700 Personil TNI-Polri akan Kawal Demo SPSI

Bagikan ke Google Plus
AKBP Viktor Mackbon
SAPA (TIMIKA) - Sebanyak 700 personel TNI-Polri dan Satpol akan ditempatkan di beberapa titik.siap mengawal rencana aksi demo yang akan dilakukan oleh SPSI PTFI, pada Senin (6/6)  yang akan dilakukan di Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Jalan Poros SP 3-Kuala Kencana.

Kapolres Mimika, AKBP Viktor Mackbon kepada wartawan di Aula Koramil Kota Timika, Jumat (2/6) malam mengatakan, bahwa untuk mengantisipasi sejak awal terjadinya kegiatan mogok TNI-Polri dan Pemerintah Daerah sudah melakukan rangkaian-rangkaian pengamanan. Upayanya yang dilakukan, diantaranya tetap mengimbau dengan persuasif. Ini dilakukan, karena pihak keamanan tidak ingin SPSI melakukan mogok tersebut dengan menyalahi aturan, dan semua harus ada mekanismenya.

"Kami imbau untuk menaati aturan yang ada, yakni UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dimana ada batasan waktu. Selain itu, penangung jawab demo harus ada, karena ini bukan demo liar," kata Kapolres.

Kapolres menambahkan, selain itu, pelaksanaan demo tidak boleh dilakukan di objek-objek vital, seperti kantor atau sarana pemerintahan, dan tempat lainnya yang diatur dalam undang-undang.

“Silahkan demo, tetapi jangan menganggu orang yang bekerja di Kantor Pemerintahan dan harus mematuhi mekanismenya yang ada. Jangan karena ada demo, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pemerintah jadi terganggu. Semua ada aturan mainnya, jadi harus dipahami. Jangan pura-pura tidak tahu,” tegasnya.

Lanjut Kapolrea bahwa surat resmi demo sudah diajukan ke Kantor Pelayanan Polres Mimika, namun dari kepolisian memangil penangung jawab demo tersebut agar ada batas waktu dari kegiatan demo.Tidak ada waktu sampai ada  kesepakatan, harus ada waktu dan terakhir jam 6 sore.

"Kalau lebih dari itu maka akan ditindak dengan langkah-langkah secara hukum. Jangan sampai membuat hal hal yang merugikan orang lain,"tegas Kapolres.

Sementara ditempat yang sama Dandim 1710/Mimika Letkol Inf Windarto mengatakan, pada intinya TNI siap untuk mendukung Polri dalam menjaga keamanan di Kabupaten Mimika.

"Bukan dari Kodim saja, tapi seluruh unsur TNI. Dimana kita ketahui, bahwa di Timika banyak satuan, dan semuanya siap mendukung Polres Mimika dalam menjaga keamanan di Timika. Dan kalau ada yang menyimpang kita tindak," kata Dandim.

SPSI Demo 12 Hari 

Sementara Ketua Pimpinan Cabang (PC) Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SPKEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Mimika Aser Gobai dan juga sebagai penanggung jawab aksi demonstrasi, membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi di Timika, Jumat.

"Surat pemberitahuan sudah diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Kapolres Mimika, Pemda Mimika, Manajemen PT Freeport, privatisasi dan kontraktor hari ini," ujar Aser.

Aser mengatakan bahwa sesuai dengan surat yang dilayangkan PC SPKEP SPSI Kabupaten Mimika tersebut menyebutkan empat alasan dilakukan demonstrasi tersebut antar lain. 

"Belum adanya kesepakatan bersama manajemen Freeport dengan serikat pekerja, dan belum adanya dasar hukum yang kuat untuk mobilisasi dan membatalkan surat pemberitahuan mogok kerja bersama berdasarkan amanah UU nomor 13 tahun 2013 bab XIV pasal 177 dan 178 tentang pengawasan." Ujarnya.

Alasan lain yaitu, menegaskan aksi mogok karyawan yang dilakukan PUK SPKEP SPSI sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap kebijakan sepihak manajemen Freeport,  serta memprotes keterlibatan pihak-pihak di luar penyelesaian untuk mengajak karyawan kembali kerja tanpa ada kesepakatan.

"Kami tegaskan lagi bahwa pihak-pihak lain tidak berhak dan tidak boleh mengajak karyawan yang mogok untuk kembali bekerja selain perusahaan. 

Atau bahkan perusahaan tidak boleh menggunakan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingannya," katanya.

Menurutnya agenda demonstrasi tersebut juga bertujuan untuk mendesak pemerintah daerah dan pusat agar segera menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Mimika. Serta mendesak agar pimpinan perusahaan segera membuka ruang untuk berunding dengan serikat pekerja untuk musyawarah mencapai mufakat. 

Selain itu juga Aser mendesak manajemen untuk mengembalikan pekerja mogok kembali bekerja tanpa ada PHK dan sanksi dalam bentuk apapun termasuk yang telah di PHK dan yang dirumahkan oleh Freeport serta kontraktor dan privatisasi lainnya. (Markus Rahalus)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment