Demo Lagi, Puluhan Guru Honorer Tuntut Pembayaran Insentif

Bagikan Bagikan
Puluhan Guru Honor saat melakukan demo damai di depan Kantor Dispendasbud Mimika
SAPA (TIMIKA) - Puluhan Guru Honorer yang tergabung dalam Solidaritas Guru se Mimika, Kamis (22/6) kembali melakukan aksi demo damai di depan Kantor Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Mimika, yang berada di kompleks Pusat Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika.

Solidaritas Guru Honor se Mimika menuntut, agar Dispendasbud segera membayarkan insentif bagi seluruh guru honor yang mengabdi di semua pelosok Mimika. Dan apabila permintaan tersebut tidak terealisasi, maka Solidaritas Guru se Mimika akan terus menutut, sebab dana insentif tersebut merupakan hak atau tunjangan profesi.

Ketua Solidaritas Guru se Mimika, Aleksander Rahawarin mengatakan, pihaknya telah mengetahui berita tentang dana insentif yang disalurkan melalui dana wajib mengikat. Namun sampai saat ini hanya sebagian besar guru pada SMP yang menerimanya, sedangkan untuk guru SD sama sekali tidak diberikan.

"Kami harap Kadispendasbud tidak mengkotak-kotak antara setiap guru. Karena kami semua ini guru yang murni mendidik anak-anak asli Amungme dan Kamoro. Kenapa yang SMP bisa terima, sedangkan SD tidak,"ujar Aleks.

Kata dia, dari hal tersebut, pihaknya meminta agar Kadispendasbud, Jenni Ohestin Usmani harus dicopot dari jabatannya. Ini karena, Kadispendasbud tidak bisa berlaku adil dalam memberikan insentif kepada semua guru. Padahal guru-guru ini telah menjalankan tugas pihaknya sudah menjalankan pendidikan nasional. Dan ini telah dibuktikan dengan dilaksanakannya ujian, baik UN, US, ataupun ujian semester.

“Kami telah melaksanakan tugas dengan baik, karenanya segera dibayarkan insentif yang merupakan hak guru,”ujarnya.

Ia menambahkan, selain itu ada beberapa hal yang sangat disesalkan oleh para guru. Dimana dalam mendistribusikan soal ujian, Dispendasbud menggunakan jasa aparat keamanan dan dibayar, sedangkan hak para guru tidak dipedulikan.

"Jasa aparat keamanan yang mendistribusikan soal ujian dibayar. Kenapa hak kami yang sudah susah bertahan dengan gaji ratusan ribu untuk hidup di pedalaman, tidak dipedulikan. Terus uang untuk bayar jasa pengawal soal itu dari mana?,"tutur Aleks.

Aleks mengatakan, Kadispendasbud itu bicaranya berubah-ubah dan sangat menjatuhkan para guru. Dimana pada pertemuan 15 Juni lalu, Kadispendasbud mengatakan akan melakukan validasi. Tetapi dengan sombongnya bicara melalui media, bahwa insentif untuk guru honor tidak akan ada. Terlebih, Kadispendasbud sampaikan kalau pun sampai para guru jungkir balik dirinya tidak akan peduli.

Ditambah lagi, adanya adu domba para guru. Dimana insentif untuk guru SMP dan PNS dibayarkan, sementara untuk SD tidak dibayarkan

" Ini semua sangat disengaja dan sangat mengkotak-kotakan setiap guru. Padahal kami semua ini yang paling setia mengabdi untuk anak-anak,"tutur Aleks.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Program, Kadispendasbud Mimika, Stanislaus mengakui, pihaknya telah melakukan pertemuan bersama Kadispendasbud dan membahas semua tuntutan para guru. Dimana Kadispendasbud  telah melakukan diskusi bersama tim anggaran di provinsi. Dan jawabannya, akan dijawab melalui RKA oleh tim anggaran Provinsi.

“Sebetulnya, Kadispendasbud telah menolak dengan apa yang ditentukan Provinsi. Dengan pertimbangan jumlah guru di Mimika sangat jauh lebih banyak dari kuota yang akan ditentukan, jika harus berdasarkan ketetapan Provinsi. Akan tetapi, tim anggaran Provinsi meminta untuk membuat kegiatan baru, yang mengacu pada pembatasan kuota penerima insentif,”jelasnya.

Kata dia, dari hal tersebutlah, Kadispendasbud membuat peryataan di media.

"Karena itu sudah ketentuan dari Provinsi, kami mau bagaimana lagi,”ujarnya.

Stanis menambahkan, namun demikian, apa yang menjadi tuntutan dalam aksi demo damai oleh guru-guru ini, akan disampaikan kepada Kadispendasbud. Tetapi, perlu diingat, bahwa dalam mengelola keuangan, pihaknya akan selalu mengacu pada peraturan yang ada. Ini dilakukan, untuk menghindari adanya temuan saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pengauditan.

" Kami hanya sebagai bawahan, karenanya tuntutan bapak dan ibu guru, akan kami sampaikan kepada Kadispendasbud,”ungkapnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment