Delapan Parpol Tolak Mendagri Ambil Alih Status DPRD Mimika

Bagikan ke Google Plus
Delapan Parpol ketika menggelar jumpa pers
SAPA (TIMIKA) - Delapan Partai Politik (Parpol) yang tidak terima dengan hasil Pleno penetapan kursi keanggotaan DPRD Mimika meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak mengambil alih status DPRD Mimika berkaitan dengan status DPRD, karena persoalan di tingkat kabupaten harus diselesaikan oleh gubernur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Agustinus Anggaibak menjelaskan, status DPRD Mimika hingga saat ini belum ada titik terang, sehingga menjadi perhatian dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Berkaitan dengan status DPRD Mimika, kami dari 8 partai politik mau menanggapi masalah DPRD. kemarin gubernur sudah ambil alih untuk penyelesaian masalah DPRD yang sudah 3 tahun ini," Anggaibak saat jumpa pers di bilangan Jalan Cenderawasih, Rabu (21/6).

Mantan anggota DPRD itu menjelaskan, persoalan satatus DPRD saat ini sudah diambil alih oleh gubernur, pasalnya kesalahan KPUD Mimika dimulai dari komisioner yang lama hingga saat ini. Namun berdasarkan informasi yang diterima oleh delapan Parpol, gubernur dan Bupati Mimika dipanggil ke Kemendagri untuk menyelesaikan masalah DPRD Mimika.

"Gubernur ambil alih DPRD Mimika karena KPUD Mimika gagal, tapi katanya sudah diambil alih oleh Mendagri," jelas Agustinus.

Menurutnya, sebagian besar Parpol yan menjadi peserta Pemilu pada tahun 2014 lalu sangat menyayangkan status DPRD Mimika diambil alih oleh Mendagri, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disitu sangat jelas dan yang menjadi kewenangan dari daerah ialah gubernur. Dengan demikian persoalan ditingkat kabupaten harus diselesaikan ditingkat provinsi dalam hal ini gubernur.

"Gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan bupati adalah perpanjangan tangan dari gubernur, dan kami yakin dengan adanya pengambilalihan DPRD Mimika akan selesai," terangnya.

Sementara itu, perwakilan Partai Demoktar Kabupaten Mimika Anton Yolemal mengatakan, yang mengetahui persis persoalan DPRD Mimika ialah, pemerintahan di tingkat provinsi sehingga Mendagri diminta memberikan kesempatan kepada gubernur untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 

Selain itu, kepada pihak-pihak yang menanti disahkannya status DPRD Mimika agar tidak meneruskan hal tersebut ke Mendagri. Alangkah baiknya semua pihak menahan diri dan menunggu keputusan apa yang nantinya akan diambil oleh gubernur.

"Jadi kalau gubernur mau selesaikan kenapa Mendagri harus campur tangan lagi, sebaiknya kita tunggu keputusan gubernur seperti apa," kata Anton.

Sementara itu, Perwakilan Partai Golkar Decky Tenouye mengatakan, penyelesaian status DPRD Timika yang diambil alih oleh Gubernur Papua dinilainya wajar, karena diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Mendagri harus memberikan kesempatan kepada gubernur.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 memberikan kewenangan pusat dan daerah, lalu masalah penyelesaian DPRD Mimika inikan gubernur sudah ambil alih sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada gubernur, dan kalau sudah ambil alih itu wajar," kata Decky. (Ricky Lodar) 
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment