Bupati Mimika Bantah Pukul Staf Ahli DPRD

Bagikan Bagikan
Eltinus Omaleng
SAPA (TIMIKA) -  Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE, MH membantah memukul Staf Ahli Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, Wilhelmus Raharusun Deikme di Rimba Papua Hotel (RPH), Minggu (11/6). Menurut Bupati, dirinya hanya sebatas mendorong dengan tangan.

Saat diwawancarai di Graha Eme Neme Yauware (ENY) usai melantik beberapa pejabat Eselon II,III dan IV lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika, Senin (19/6), Bupati Omaleng mengatakan dirinya tidak melakukan pemukulan, sebab jika dirinya memukul maka yang sudah pasti korban akan parah.

“Saya tidak pukul dia, saya cuman mendorong dia itu. Dan dia langsung jatuh. Lain ceritanya kalau saya pukul, karena itu berarti dia parah,”ujarnya.

Meski demikian Bupati Omaleng mengatakan, jika memang Willy benar melaporkannya ke polisi maka hal tersebut merupakan hak. Namun akan memperhitungkan jika harus dipanggil oleh pihak Kepolisian. Diakuinya, peristiwa tersebut juga terjadi setelah sebelumnya pelapor selalu mengeluarkan kata-kata yang mencemarkan nama baik bupati.

“Silahkan saja dia melaporkan saya. Tapi dia harus tahu juga kalau dia itu selama ini mencemarkan nama baik saya. Saya sangat dirugikan,”katanya.

Sebelumnya diberitakan, Staf Ahli DPRD Mimika, Wilhelmus Raharusun Deikme secara resmi melaporkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng,  SE, MH ke Polres Mimika,  Sabtu (17/6), dengan nomor LP:336/VI/2017/Papua/Res.Mimika tanggal 17 Juni 2017 atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan bupati pada Minggu (11/6) di Rimba Papua Hotel (RPH) sekitar pukul 20.00 WIT.

Willy Deikme bersama pengacara usai membuat laporan di Polres Mimika
Willy saapan akrab Wilhelmus Raharusun Deikme ini datang ke Sentra Pelayanan Polres Mimika,  Jalan Cenderawasih  didampingi pengacaranya Drs. Aloysius Renwarin, SH, MH.

Willy menjelaskan, dirinya baru melaporkan kasus ini ke polisi karena pasca kejadian tersebut dirinya disibukkan dengan sejumlah agenda penting terkait dengan status keanggotaan DPRD Mimika.

Ketika disinggung bila ada etikat baik dari Bupati Mimika untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan,  Willy menegaskan,  kasus ini harus tetap diproses secara hukum karena penganiayaan (pemukulan) yang dilakukan bupati kepada dirinya merupakan tindak pidana. Apalagi yang melakukannya seorang pejabat negara kepada masyarakat.

"Harus diproses secara hukum agar menjadi pelajaran bagi pejabat negara, agar tidak ringan tangan kepada masyarakat, " katanya.

Terkait tuntutan denda dari keluarga sebesar Rp 20 miliar,  menurut Willy,  pasca pertemuan pada Senin (12/6) di RPH,  hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Bupati Mimika.

"Tuntutan  Rp 20 miliar itu dari keluarga saya, tapi sampai hari ini kita belum dengar tanggapan dari pihak Eltinus Omaleng,” ujar Willy.  (Acik/Ricky/Markus)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment