Dispenda Sudah Bagi Insentif Kepada Bupati

Bagikan Bagikan
Paulus Yanengga
SAPA (TIMIKA) – Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga menanggapi pernyataan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng di beberapa media massa lokal, tentang pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Paulus, pemberian insentif telah dilakukan Dispenda Kabupaten Mimika selama ini kepada Bupati Mimika dan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Adapun dasar hukum pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan diperkuat dengan Keputusan Bupati Mimika Nomor 225 Tahun 2016 Tentang Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Paulus melalui press release yang diterima Salam Papua, Rabu (14/6).

Paulus menjelaskan, PP Nomor 69 Tahun 2010  menyebutkan, insentif ini merupakan tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Adapun pihak-pihak yang menerima insentif tersebut antara lain, 1. pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah, 2. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. 3. Sekretaris daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, 4. Pemungut PBB di tingkat Kampung/Kelurahan. Dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut pajak dan retribusi. 

“Besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 5 persen untuk kabupaten/kota dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan, dan ditetapkan melalui APBD,” jelasnya.

Ia mengatakan, besarnya pembayaran insentif untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan; 1) Dibawah Rp 1 Triliun, paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, 2) Antara Rp 1 Triliun sampai Rp 2,5 Triliun, paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, 3). Di atas Rp 2,5 Triliun sampai dengan Rp 7,5 Triliun, paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dan 4). Di atas Rp 7,5 Miliar, paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat. 

“Sebagai tindak lanjut dari PP ini maka telah ada Keputusan Bupati  Mimika Nomor 225 Tahun 2016 tentang Pembagian Insentif  Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga pembagian insentif yang selama ini dilakukan Dispenda mengacu pada Keputusan Bupati tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, dalam Keputusan Bupati tersebut, pada Diktum Kedua dijelaskan bahwa pembagian insentif pemungutan pajak daerah dengan besaran prosentase setiap bulannya adalah untuk Bupati Mimika selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah sebesar dua kali gaji pokok kotor, Wakil Bupati Mimika selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah sebesar 1,6 kali gaji pokok kotor, Sekretaris daerah Kabupaten Mimika selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebesar 1,5 kali gaji pokok kotor. 

Lanjutnya, formula seperti ini yang dipakai Dispenda selama ini dalam pembagian insentif tersebut. Soal waktu pembagian selama ini tergantung pada realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, dan biasanya dilaksanakan pada akhir semester pertama dan akhir semester kedua atau tiap enam bulan sekali. Dan selama ini setiap kali pembagian insentif ini, ada bukti tanda tangan penerima pada daftar pembagian insentif, mulai dari Bupati selaku penanggungjawab sampai pada staf di lapangan. 

“Semua ada bukti penerimaan berupa tanda tangan penerima untuk kepentingan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan yang ada di Dispenda pada tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan juga oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan semua sudah dianggap clear. Untuk insentif yang lain yang diterima Bupati selaku penanggungjawab keuangan di daerah, diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sehingga menjadi tanggung jawab setiap SKPD. 

“Jadi menurut saya, mungkin ini hanya masalah misspersepsi dan misskomunikasi saja, mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini dapat dipahami sehingga permasalahan ini menjadi clear dan tidak menimbulkan perdebatan lagi,” ungkapnya. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment