Anggota DPRD Belum Ada, Pilkada Mimika Ditunda

Bagikan ke Google Plus
Derek Mote
SAPA (TIMIKA) - Komisioner KPU Mimika Divisi Teknis, Derek Mote, ST menegaskan Kabupaten Mimika terancam tidak bisa Pilkada serentak pada Juni 2018 mendatang karena hingga saat ini belum memiliki anggota DPRD.

“Untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati, setiap partai pengusung harus memiliki perwakilan yang duduk di parlemen.  Sementara sebagaimana diketahui sampai saat ini belum ada kejelasan tentang 35 anggota di DPRD,” kata Derek saat dihubungi wartawan via telepon, Jumat (16/6).

Menurut Motte, sesuai dengan Undang-Undang , setiap calon yang hendak maju harus didukung oleh sekurang-kurangnya tujuh kursi di parlemen. Sementara hingga saat ini 35 kursi ini sedang kosong karena  belum ada SK pengangkatan dari Gubernur Papua.

"Sesuai undang-undan itu pasangan yang mau maju harus punya kursi, sedangkan kita tahu sendiri Gubernur belum menerbitkan SK Perbaikan," jelasnya.

Dijelaskan, terkait dengan anggota DPRD, sudah diupayakan oleh KPUD Mimika dengan melaksanakan pleno yang mana hasilnya sudah disampaikan kepada pemerintah. Dengan demikian menjadi wewenang pemerintah untuk menindaklanjuti.

"Kita tahu sampai sekarang surat KPUD belum ditindaklanjuti. Jadi kalau memang ada yang mau maju sebagai bupati dan wakil bupati silahkan melalui jalur independen," katanya.

Dijelaskan, mengenai jalur independen sendiri sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, setiap calon paling tidak mengantongi 25 persen dukungan dari masyarakat.  Berdasarkan Data Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Presiden (Pilpres), DPT Kabupaten Mimika mencapai 222.271, dengan demikian setiap calon harus kantongi dukungan KTP setidaknya 23.000 untuk layak maju sebagai calon independen.

"Tidak main-main, ini bukan 2000 atau 5000, tetapi 23000 yang tersebar di paling tidak lima distrik dari 18 distrik di Mimika," katanya.

Karena itu lanjut dia, jika memang Parpol punya kesungguhan untuk mendukung para kandidatnya menuju kursi nomor satu di Mimika, maka pertama yang harus dilakukan adalah memastikan kepemilikan kursi di DPRD terlebih dahulu.  Hal ini juga harus menjadi perhatian pemerintah.

"Terserah bagaimana caranya, tapi kalau mau pakai kendaraan partai maka kursi di DPRD harus jelas dulu. Memangnya kita mau hitung pakai apa kalau tidak ada DPRD yang sah," jelasnya.

Hal Senada dengan diungkapkan oleh Tokoh Pemuda Amungme, yang juga Politisi Partai Gerindra Yohanis Wantik. Dikatakan kekosongan DPRD akan mempengaruhi proses  Pilkada nanti.

"Percuma saja kita sibuk bicara soal daftar-daftar ke partai tetapi DPRD masih kosong," katanya. (Ricky Lodar)                        

Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment