2800 Orang Mogok Bukan Karyawan PTFI

Bagikan Bagikan
Eltinus Omaleng
SAPA (TIMIKA) - Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE, MH menegaskan sekarang ini 2.800 orang yang mengikuti aksi mogok kerja dan demo di Kantor Pemerintahan di SP3 beberapa waktu lalu tidak memiliki status sebagai karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Mereka itu statusnya bukan lagi sebagai karyawan Freeport karena ID dan aktivitas semuanya sudah tidak ada, tidak terdaftar sebagai karyawan aktif diperusahaan. Mereka itu sekarang merupakan masyarakat biasa," kata Bupati Omaleng kepada wartawan saat jumpa pers di Jalan Budi Utomo, Sabtu (10/6) siang.

Omaleng  menjelaskan, pemerintah tidak mempunyai hak sama sekali untuk terima atau tidak menerima karyawan. Pemerintah tidak mempunyai hak sampai disitu. Pemerintah hanya bisa memfasilitasi antara perusahaan, karyawan dan SPSI Kabupaten Mimika.

"Yang kemarin lakukan demo di Kantor Pemerintahan bukan merupakan karyawan lagi. Kalau status ID semuanya masih aktif, pemerintah bisa memfasilitasi dengan pihak perusahaan untuk bisa kembali bekerja. Sekarang ini mereka tidak aktif lagi di perusahaan sehingga pemerintah tidak bisa fasilitasi mereka," tegas Omaleng.

Karena itu, tegas Omaleng, percuma saja melakukan demo karena mereka yang melakukan demo sudah tidak lagi sebagai karyawan aktif.

Salah satu contoh, kata Omaleng adalah masalah yang menimpa 125 orang yang sebelumnya karyawan PT Redpath Indonesia. Pemerintah daerah telah berupaya dengan berbagai macam cara agar diterima kembali bekerja sebagai karyawan, namun tidak ada hasil. Pemerintah daerah mencoba memaksa PT Redpath harus menerima kembali namun PT Redpath menjawab perusahan mempunyai aturan dan berlaku untuk semua pekerja yang ada.

"Jadi omong kosong saja, percuma saya bicara itu karena apa pun yang disampaikan ke perusahaan tetap perusahaan tidak menerima itu," kata Bupati Omaleng.

Dikatakan Omaleng, karena pemerintah daerah tidak bisa, sehingga disarankan langsung ke pemerintah pusat untuk menangani persoalan tersebut. Namun hal ini akan tetap kembali kepada peraturan yang ada di perusahaan.

"Kita pemerintah daerah angkat tangan terkait dengan persoalan SPSI danPT Freeport. Jumlah yang sekarang 2.800 orang kemungkinan akan bertambah hingga 4000 orang," ujar Bupati Omaleng.

Omaleng mengatakan bahwa mogok kerja pada tahun 2013 lalu dirinya membawa kasus tersebut sampai ke Jakarta. Tuntutan SPSI pada saat itu sangat jelas dan dijawab langsung oleh Mofet saat itu karena pemerintah daerah memfasilitasi.

"Tuntutan yang sekarang ini berbeda dengan tahun 2013 lalu, sehingga yang sekarang ini lagi duduk di sekertariat dan yang bergabung dengan Sudiro sudah bukan karyawan lagi, mereka sudah masyarakat biasa," kata Omaleng. (Markus Rahalus)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

3 komentar:

  1. Bagus sekali pak bupati statmannya,ingat pilkada sudah dekat,karyawan yg mogok memang sedikit tapi iru belum di kali keluwarga,suwara kami juga menentukan anda untuk duduk di kursi bupati,bukan uang anda yg menjamin anda duduk dikursi panas orang no 1 timika....

    ReplyDelete
  2. Sudah separah itu kah pemahaman orang nomor satu di pemerintahan daerah Timika...!?
    Sungguh sangat disayangkan, beliau termasuk salah satu diantara sekian orang yang gagal paham mengenai permasalahan MOKER yang dilakukan karyawan.
    Sepertinya beliau butuh pemahaman lebih lanjut tentang hukum SEBAB AKIBAT.

    Pak gubernur Lukas Enembe boleee... Lanjutkan 2 periode...!

    ReplyDelete
  3. SEBEB-AKIBAT, dalam konteks MOKER karyawan tetap, pripatisasi dan kontraktor PTFI.

    SEBAB:
    Adanya kebijakan program furlough (Cuty panjang ke tempat asal / dirumahkan dan tanpa adanya jaminan dipanggil kembali bekerja saat perusahaan kembali normal) dan Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela (PPHKS), dengan dalih efisiensi. Kebijakan tersebut sangat merugikan karyawan karena program dimaksud pada dasarnya adalah PHK terselubung, serta tidak melibatkan PUK SPSI PTFI dalam pembahasan program tersebut. Management lokal PTFI dalam hal ini telah melanggar UU Tenaga Kerja RI dan mengingkari kesepakatan Perjajian Kerja Bersama (PKB) PTFI, dimana setiap kebijakan yang akan dilaksanakan management lokal PTFI menyangkut anggota (Karyawan) wajib dirundingkan terlebih dahulu dengan perwakilan karyawan yang sah yaitu PUK SPSI PTFI. Program dimaksud tidak terdapat dalam UU Tenaga Kerja RI dan PKB PTFI.
    Dengan demikian maka AKIBAT dari PENYEBAB diatas...

    AKIBAT:
    Para pekerja sangat resah sehingga tidak fokus dalam beraktifitas, maka mereka meminta kepada PUK SPSI PTFI selaku perwakilan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak management lokal PTFI. Jajaran pengurus PUK SPSI PTFI meminta management lokal PTFI untuk menghentikan program tersebut namun tidak diindahkan. Sehingga muncul seruan dari para pekerja untuk melakukan aksi MOKER yang ditindak lanjuti oleh PUK SPSI dan PC SPSI kabupaten Mimika dengan mengeluarkan surat MOKER resmi/sah, dan didukung oleh pernyataan sikap dari beberapa PUK SPSI pripatisasi dan kontraktor PTFI.
    Dengan tuntutan: Hentikan program furlough dan PPHKS, Kembalikan karyawan permanen yang sudah terkena furlough dan karyawan kontraktor yang sudah di-PHK untuk kembali bekerja, Serta ribuan karyawan yang melakukan aksi MOKER karena adanya program dimaksud agar kembali bekerja normal tanpa ada sanksi.

    Dalam beberapa kali pertemuan antara management lokal dengan PUK SPSI PTFI dan PC SPSI kabupaten Mimika yang dimediasi oleh pemerintah kabupaten Mimika, management hanya menyepakati 2 point yaitu Menghentikan kebijakan dimaksud dan Memanggil kembali para karyawan yang terkena dampak kebijakan tersebut. Yang artinya hanya point PENYEBAB yang disepakati dan tidak menyepakati point AKIBAT (Mengembalikan karyawan MOKER kembali bekerja normal tanpa ada sanksi), justru management lokal dengan arogannya melakukan PHK sepihak terhadap ribuan karyawan yang tergabung dalam aksi MOKER.

    Dalam konteks permasalahan ini, seharusnya PENYEBAB ditarik dan dibatalkan maka dengan sendirinya yang diAKIBATkan pun batal demi hukum karena tidak ada AKIBAT tanpa PENYEBAB.
    Jika tidak demikian maka apa yang dilakukan management dapat dikategori sebagai JEBAKAN yang identik dengan KELICIKAN dan PEMBODOHAN, dimana hal tersebut adalah pelanggaran alias menciderai hukum di Negara ini. Menjebak dengan maksud tertentu yang sifatnya mencelakakan atau menciderai orang lain merupakan suatu perbuatan yang sangat hina dan tercela, dan merupakan pelanggaran berat yang harus dipertanggung jawabkan di mata hukum dan dihadapan TUHAN.

    Kesimpulannya adalah segala macam cara akan dilakukan management konflik PTFI, agar sebisa mungkin menghindari pembayaran PHK nantinya karena kelebihan tenaga kerja (Surplus), dengan tentunya mekanisme penyelesaian dengan cara GANTI RUGI sesuai dengan perintah UU Tengaga Kerja RI. Jika tahun 2021 rezim Kontrak Karya (KK) berakhir dan diganti dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, maka mau tidak mau PTFI akan melakukan perampingan karyawan dimana hal tersebut diakibatkan oleh perintah isi kandungan IUPK, yang mewajibkan PTFI melepas saham ke Pemerintah sebanyak 51% dan mengurangi luas lahan tambang yang dikelola saat ini, artinya PTFI nantinya bukan lagi pengelola tunggal tetapi akan bekerja sama dengan Negara RI yang diwakili oleh perusahaan BUMN.

    Kiranya ulasan ini dapat membantu memberi pencerahan, agar kita tidak salah dalam menilai permasalahan ini alias GAGAL PAHAM.

    Terima kasih...

    ReplyDelete