Dinkes Mimika Terus Salurkan KMS

Bagikan Bagikan
Ilustrasi
SAPA (TIMIKA) - Dinas Kesehatan (Dinkes)  Kabupaten Mimika akan terus menyalurkan Kartu Mimika Sehat (MKS) atau Jaminan Kesehatan Daerah(Jamkesda)  yang terintegrasi. Pasalnya, sumber anggaran Jamkesda ini melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun berjalan semenjak diberlakukan. 

Sementara untuk kepesertaan dalam KMS tersebut yang mengetahiu secara pasti adalah Dinas Sosial (Dinsos) sebab dinas tersebut tercantum nama-nama keluarga sejahtera. Selain itu, hal tersebut juga  dikategorikan sebagai bantuan sosial (Bansos) bagi masyarakat umum, baik Orang Asli Papua (OAP) atau non Papua.

" KMS itu selalu dan selau disalurkan semenjak diberlakukannya. Karena itu adalah Jamkesda yang dianggarakan dari APBD Kabupaten Mimika. Untuk mengetahui berapa banyak yang telah menjadi anggota itu sebaiknya cek di Dinsos karena memang Dinsos yang punya data," ungkap Sekretaris Dinkes, Reynold Ubra saat diwawancarai di ruang pertemuan Kantor Dinkes, Jumat (16/6).

Kata Reynold, jika tahun lalu Bupati Eltinus Omaleng, SE.,MH memprioritaskan pemberlakuan KMS atau Jamkesda tersebut untuk penduduk dua suku yakni, Amungme dan Kamoro ( Amor) yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional ( Jamkesnas). Namun berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan bersama BPJS Kesehatan, Dinsos dan Disdukcapil, dimana BPJS memvalidasi data dan menemukan sebanyak 873 orang yang memiliki data tidak valid seperti, nama, Nomor Induk Kepesertaan (NIK) tidak sesuai, bahkan ditemukan data orang yang telah meninggal.

"Sekarang 873 nama tersebut sedang diproses oleh BPJS supaya penduduk yang belum memiliki jaminan bisa diikutkan dalam angka tersebut sebagai pengganti,"tuturnya.

Diakui, tugas Dinkes hanya untuk menyediakan pelayanan kepada seluruh peserta yang sudah memilki jaminan, baik pemerintah provinsi melalui KPS, Pemkab atau pun Pemerintah Pusat.

Kata dia, agenda penambahan kepesertaan juga harus menunggu data dari BPJS karena di tahun  2019 seluruh penduduk harus memiliki Jamkesnas. 

Dengan demikian, yang saat ini difokuskan Dinkes adalah sistem pembayarannya, terkait siapa yang akan membayar iuran.

" Apakah peserta mandiri pembayaran iurannya dibayar sendiri atau kah oleh negara melalui APBN atau kah APBD. Kan kalau PNS itu kan sebagai pegawai penerima upah, sehingga langsung terpotong. Sementara yang pekerja bukan penerima upah itu diupayakan untuk mengurus sendiri,"ujarnya.

Reynold mengatakan, di Mimika dari total 333.000 lebih peserta  hampir 60 persen merupakan penerima bantuan iuran yang dibayarkan pemerintah pusat. Namun karena di Mimika harus membayar 59.000 lebih, maka JKN yang dibayar oleh  pusat akan dinilai lebih bagus, sebab untuk melengkapi program nawa cita.

" Kalau makin banyak yang dibayar oleh pusat, maka semakin lebih bagus . Sehingga bagaimana caranya menghadirkan pemerintah ditengah masyarakat. Itu berarti program nawa cita akan lebih terasa,"tuturnya.(Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment