Bantuan IKM Terkendala Badan Hukum

Bagikan Bagikan
Ana Maryen
SAPA (TIMIKA) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, melalui Bidang Industri mengakui bahwa pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) harus berbadan hukum. Karena selama ini mereka terkendala badan hukum saat mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan. 

Kepala Bidang Industri di Disperindag, Ana Maryen saat ditemui Wartawan di Hotel Serayu beberapa waktu lalu menjelaskan, banyak pelaku IKM di Kabupaten Mimika. Tetapi sampai saat ini banyak yang masih kesulitan dalam mengakses keuangan, khususnya dalam memperoleh fasilitas kredit dari perbankan. Termasuk bantuan-bantuan dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah. 

“Kita mau ajukan proposal bantuan untuk mereka (pelaku IKM), tetapi sulit untuk dapat bantuan karena tidak berbadan hukum,” katanya.

Lanjut Ana, tahun 2017 setidaknya ada dana sebesar Rp2 miliar dari pusat yang ditujukan untuk bantuan kepada para pelaku IKM. Kemudian dari Otsus sebanyak Rp 700 juta, namun bantuan ini hanya akan diberikan kepada pelaku usaha yang telah berbadan hukum.

Untuk itu lanjutnya, kepada masyarakat khususnya masyarakat Papua seperti penganyam noken dan lainnya diharapkan agar ada satu wadah misalnya Koperasi dan lainnya sehingga mudah memperoleh bantuan.

“Kami sudah berupaya membantu bahkan hingga ke pesisir, mudah-mudahan kedepan makin banyak pelaku IKM dan memiliki badan hukum, sehingga mudah untuk mendapat bantuan dan ebih cepat berkembang,” katanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment