Banyak Perusahaan Rekrut Karyawan Tanpa Koordinasi Disnakertrans PR

Bagikan Bagikan
Jehuda B.B Akobiarek
SAPA (TIMIKA) - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat (Disnakertrans PR) Kabupaten Mimika, melalui Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Jehuda B.B Akobiarek. SH.,MH mengakui, usai adanya polemik PT Freeport Indonesia beberapa bulan lalu, saat ini banyak perusahaan Kontraktor di Timika yang melakukan penerimaan atau perekrutan karyawan baru tanpa melalui koordinasi bersama Disnakertrans PR.

"Kita pantau di lapangan memang ada yang melakukan penerimaan. Padahal sebagai perusahaan besar harus ada surat pemberitahuan resmi ke Dinas untuk dinas umumkan," ungkap Jehuda ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (16/6).

Dijelaskan, berdasarkan prosedur, seharusnya setiap perusahaan yang hendak melakukan perekrutan harus dilaporkan kepada Disnaker agar bisa mengetahu job-job yang direkrut serta jumlah kebutuhan. Dengan demikian, Dinas pun bisa membuat laporan ke Provinsi dan Kemeterian Ketenagakerjaan.

"Itu seharusnya diinformasikan terkait lowongan-lowongan, berapa banyak yang direkrut hingga jumlah yang lolos atau diterima bekerja,"ungkapnya.

Kata dia, sebagai perusahaan yang memenuhi syarat yang ditetapkan secara Negara, seharusnya tidak boleh melewati semua prosedur. Sebab, jika kelak berapa pun karyawan yang diterima dari perusahaan yang melakukan perekrutan, maka kartu kuningnya dikembalikan ke Dinas sebagai catatan, bahwa yang bersangkutan telah bekerja. Akan tetapi jika direkrut tanpa koordinasi, maka Dinas pun sulit mengetahui jumlah yang telah mengurus Kartu Kuning dan telah diterima bekerja. 

Selain itu menurut Jehuda, salah satu  tujuan harus diketahui Disnaker adalah agar jika suatu saat para karyawan berbenturan dengan perusahaan bersangkutan, maka para karyawan pun akan mendapatkan perlindungam secara kepemerintahan.

"Laporan itu penting, selain untuk bukti kepatuhan perusahaan terhadap peraturan Pemerintah, tetapi juga untuk perlindungan para karyawan,"ujarnya.

Sementara itu, untuk penerimaan calon karyawan yang melakukan magang di PT Nemangkawi, dirinya mengakui sejak polemik PTFI hingga saat ini masih belum ada kelanjutan.

"Menangkawi selama ini belum ada. Biasanya selalu ada laporan ke kami, sehingga selalu kami tempelkan di dinding informasi," tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Sudah saatnya bapak-bapak yang terhormat di jajaran Disnaker Mimika untuk mengkaji ulang, perihal tindakan management lokal PTFI mem-PHK karyawan peserta MOKER resmi/sah karena tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran.

    Management lokal PTFI menyatakan bahwa karyawan peserta MOKER di-PHK karena dianggap mangkir, meninggalkan pekerjaaan tanpa alasan sehingga dinyatakan mengundurkan diri. Pernyataan management lokal PTFI tersebut adalah KEBOHONGAN BESAR, serta tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan KALAP.

    Karyawan tetap, pripatisasi dan kontraktor PTFI meninggalkan pekerjaan bukan tanpa ALASAN, sebagaimana yang dituduhkan management lokal PTFI.
    Karyawan meninggalkan pekerjaan dan melakukan aksi MOKER resmi/sah karena adanya masalah internal perusahaan. Dimana management lokal PTFI menjalankan program furlough dan PPHKS secara sepihak tanpa melibatkan PUK SPSI PTFI sebagai perwakilan resmi karyawan. Program dimaksud sangat merugikan pihak pekerja sehinggah menimbulkan keresahan dan ketidak nyamanan dalam bekerja, dengan demikian maka para pekerja meninggalkan pekerjaannya.

    Jadi jika management lokal PTFI mengatakan bahwa karyawan peserta MOKER di-PHK karena dinyatakan mengundurkan diri, karena meninggalkan pekerjaan tanpa alasan itu tidak benar alias KEBOHONGAN BESAR.

    Sangat dipahami, jika management lokal PTFI melakukan rekrut karyawan melalui 22 perusahaan kontraktor tanpa sepengetahuan pihak Disnaker alias melakukan rekrut secara ILEGAL.

    Mengapa hal tersebut dilakukan management lokal PTFI?
    Karena pada dasarnya mereka menyadari, bahwa menggantikan posisi karyawan yang sedang melakukan aksi MOKER resmi/sah dengan cara menerima karyawan baru itu adalah PELANGGARAN BERAT.
    Sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan RI nomor 13 tahun 2003, pasal 144 yang berbunyi dwmikian:
    Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, pengusaha dilarang:
    a. Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh dari luar perusahaan; atau
    b. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan melakukan mogok kerja.

    Kiranya bapak-bapak yang terhormat dapat memahami permasalahan dalam konteks MOKER karyawan, agar tidak termasuk dalam golongan kaum "GAGAL PAHAM."

    Terima kasih.

    ReplyDelete