Guru Honor Tuntut Kejelasan Insentif

Bagikan ke Google Plus
Demo Guru di Pusat Pemerintahan
SAPA (TIMIKA) - Ratusan Guru Honor Sekolah Dasar (SD) dan SMP se Mimika yang diwakili perwakilan dari setiap sekolah, Kamis (15/6) mendatangi Kantor Sentra Pemerintahan, Jalan Cenderawasih, SP 3, Distrik Kuala Kencana guna meminta kejelasan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait dana insentif yang sejak enam bulan terakhir belun diterima oleh para guru yang mengabdi di seluruh daerah pesisir pantai, pegunungan, pinggir kota hingga dalam wilayah kota Timika tersebut.

Kedatangan rombongan guru honor perwakilan 900 guru honor se Mimika yang membawa serta spanduk bertuliskan, 'Ujian Nasional (UN), US adalah agenda Nasional namu sudah kami laksanakan, Kami para Guru Mohon kepada Bapak Bupati Untuk mencopot Kadispendasbud serta Kami Tidak Akan berhenti melakukan sampai Insentif Guru Terbayarkan tersebut disambut oleh Asiten II bidang Emonomi Pemkab Mimika, Marthen Paiding didampingi oleh Pelaksana tugas (Plt) Asisten III Bidang Kesejahteraan umum Setda Mimika, Lopinus Fuakubun dan langsung diarahkan menuju ruang pertemuan lantai tiga kantor Puspem.

"Kami sangat menghargai kedatangan Bapak dan Ibu semua, namun kita akan membicarakan tuntutan ini bukan di sini, kita harus ditempat yang aman untuk berdiskuai yakni di ruang pertemuan, sambil menunggu kehadiran Kadispendasbud,"ujar Marthen Paiding.

Saat berada di dalam ruang pertemuan yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kadispendasbud) Mimika, Jenni Ohestin Usmany, Ketua Solidaritas Guru se Mimika, Aleksander Rahawarin mengatakan, kehadiran pihaknya merupakan perwakilan guru dari Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), SD dan SMP yang tersebar di seluruh pelosok Mimika dengan  empat kategori yakni, guru yang mengabdi sangat jauh akan menerima insentif  sebanyak Rp 15 juta per enam bulan. Kemudian guru yang mengabdi jauh menerima Rp 12 juta per enam bulan, guru yang mengabdi pada wilayah pinggiran akan menerima Rp 9,6 juta per enam bulan serta  untuk dalam wilayah kota adalah Rp 9 juta perenam bulan.

"Total insentif yang tersebut untuk guru PNS dan non PNS yang sudah dibahas bersama para anggota dewan beberapa tahun lalu. Itu untuk PNS golongan tiga ke atas akan dipotong pajak. Tapi kami heran kenapa sekarang kami sudah tidak menerima insentif lagi,"ujar Aleksander.

Diakui Aleksander, di jaman Bupati Klemen Tinal insentif tersebut diputuskan bersama anggota dewan yang menjabat, sebab dinilai para guru perlu diberikan insentif tambahan, namun semenjak Kadispendasbud yang kini sedang menjabat dana tersebut mulai tersendat.

Selain insentif yang harus diterima setiap enam bulan, dana kesejahteraan (Kesra) guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Nasional (APBN). Namun kejanggalan yang dialami saat ini dalam pencairan Kesra Guru adalah setiap guru yang akan menerima kesra harus melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui oknum yang dinilai sebagai pencari nasabah.

"Sekarang seorang ibu yang namanya Mardia sebagai pencari nasabah. Dimana jika ada yang mau menerima kesra maka harus membayar terdahulu ke ibu Mardia," ungkap Aleksander.

Sementara itu Kadispendasbud Mimika, Jenny Ohestin Usmany menanggapi, dirinya telah melakukan pertemuan bersama beberapa Kepsek SD dan SMP serta pengurus yayasan di SDI Koperapoka I, Kelurahan Mimika Baru dan telah mensosialisasi terkait pembayaran insentif Honorer tahun 2017. Kata Jenny, berhubung dengan minimnya anggaran serta strategi tahun berjalan adalah wajib hukumnya untuk melaksanakan SK Bupati sebagai dasar hukum dalam pembayaran insentif tersebut.

"Bapak dan ibu bisa saja mendownload Peraturan Kementerian Keuangan tahun 2012 tentang pembayaran tunjangan tambahan penghasilan. Ada juga Peraturan Kemendikbud nomor 12 tahun 2017 tentang pembayaran tunjangan," kata Jenny.

Jenny menjelaskan, untuk di pemkab Mimika, dasar pembayaran insentif adalah Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2016 yang mencantumkan banyak kriteria seperti, misalnya ijasah keguruan, beban kerja membawakan satu bidang studi selama 24 jam.

"Kami sudah sebarkan SK Bupati itu ke semua ketua yayasan pengelola pendidikan. Itu dasar untuk kita bayarkan, bukan atas dasar keputusan saya sebagai kepala dinas,"ungkap Jenny.

Untuk Kesra mulai tahun ini,  bagi PNS akan masuk ke kas daerah dengan surat keputusan (SK) yang dikeluarkan dari pusat, sehingga dinas daerah hanya mengeluarkan SK untuk ditransfer ke rekening. Dengan demikian menurut Jenny, melalui Dapodik akan di SK dari pusat melalui sertifikasi. 

Sedangkan Kesra untuk tenaga honor juga langsung ditransfer melalui rekening setiap honorer tanpa diproses kepala dinas.

"Jangan berpikir saya yang permainkan itu semua. Semua ada aturan dan dasar hukumnya untuk kami lakukan pembayaran," kata Jenny.

Jenny mengakui, pihaknya saat ini sedang melakukan validasi data honorer yang akan menerima insentif tersebut. Ia menambahkan, jika dalan satu sekolah terdapat banyak tenaga PNS maka insentifnya tidak akab dibayar termasuk menentukan kuota  bukan nama penerima.

"Kuota calon penerima insentif ditentukan oleh Dispendasbud, tapi namanya ditentukan oleh yayasan yang mengangkat honorer bersangkutan, karena tidak diangkat oleh SK Bupati,"ungkapnya.

Terkait adanya tuntutan dirinya dicopot dari jabatan Kadispendasbud, Jenny yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, itu merupakan hak pregrogatif Bupati Mimika. Dirinya siap kalau nanti dicopot jabatannya. Walau demikian, Jenny mengaku sangat heran atas tuntutan para guru tersebut sebab tidak indikatornya tidak jelas.

Sedangkan Asisten I Setda Mimika, Marthen Paiding menambahkan, bahwa setiap kepala dinas dalam melakukan pengeluaran keuangan termasuk pembayaran insentif harus perlu kehati-hatian. Untuk pembayaran insentif harus dipahami dasar- dasar hukumnya termasuk Peraturan Bupati, di mana jika guru bersangkutan tidak memenuhi standar verifikasi guru maka pembayaran insentifnya perlu dipertimbangkan.

"Kita sama-sama perlu pahami dasar-dasar dan aturan yang diberlakukan untuk keluarkan anggaran. Saya harap apa yang disampaikan ibu Jenny bisa dipahami," ujar Marthen. 

Dispendasbud Harus Bayar

Politisi Partai Bulan Bintang Kristian Viktor Kabey mengatakan, tidak ada alasan bagi Dinas Pendidikan Dasar Dan Kebudayaan (Kadispendasbud) untuk tidak membayar insentif guru-guru honorer.

"Tidak ada alasan bagi Kadis atau bupati tidak membayar insentif guru-guru honore karena dana insentif guru-guru honorer yang bertugas di kota, pinggiran, pesisir, pedalaman telah disetujui oleh dewan pada APBD 2016 lalu pada saat pembahasan KUA-PPAS," kata Viktor melalui pesan Whatssap, Kamis (15/6).

Viktor menegaskan, Kadispendasbud harus bertanggung jawab terhadap persoalan tersebut karena guru-guru tersebut telah melaksanakan kewajibannya, sehingga harus diimbangi dengan hak-hak mereka. 

"Yenny Usmani harus bertanggung jawab. Mereka sudah jalankan kewajiban terus kenapa hak mereka tidak dibahas," kata Viktor. (Acik/Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment