Bupati Akui Tiga Tahun Tidak Dapat Insentif dari Dispenda

Bagikan Bagikan
Eltinus Omaleng
SAPA (TIMIKA) - Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng ,SE.MH., mengakui sudah  tiga tahun setengah tidak mendapatkan hak-hak berupa insentif khusus Bupati dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan dirinya menilai bahwa ada beberapa item telah dikaburkan oleh dinas terkait.

Kepada wartawan saat ditemui di Pandolo Rumah Negara, Jalan Cenderawasih, SP 3, Distrik Kuala Kencana, Selasa (13/6) Bupati Omaleng mengungkapkan, jika masih belum dipastikan terkait hak-haknya tersebut maka dirinya akan melaporkan kepada kepolisian.

“Sebelum saya melaporkan ke polisi, saya mau kasih tahu kalau sudah mau masuk tiga tahun setengah hak-hak saya sebagai bupati  belum diberikan oleh Dispenda. Itu ada  enam item yang belum saya terima, karena ada khusus untuk hak bupati,” katanya. 

Dijelaskan, hak khusus Bupati tersebut telah diatur dalam Undang-Undang bahwa  kepala daerah berhak mendapatkan insentif, yang dinilai jika seorang bupati telah mencapai kinerja tertentu.

"Saya sudah beberapa kali panggil mereka di Dispenda tapi tidak pernah datang. Termasuk bagian keuangan juga sudah saya panggil, karena itu bukan main-main. Dalam tiap tiga bulan itu sekitar satu miliaran lebih," ungkapnya.

Diakui, hak tersebut biasanya akan dibayar kepada Bupati setiap usai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan, dimana jika Dispenda mencapai target selama setahun misalnya satu triliun, maka harus disisikan berapa bagian untuk bupati.

"Saya tidak mau mereka kasih kabur karena itu hak saya dan bukan main-main saya sampaikan ini. Saya akan terus menunggu hak saya tersebut," ungkapnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Menuntut hak itu sangat wajar dan wajib bilamana hak kita dipermainkan, demikian pula halnya para pekerja yang saat ini sedang melakukan MOKER karena menuntut keadilan atas hak-hak mereka yang dipermainkan oleh kaum kapitalis dan kaki tangannya.

    Setiap insan manusia pada dasarnya mempunyai perasaan yang sama apabila hak-haknya dilanggar, tanpa memandang jabatan dan status.
    Namun sangat disayangkan perasaan itu dibutakan saat diperhadapkan dengan bujuk rayu kaum kapitalis, yang menumbuhkan rasa ego sehingga tidak lagi memikirkan kepentingan orang banyak (Rakyat).

    Pekerja MOKER adalah rakyat NKRI wajib pajak aktif, yang seharusnya dilindungi Pemerintahnya dari penindasan para kapitalis namun yang terjadi saat ini justru kebalikannya, Pemda Mimika terkesan pro terhadap kaum kapitalis.

    Puji dan syukur kepada TUHAN karena Pemprov Papua dan Pusat diberi Hikmat bijaksana sehingga mereka tergerak mangambil alih permasalahan MOKER para pekerja tetap, pripatisasi dan kontraktor PTFI.
    Sebagai orang percaya, yakin dan percaya dengan campur tangan TUHAN melalui Pemprov dan Pusat maka terang kebenaran itu akan dimunculkan, semua itu tinggal masalah waktu saja.
    Amin...

    Terima kasih.

    ReplyDelete