Bupati Serahkan DPA ke Setiap SKPD

Bagikan Bagikan
Bupati Eltinus Omaleng, SE., MH ketika menyerahkan DPA kepada Pejabat baru Bagian pemerintaha Pemkab Mimika, Slamet Sutejo
SAPA (TIMIKA) –  Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MH, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkata Daerah (SKDP), Selasa (20/6). Karena penyerahan DPA tersebut terlambat, maka setiap SKPD diminta fokus dalam memanfaatkan waktu yang hanya tinggal enam bulan ke depan.

Dalam sambutannya Bupati Omaleng mengakui, Pemkab Mimika sangat terlambat menyerahkan DPA tersebut karena ada keterlambatan penetapan Anagaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Hal ini terjadi  karena kekosongan pada kursi Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika.

“Kita harus akui memang penetapan APBD kita sudah sangat terlambat, sehingga penyerahan DPA juga ikut terlambat. Kita sama-sama harus tahu keterlambatan itu dikarenakan kekosongan pada DPRD kita,” ujar Bupati Omaleng sebelum menandatangani   berita acara dan menyerahkan DPA kepada setiap SKPD di Pandopo Rumah Negara, Jalan Cenderawasih, SP 3, Distrik Kuala Kencana.

Dijelaskan, penetapan APBD 2017  tidak terlepas dari usaha tim anggaran yang telah melakukan koordinasi intens ke Pemerintah Provinsi Papua dan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, sehingga penetapan pun bisa dilaksnakan dengan Peraturan Bupati (Perbup). Penetapan tersebut pun telah melalui evaluasi oleh tim di provinsi sehingga hari ini (kemarin-Red) DPA yang telah dibuat dalam bentuk dokumen oleh tim anggaran pun bisa diberikan kepada setiap SKPD sesuai bidang tugas.

Ia menambahkan, bahwa semua dalam DPA tiap SKPD merupakan implementasi dari rencana kerja setiap SKPD bersangkutan sesuai  tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), serta telah dikaji cermat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

“Dengan anggaran yang ada kita bisa mengatasi isu strategi kita, baik bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanganan infrastruktur kita. Mari kita sama-sama wujudkan strategi itu,” ujarnya.

Dijelaskan, dari tahun ke tahun perhatian pemerintah fokus untuk pembenahan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, membangun struktur perekonomian masyarakat dan membuka isolasi daerah. “Semua hal tersebut tentunya harus didasari dengan komitmen bersama, sehingga bidang-bidang prioritas tersebut pun secara perlahan dapat kita capai keberhasilannya,” katanya.

Selain hal itu dirinya juga mengatakan, setiap SKPD wajib melaksanakan tanggung jawab dengan cara mengelola anggaran secara efektif dan efisien serta mentaati aturan.

“Kemarin kita sudah dapat WTP, itu berarti tahun selanjutnya kita harus dapat lagi. Karena itu saya harap kita semua harus bertanggung jawab dalam mengelola anggaran kita yang sudah ada. Tidak usah terlalu peduli dengan banyak isu di luar sana,” tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment