APBD Gunakan Perbup Harus Transparan

Bagikan ke Google Plus
Viktor Kabey
SAPA (TIMIKA) – Politisi Partai Bulan Bintang (PBB), Viktor Kabey didampingi Saleh Alhamid, Ketua Partai Hanura Kabupaten Mimika menyinggung tentang APBD Mimika yang digadang-gadang oleh pemerintah akan ditetapkan berdasarkan PeraturanBupati (Perbup).  Kalaupun pemerintah harus menetapkan APBD dengan menggunakan Perbup, maka harus ada transparansi kepada masyarakat tentang hal ini.

Adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan terhadap masyarakat, maka diharapkan akan tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari KKN. Apalagi ketidakaktifan dewan menurut mereka, bisa saja menjadi kecurigaan rakyat bahwa, APBD dimanfaatkan oleh pemerintah untuk hal-hal di luar kepentingan masyarakat.

“Katanya Perbup sudah hampir final. Kalau benar, paparkan kepada masyarakat,” jelas Viktor, saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Mimika jalan Cenderawasih, Jumat (9/6).

Sementara itu, menyinggung soal bantuan dan hibah termasuk penyelesaian tanah yang bermasalah di Mimika, Viktor juga menegaskan bahwa ini tidak bisa menggunakan Perbup.

“Tidak semua keuangan bisa dilaksanakan dengan Perbup tanpa persetujuan DPRD,” katanya.

Jika semua harus menggunakan Perbup lanjutnya, maka akan terjadi benturan dengan aturan yang ada diatasnya, misalnya Perda, Peraturan Pemerintah, terlebih Undang-Undang. 

Selain itu, merekapun mempertanyakan kejelasan tentang Peraturan Daerah (Perda) Restrukturisasi yang hingga kini belum disahkan dikarenakan ketiadaan anggota DPRD Mimika.

Dijelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah, ada komponen yang harus diserahkan ke provinsi dan ini diwajibkan rampung paling lambat Desember 2016, sesuai dengan petunjuk Presiden RI. Namun hingga kini, Pemkab Mimika belum melaksanakan ini dan bahkan justru sudah mempersipakan Peraturan Buoati (Perbup) untuk penetapan APBD Mimika.

Yang menjadi pertanyaan menurut keduanya adalah, bagaimana bisa pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk dinas-dinas yang seharusnya sudah berada di bawah kewenangan Provinsi.

“Mungkin tinggal Mimika saja yang belum ada Perda soal ini. Jadi kira-kira mau diatur bagaimana?,” tanya mereka. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment