Inspektorat Klaim Perolehan WTP Murni Penilaian BPK

Bagikan Bagikan
Yulianus Sasarari
SAPA (TIMIKA) - Menanggapi banyaknya penilaian negatif  dengan diraihnya opini WTP atas hasil pengauditan laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) Mimika tahun anggaran 2016 oleh BPKRI perwakilan Provinsi Papua, pada Selasa (30/5) lalu. Sehingga WTP yang didapatkan tersebut bukan karena adanya sogokan atau pun hal lainnya, akan tetapi murni atas penilaian BPK.

“Terserah saja kalau ada yang kasih komentar, bahwa perolehan WTP itu tidak benar. Karena itu hak untuk berkomentar dan menilai apa betul atau tidak yang telah dilakukan BPK,”ujar Sasarari saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (8/6).

Negara mempunyai aturan, dimana dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 32 mengamanantkan, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Negara (APBD –APBN) disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selain itu, didukung dengan turunan dari Peraturan Pemerintah atau pun UU tersebut. Selanjutnya berdasarkan PP nomor 71, 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang berbasis akurat. 

Diakui, untuk Pemda mengacu pada peraturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 664 tahun 2013, tentang standar akuntansi pemerintah yang berbasis akurat pada setiap Pemda dan Kota.

“Dasar-dasar itu yang setiap tahun harus dilakukan penyusunan laporan keuangan pemda. Isi dari laporan akuntasi itu haru berpedoman pada  sistim akuntansi dan wajib dilakukan Pemda,”ujarnya.

Terkait dengan adanya amanat PP Mendagri tersebut, ada Pemda yang  tidak menyelesaikan penyusunan laporan keuangannya, maka tidak akan dapat Opini apa pun termasuk disklaimer. Tetapi apabila memperoleh WTP, maka itu berarti laporan keuangan Pemkab Mimika sudah sangat sesuai dengan standar akuntansi. 

Kata dia, munculnya komentar-komentar yang mengklaim peraihan WTP Pemkab Mimika 2016 tersebut, bisa saja dikarenakan adanya pemberitaan terkait pemeriksaan BPK di Jakarta oleh Kementerian Pedesaan Tertinggal. Akan tetapi  hal tersebut merupakan prilaku dan mentalitas setiap individu. 

Sebab menurut dia, untuk Pemkab Mimika akan selalu berusaha  untuk memenuhi standar kepatuhan pada PP sebagai acuhan penggunaak keuangan Negara.

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan tim audit BPK berdasarkan kewajaran bukan dengan jumlah pembangunan. Diakuinya, jumlah bangunan fisik tidak dikaitkan dengan pengelolaan anggaran, sebab yang dilakukan BPK bukan menilai berapa banyak bangunan yang telah dibangun, namun kewajaran dalam menerapkan anggaran yang dipakai dalam pembangunan tersebut. 

“BPK itu hanya menilai sajian laporan Pemda dari segi administrasi. Kalau menurut mereka laporan suatu Pemda sudah memenuhi standar akuntansi, maka akan diberikan WTP. Sebaliknya jika tidak, maka akan diberi WDP atau Disklaimer,”tuturnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment