Dispendasbud Copot Kepsek yang Pungli

Bagikan ke Google Plus
Pertemuan antisipasi pungli yang digelar Dispendasbud di SDI Koperapoka
SAPA (TIMIKA) – Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Kabupaten Mimika, Jenni Ohestin Usmany menegaskan dirinya segan akan mencopot kepala sekolah (Kepsek) SD dan SMP khusus Negerijika ketahuan melakukan pungutan liar (pungli) pada penerimaan siswa pada tahun ajaran baru.

Saat melakukan pertemuan bersama beberapa kepala sekolah SMP dan SD yang digelar di aula pertemuan SDI Koperapoka, Kelurahan Kwamki Baru, Jumat (2/6) Jenni mengatakan, formulir pendaftaran harus dibagikan secara cuma-cuma kepada seluruh orang tua calon murid baru yang akan mendaftar.

“Ini sangat-sangat saya tegaskan agar tidak boleh menerima sepeser pun uang dari orang tua murid. Karena saya ingin sekolah SD dan SMP, khusus sekoleh Negeri di Mimika bersih dari cerita pungutan liar (pungli),”ungkapnya.

Mengantisipasi adanya pungli di setiap sekolah, dirinya mengakui akan membuka posko layanan pengaduan masyarakat melalui layanan telepon agar  masyarakat bisa langsung melaporkan jika ada sekolah yang memungut biaya pada saat penerimaan siswa baru.

Dijelaskan, untuk seragam nasional Putih Abu, Putih Merah dan Pramuka tidak boleh diperdagangkan dalam koperasi sekolah atau dalam bentuk bisnis lainnya oleh pihak sekolah, namun hal tersebut merupakan kebebasan dari setiap orang tua murid untuk membelinya di pasar atau pun toko.

Diakuinya, meski untuk pakaian oleh raga dan yayasan disiapkan oleh pihak sekolah, akan tetapi tidak dikenakan biaya yang tinggi atau dengan cara pemaksaan. Sebab sekolah negeri merupakan pemerintah, dengan demikian harus bebas dari biaya apa pun.

Dijelaskan, bahwa sekolah negeri tidak sama dengan sekolah swasta yang bersifat independen sehingga harus melibatkan orang tua murid dalam bentuk pembiayaan dan kebutuhan yang lainnya. 

Menurut Jeni, pungli merupakan satu bentuk hambatan untuk memperbolehkan anak Indonesia dalam menempuh pendidikan. karena itu, dirinya sangat berharap agar Kepsek harus bisa mengimbau kepada seluruh guru atau pun staf kantornya untuk tidak melakukan pungli kepada setiap murid sekolah dalam bentuk apa pun.

Kata dia, selain dikarenakan sekolah negeri merupakan lembaga yang dibangun dan dibiayai Pemerintah, untuk di timika diakuinya banyak orang tua murid yang dengan bangga mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri sebab orang tua tersebut merasa tidak mampu.

“Kalau mereka mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri, itu berarti mereka tidak mampu. Jadi sekolah negeri harus menerima mereka tanpa dibebani biaya,”ujarnya. 

Menurut Dia, dengan adanya bantuan dana dari pusat dan pemerintah daerah seperti, Bantuan Operasi Sekolah (BOS) dan BOSDA, dapat menggunakannya untuk kepentingan penerimaan siswa baru. 

“Jangan ada lagi sekolah jual map, formulir dan lain-lain. Kita harus takut dosa. Saya harap ini perlu diingatkan baik-baik dan disebarkan kepada semua Kepsek yang tidak hadir dalam pertemuan hari ini (kemarin),” tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment