Gubernur Papua Ambil Alih Persoalan DPRD

Bagikan ke Google Plus
Pertemuan di RPH antara DPRD Mimika dan Gubernur yang didampingi oleh Asisten I Setda Prov Papua Doren Wakerkwa

SAPA (TIMIKA) - Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, SIP MH, menyatakan dirinya mengambil alih urusan yang terkait dengan keanggotaan DPRD Kabupaten Mimika periode 2014 - 2019.

Gubernur Enembe menegaskan hal itu setelah mendengar langsung berbagai aspirasi dari sejumlah politisi yang sebelumnya sudah dilantik sebagai anggota DPRD dalam pertemuan di  Rimba Papua Hotel (RPH), Senin (12/6).  Terdapat 32 orang yang hadir, diantaranya adalah Elminus B Mom.

Dalam pertemuan ini, Gubernur Enembe didampingi Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Doren Wakerwa, Wakapolres Mimika Kompol A Korowa dan Bupati Nduga.

Gubernur Papua tidak menyampaikan secara jelas langkah konkrit apa yang akan dilakukan. Namun ia berharap hubungan antara Bupati  Mimika dan DPRD bisa pulih kembali.

Pada kesempatan tersebut Gubernur menegaskan  hingga saat ini pihaknya belum menerima surat hasil pleno penetapan anggota DPRD Mimika dari pihak KPUD Mimika yang disampaikan melalui Bupati Mimika untuk diteruskan ke Gubernur.

“Kami belum terima surat dari Bupati mengenai hasil pleno KPU Mimika,” terangnya.

Sesuai pantauan Salam Papua, dalam pertemuan tersebut, Elminus Mom yang mendapat kesempatan terlebih dahulu menyampaikan kepada Gubernur Papua, bahwa pihaknya sangat menyayangan sikap Gubernur yang telah mencabut banding dan memilih mencabut SK pelantikan DPRD Mimika tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan anggota DPRD Mimika.

Elminus juga mempertanyakan mengenai delapan Parpol yang melakukan gugatan, sebab  kepengurusan sejumlah Parpol di Timika terjadi dualisme.
“Parpol ini parpol mana saja,” kata Elminus Mom.

Elminus Mom juga menyampaikan uneg-unegnya tentang hasil  Pleno KPUD Mimika, yang hingga kini tidak ada tindaklanjut dari Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Padahal sesuai mekanisme, Bupati, Gubernur bahkan Presiden sekalipun tidak berhak untuk mengintervensi KPU.

“KPUD sudah jelas menjalankan perintah KPU Pusat sesuai dengan petunjuk dari Mendagri. Terkait surat ke Bupati Mimika hanya bersifat singgah saja dan Bupati tidak mempunyai kewenangan melakukan intervensi setelah dilakukan rapat pleno penetapan,”  ujar Elminus. 

Menanggapi pernyataan Gubernur yang mengatakan bahwa, kelemahan ada di DPRD dan Bupati Mimika  yang tidak bersatu dalam hal melakukan koordinasi sehingga berdampak pada pembangunan di Mimika, Elminus Mom mengatakan,  Bupati Mimika selalu tidak berada di Timika sehingga menyulitkan pihaknya melakukan komunikasi.

“Bukan cuma kami, kepala SKPD juga harus ke Jakarta saat meminta tandatangan bupati,” jelasnya.

Karena itu, dalam kesempatan tersebut ia meminta Gubernur Provinsi Papua untuk bertanggungjawab memperbaiki SK 155 dari Gubernur yakni pelantikan DPRD dengan menindaklanjuti hasil pleno dari KPU Mimika yang merupakan pleno penyempurnaan terhadap SK 17 dari KPUD Mimika. 

Sementara itu, Antonius Kemong yang hadir dalam pertemuan tersebut juga meminta kepada Gubernur Papua untuk serius menanggapi persoalan DPRD di Mimika. Mengenai delapan partai yang menggugat, silahkan saja menempuh jalur hukum tapi yang paling penting jangan sampai terjadi kekosongan DPRD Mimika.

Sedangkan Anggota DPRD versi SK 16, Yoel Yolemal dalam pertemuan tersebut mengatakan, persoalan ini disebabkan terbitnya sejumlah versi SK yang oleh KPUD Mimika.

Hal ini juga disampaikan oleh Gubernur Papua, yang mengatakan persoalan ini adalah buntut dari perbuatan Ketua KPUD sebelumnya, Yohanis Kemong. Karena itu  Gubernur sempat mencari Yohanis Kemong.

“Mana Yohanis Kemong, apakah hadir di sini. Masalah ini terjadi karena dia,” kata Lukas Enembe.

Anggota DPRD Mimika versi SK 16 lainnya, Martinus Walilo dalam kesempatan tersebut mengatakan dirinya mewakili masyarakat Pegunungan Tengah, khususnya anak koteka  mengaku ingin menjaga nama baik gubernur sehingga tidak ternodai oleh kepentingan-kepentingan yang merusak citra baik gubernur.

“Saya sebagai salah tim penggugat sangat mengetahui persis SK mana yang benar namun saya tidak ingin menyampaikan di forum ini,” katanya.

Karena kata dia, pihaknya menginginkan solusi untuk kedua belah pihak karena ini murni kesalahan bupati yang tidak serius menangani persoalan ini. 

“Saya mengimbau agar salah satu pihak mengalah agar di sisa waktu masa bhakti DPRD Mimika bisa menjalankan pembangunan di KabupatenMimika,” kata Walilo.

Ia juga menyarankan seluruh pihak baik versi SK 17 maupun SK 16, untuk menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada Gubernur untuk mengeluarkan SK agar anggota DPRD Mimika dilantik. 

Meskipun Gubernur sudah berjanji untuk mengambil alih persoalan DPRD namun Atimus Komangal mantan anggota Komisi C DPRD Mimika  meminta kepada Gubernur Papua agar mengikuti mekanisme jalur hukum yang baik dalam menyelesaikan permasalahan ini  agar tidak menimbulkan masalah baru. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment