Dinas ESDM Sosialisasi Ijin Pertambangan Batu dan Pasir

Bagikan Bagikan
Ilustrasi
SAPA (TIMIKA) - Dinas Pertambagan dan Energi (ESDM) Provinsi Papua melakukan kunjungan kerja ke Timika guna melihat sekaligus mensosialisasikan terkait dengan izin pertambangan batu dan pasir di Timika.

Kunjungan kerja tersebut diikuti Kapolres Mimika AKBP Victor D Mackbon SH,. SIK,. MH,. M.Si dan Kepala Seksi Pemasaran Dinas Pertambagan dan Energi Provinsi Papua, Gunawan beserta timnya.

"Ada perusahaan yang mengajukan permohonan izin terkait dengan pertambangan batu dan pasir sehingga kita datang sekaligus melakukan survei dan melihat lokasi apakah cocok dengan data yang ada," kata  Gunawan, kepada Salam Papua, Sabtu (3/6).

Gunawan menjelaskan, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua ke Timika dengan tujuan mengecek persyaratan terkait IUP, dimana ada beberapa pemohon telah memasukan berkasnya namun ada beberapa berkas yang dinilai kurang sehingga dari provinsi langsung mengecek sekaligus melihat lokasi-lokasi di mana pemohon akan melakukan operasinya.

"Tujuan untuk melihat lokasi guna mencari tahu alat yang digunakan, luas daerah kerjanya dan posisinya. Nantinya akan dicocokan dengan tata ruang wilayah Timika dan peruntukan lahan,"kata Gunawan.

Ia mengatakan bahwa sekarang  tidak lagi disebut galian C tetapi komunitas non logam dan batuan. Galian C sudah tidak lagi yang sekarang disebut non logam dan batuan.

Selain itu Dinas Pertambagan Papua sendiri telah bertemu dengan Polres Mimika terkait dengan izin-izin dari pada para pengusaha batuan dan pasir di Kabupaten Mimika.

Gunawan mengatakan rata-rata pertambangan batu dan pasir di Timika ilegal, baik itu yang berada di Kali Iwaka, Mile 32, Mile 21 dan di dalam Kota Timika. Kalaupun mempunyai izin itu rata rata sudah mati, dan izin yang ada di Timika rata rata umurnya satu bulan dan yang paling lama hanya satu tahun.

"Kita ke Timika sekaligus mensosialisasikan agar bagaimana mereka yang ilegal ini menjadi legal," kata Gunawan.

Pihaknya sangat memberikan apresiasi kepada Kepolisian Polres Mimika yang mana sangat respon dan proaktif terhadap penambagan-penambangan tanpa izin atau peti. Dimana dilakukan penertiban untuk itu dari Dinas Pertambagan Provinsi sangat berharap agar ini tetap dipantau terus  dan hal ini didukung oleh Kapolres Mimika.

Ia mengatakan bahwa Dinas Pertambagan dan Energi yang ada di Kabupaten Mimika sudah tidak ada, semuanya dipindahkan ke provinsi. Namun ini bukan berarti pertambagan batu dan pasir liar semakin marak. Untuk itu akan dilakukan penertiban bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.

"Ada pertambagan batu dan pasir di Timika hanya mengunakan izin dari lembaga adat saja. Walaupun ada lembaga adat namun di Negara kita ada hukum yang mengatur semua itu," ujar Gunawan.

Dijelaskan ada kurang lebih empat perusahan yang telah mengajukan izin di Dinas Pertambagan Provinsi Papua sehingga Tim turun guna melihat dilapangan apakah dokumen yang ada cocok tidak dengan yang dilapangan.

Karena yang terjadi selama ini adalah rekomendasi. Dan hal ini berdasarkan dengan dokumen yang ada di Polres Mimika. Dimana rata rata pemilik atau pengusaha pertambagan batu dan pasir di Timika hanya mempunyai surat berupa rekomendasi, namun  tidak mempunyai izin.

Menurutnya, berkaitan dengan areal pertambagan yang belum ada ijin berdasarkan data yang ada di Provinsi bahwa sampai saat ini tidak ada.

Dimana dengan adanya UU No 23 tahun 2014 dikeluarkannya pengalihan kewenangan dari kabupaten ke provinsi khususnya di sektor pertambagan sejak itu harus dilebur atau ditiadakan lagi dari kabupaten/kota untuk menyerahkan dokumen-dokumen pendukung baik itu perijinan yang berkaitan dengan pertambagan diserahkan ke  Provinsi namun sampai dengan saat ini dari Provinsi belum menerima sehingga bisa dikatakan bahwa pertambagan batu dan pasir di Timika tidak mempunyai ijin dan hal ini juga telah disurvei dan hampir semua tidak ada ijin. (Markus Rahalus)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment