Tuhan mengarahkan kami ke seorang yang bisa membantu keadaan dan ke uangan kami,pada hari yang bersejarah dalam hidup saya tepatnya pada hari sabtu tanggal 20 Mei 2017, saya sedang browsing internet ketika saya bisa menemukan kesaksian seorang wanita indonesia dengan nama Novi Setyaningsih dengan alamat facebook/email setyaningsihnovi@yahoo.com
      yang berasal dari kota megalang, bagaimana Tuhan mengubah kehidupan finansialnya melalui KI JAMBRONG dengan pinjaman DANA GAIB dia meminta saya untuk menghubungi KI JAMBRONG dan dia mengenalkan saya kepada KI JAMBRONG dan dia memberi saya keberanian UNTUK mengajukan pinjaman dari KI JAMBRONG dan saya pun menghubungi beliau dengan NOMOR 0853-1712-1219
      dan SAYA mendapat pinjaman dari KI JAMBRONG sebesar 5 MILYAR yang merupakan pemilik PADEPOKAN . PENARIKAN DANA GAIB yang kemudian mengubah hidup saya sebelumnya yang di hina dan tidak dihargai oleh orang ,sekarang saya sudah berkecukupan dan mapan sebagai 1 keluarga punya usaha sendiri dan MOBIL PRIBADI kemudian untuk informasi lebih lanjut tentang KI JAMBRONG bisa MENGHUBUNGI = 0853-1712-1219 BELIAU benar-benar membantu kehidupan saya pinjaman dari DANA GAIB benar-benar mengubah hidup saya TERIMA KASIH KI JAMBRONG SEMOGA SEHAT SELALU
      akhirnya 5 Milyar yang saya minta benar benar ada di tangan saya, semua utang saya lunas dan sisanya buat modal usaha, kini saya kembali sukses terimaksih KI JAMBRONG saya tidak akan melupakan jasa AKI. JIKA TEMAN TEMAN BERMINAT, YAKIN DAN PERCAYA INSYA ALLAH, SAYA SUDAH BUKTIKAN SILAHKAN HUB AKI JAMBRONG DI 0853-1712-1219.)

      ANDA JUGA BISA BERKONSULTASI MASALAH LAIN SEPERTI : TOGEL,PELARIS,SANTET,TUYUL,PERCINTAAN/ASMARA ATAU MASALAH GAIB LAINNYA.
      INI TIDAK AKAN BERHASIL TANPA ADA KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN DALAM DIRI ANDA SENDIRI

      Catatan: satu kata sudah cukup untuk orang bijak dan terima kasih banyak atas bacaan kesaksian dan kabar baik saya
      Tuhan memberkati kalian semua!

      Delete
  2. Sudah separah itu kah pemahaman orang nomor satu di pemerintahan daerah Timika...!?
    Sungguh sangat disayangkan, beliau termasuk salah satu diantara sekian orang yang gagal paham mengenai permasalahan MOKER yang dilakukan karyawan.
    Sepertinya beliau butuh pemahaman lebih lanjut tentang hukum SEBAB AKIBAT.

    Pak gubernur Lukas Enembe boleee... Lanjutkan 2 periode...!

    ReplyDelete
  3. SEBEB-AKIBAT, dalam konteks MOKER karyawan tetap, pripatisasi dan kontraktor PTFI.

    SEBAB:
    Adanya kebijakan program furlough (Cuty panjang ke tempat asal / dirumahkan dan tanpa adanya jaminan dipanggil kembali bekerja saat perusahaan kembali normal) dan Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela (PPHKS), dengan dalih efisiensi. Kebijakan tersebut sangat merugikan karyawan karena program dimaksud pada dasarnya adalah PHK terselubung, serta tidak melibatkan PUK SPSI PTFI dalam pembahasan program tersebut. Management lokal PTFI dalam hal ini telah melanggar UU Tenaga Kerja RI dan mengingkari kesepakatan Perjajian Kerja Bersama (PKB) PTFI, dimana setiap kebijakan yang akan dilaksanakan management lokal PTFI menyangkut anggota (Karyawan) wajib dirundingkan terlebih dahulu dengan perwakilan karyawan yang sah yaitu PUK SPSI PTFI. Program dimaksud tidak terdapat dalam UU Tenaga Kerja RI dan PKB PTFI.
    Dengan demikian maka AKIBAT dari PENYEBAB diatas...

    AKIBAT:
    Para pekerja sangat resah sehingga tidak fokus dalam beraktifitas, maka mereka meminta kepada PUK SPSI PTFI selaku perwakilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak management lokal PTFI. Jajaran pengurus PUK SPSI PTFI meminta management lokal PTFI untuk menghentikan program tersebut namun tidak diindahkan. Sehingga muncul seruan dari para pekerja untuk melakukan aksi MOKER yang ditindak lanjuti oleh PUK SPSI dan PC SPSI kabupaten Mimika dengan mengeluarkan surat MOKER resmi/sah, dan didukung oleh pernyataan sikap dari beberapa PUK SPSI pripatisasi dan kontraktor PTFI.
    Dengan tuntutan: Hentikan program furlough dan PPHKS, Kembalikan karyawan permanen yang sudah terkena furlough dan karyawan kontraktor yang sudah di-PHK untuk kembali bekerja, Serta ribuan karyawan yang melakukan aksi MOKER karena adanya program dimaksud agar kembali bekerja normal tanpa ada sanksi.

    Dalam beberapa kali pertemuan antara management lokal dengan PUK SPSI PTFI dan PC SPSI kabupaten Mimika yang dimediasi oleh pemerintah kabupaten Mimika, management hanya menyepakati 2 point yaitu Menghentikan kebijakan dimaksud dan Memanggil kembali para karyawan yang terkena dampak kebijakan tersebut. Yang artinya hanya point PENYEBAB yang disepakati dan tidak menyepakati point AKIBAT (Mengembalikan karyawan MOKER kembali bekerja normal tanpa ada sanksi), justru management lokal dengan arogannya melakukan PHK sepihak terhadap ribuan karyawan yang tergabung dalam aksi MOKER.

    Dalam konteks permasalahan ini, seharusnya PENYEBAB ditarik dan dibatalkan maka dengan sendirinya yang diAKIBATkan pun batal demi hukum karena tidak ada AKIBAT tanpa PENYEBAB.
    Jika tidak demikian maka apa yang dilakukan management dapat dikategori sebagai JEBAKAN yang identik dengan KELICIKAN dan PEMBODOHAN, dimana hal tersebut adalah pelanggaran alias menciderai hukum di Negara ini. Menjebak dengan maksud tertentu yang sifatnya mencelakakan atau menciderai orang lain merupakan suatu perbuatan yang sangat hina dan tercela, dan merupakan pelanggaran berat yang harus dipertanggung jawabkan di mata hukum dan dihadapan TUHAN.

    Kesimpulannya adalah segala macam cara akan dilakukan management konflik PTFI, agar sebisa mungkin menghindari pembayaran PHK nantinya karena kelebihan tenaga kerja (Surplus), dengan tentunya mekanisme penyelesaian dengan cara GANTI RUGI sesuai dengan perintah UU Tengaga Kerja RI. Jika tahun 2021 rezim Kontrak Karya (KK) berakhir dan diganti dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, maka mau tidak mau PTFI akan melakukan perampingan karyawan dimana hal tersebut diakibatkan oleh perintah isi kandungan IUPK, yang mewajibkan PTFI melepas saham ke Pemerintah sebanyak 51% dan mengurangi luas lahan tambang yang dikelola saat ini, artinya PTFI nantinya bukan lagi pengelola tunggal tetapi akan bekerja sama dengan Negara RI yang diwakili oleh perusahaan BUMN.

    Kiranya ulasan ini dapat membantu memberi pencerahan, agar kita tidak salah dalam menilai permasalahan ini alias GAGAL PAHAM.

    Terima kasih...

    ReplyDelete