Bupati Tandatangani Kesepakatan Tolak Paham Radikalisme di Papua

Bagikan ke Google Plus
Bupati Eltinus saat menandatangani surat kesepakatan penolakan Radikalisme, disaksikan oleh Gubernur Lukas Enembe dan pimpinan Forkompinda Provinsi
SAPA (TIMIKA) – Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE,MH, menandatangani surat kesepakatan penolakan paham radikalisme di Tanah Papua dan Indonesia bersama seluruh bupati dan wali kota dari daerah lain serta TNI dan Polri di Jayapura, Rabu (8/6).

Dalam forum Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Gubernur Provinsi Papua, seluruh bupati dan walikota, Polri dan TNI se Papua menyampaikan pernyataan dukungan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Bapak H.M Yusuf Kalla, bahwa Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten (Pemkab) dan kota bersama seluruh masyarakat di Provinsi Papua mendukung secara penuh kepemimpinan Presiden RI Ir.Joko Widodo dan Wapres H.M Jusuf Kalla periode 2014-2019.

Selanjutnya menanggapi perkembangan situasi dan kondisi berbangsa dan benegara, yang akhir-akhir ini berkembang di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa paham radikal , maka  kami menyepakati hal-hal sebagai berikut, satu, Pemprov Papua dan seluruh rakyat Papua meminta kepada Pemerintah Pusat untuk menghapus dan melarang berkembangnya paham radikalisme (ISIS.HTI,GAFATAR, Salafi Wahabi) di seluruh Indonesia. 

Dua, Pemprov Papua dan Pemda/Kota, Forkompinda Provinsi, Forkompimda Kabupaten/Kota, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, FKUB, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta wajib mendeteksi dini terhadap ORMAS Radikal yang akan muncul, baik melalui keagamaan mau pun organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Tiga, Pemprov menolak dan melarang keras segala bentuk paham radikalisme yang mengatas namakan agama dan organisasi, melakukan dakwaan atau pengajaran (penyebaran kebencian, teror, fitnah dan adu domba) di Tanah Papua. Empat, Jika ditemukan indikasi penyebaran radikalisme tersebut maka masyarakat diminta segera melaporkan kepada yang pihak berwajib agar segera menangkap dan dipulangkan ke luar Tanah Papua.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menegaskan pada prinsipnya Pemkab Mimika sangat mendukung dan bersepakat bersama Pemprov Papua, TNI, Polri dan seluruh kabupaten/ kota di tanah Papua untuk menolak seluruh paham radikalisme yang berpotensi merusak tatanan  hidup berbangsa dan bernegara. 

Menurut bupati, Kebhinekaan tunggal Ika sesungguhnya ada di Tanah Papua dan bumi Amungsa. Dengan demikian, munculnya berbagai paham radikalisme sangat mengganggu tatanan hidup dalam keberagaman suku dan agama di Tanah Papua termasuk Amungsa.

“Kita senang kalau memang ada komitmen bersama untuk menentang radikalisme masuk di tanah Papua. Pada prinsipnya kita harus sepakat,”ungkapnya.

Bupati Omaleng mengatakan, Pancasila dalam bingkai NKRI sudah final sehingga siapapun dan dari kelompok atau golongan manapun yang berupaya merusak idiologi Pancasila harus kita tolak dan lawan. Yang paling perlu diketahui bersama adalah, hidup dalam keberagaman itu indah. Karena itu kita harus pegang teguh Pancasila sebagai idiologi dan pedoman hidup bangsa dan bernegara dalam NKRI yang damai dan bersatu.

“Karena itu saya selaku kepala daerah mengimbau kepada seluruh warga Mimika untuk tetap mempertahankan idiologi negara yaitu Pancasila. Mari kita tolak bersama paham radikalisme,”tegas Bupati Omaleng. (Acik) 

Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment