Inspektur Bukan Penjarakan KK Dan Pendamping

Bagikan ke Google Plus
Tampak Kepala Inspektorat Kab. Asmat, Bismar Simanulang, SH sedang menyajikan materi hukum dan undang-undang pengelolaan keuangan negara
SAPA (ASMAT) – Kepala Inspektorat Asmat, Bismar Simanulang, SH menegaskan, tugas inspektur atau pengawas bukan memenjarakan para Kepala Kampung (KK) dan para pendamping. Tugasnya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan  pengelolaan keuangan negara sesuai amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku.

“Itu tugas pokok saya sebagai pengawas. Apa bila, aparat pemerintahan seperti KK dan para pendampingnya mengerjakan pekerjaan tidak sesuai amanat undang-undang dan aturan, itu parah sekali. Pasti aparat yang bersangkutan diperiksa. Karena, di kantor saya ada dua orang Jaksa. Sekarang, di Kantor saya ada 54 orang KK dan 34 orang pendamping yang sedang diperiksa. Saya kira ada disekitar ini. Hanya saja, saya perhatikan  kekurangan yang dilakukan yang bersangkutan itu sebatas masalah administrasi,” katanya didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung dan Pemerintahan Kampung, Absalom Amiyaram, S.Sos, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Kampung dan Pemerintahan Kampung , Karel Fonataba, SE, M.Si,  dihadapan 1.200 lebih peserta Raker Kepala Kampung, Pendamping lokal kampung, 23 Kepala Distrik dan pendamping Propinsi, di Aula Widyata Mandala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Jum’at (9/6) siang.

Menurutnya penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat hingga kampung dan pengelolaan keuangan negara dari pusat hingga kampung pula dikelola berdasarkan amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam Pemerintahan Republik Indonesia.  Tugas inspektorat sebagai pengawas bertugas mengawasi dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara sesuai koridor undang-undang dan mekanisme hukum yang berlaku. 

“Maka saya minta moment ini kesempatan yang berharga untuk bertanya banyak bagaimana mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ADD sesuai amanat undang-undang dan aturan. Saya ambil contoh dalam perencanaan. Kalau kerja jembatan dalam perencanaannya satu meter, ya pelaksanaannya juga satu meter dan dilaporkan sesuai fakta, bukti dan fisualisasi di lapangan. Jangan rencana satu meter yang dikerjakan setengah meter, itu para sekali. Pasti kena dan diperiksa, karena tidak sesuai rencana dan pelaksanaannya,” ujarnya mencontohkan.

Kepada para pendamping kampung, ia mengingatkan tugas pendamping selain sebagai pendamping kepala kampung mesti dipahami pula setelah tamat dari perguruan tinggi. Pendamping sedang melakukan dan mewujudkan tri dharma Perguruan Tinggi. “Itu harus kamu ingat baik-baik, salah satunya mengabdi kepada masyarakat,” ujarnya mengingatkan.

Pengelolaan dan penggunaan uang negara selain sesuai amanat undang-undang dan peraturan pemerintah berlaku seimbang antara kewajiban dan hak. 

“Kita tidak bisa hanya menuntut hak sementara kewajiban kita abaikan atau lalai. Ini khusus pada saat pencairan dana dan laporan penggunaan dana. Pada saat dana cair penuhi kewajiban dan pada saat penggunaan laporan penggunaan pula dipenuhi. Bagi mereka yang tidak penuhi kewajiban pasti dikejar-kejar aparat penegak hukum dan berhadapan dengan tugas saya sebagai pengawas. Maka kerugian negara yang sengaja dan penyelewengan wewenang sudah jelas berhadapan dengan penegak hukum, tidak ada ampung,” tukasnya.

Untuk menghindari masalah hukum, aparat kampung dan pendamping bekerja sesuai rencana dan aturan. Apa bila, KK, Pendamping dan Bendahara bekerja tidak sesuai rencana dan aturan. “Jangan salahkan saya kalau ada yang berhubungan dengan aparat penegak hukum. Karena, uang ADD itu uang negara bukan uang pribadi. Jadi, saya minta KK, pendamping dan bendahara bekerja sama dan kompak, tidak boleh kerja senidir-sendiri,” katanya mengingatkan.

Dari data yang dihimpun media ini dalam sesi tanya jawab, Kepala Kampung Jipawer, Distrik Joerat, Anakletus Asare menyampaikan pengalaman buruk pelaksanaan ADD 2016 lalu. “Saya mau sampaikan pelaksanaan ADD 2016 lalu di Kampung Jipawer. Saya sebagai Kepala Kampung sama sekali tidak dilibatkan. Yang membuat program dan pencairan dana dilakukan oleh pendamping, saya tidak dilibatkan. Saya minta tahun 2017 ini tidak boleh terjadi. Kalau, itu terjadi lagi, pendamping seperti itu pasti terima akibatnya, nanti lihat saja,” katanya polos.

Menyikapi hal itu, Simanulang menegaskan pengalaman serupa tidak boleh terjadi dalam pelaksanaan ADD tahun anggaran 2017. “Saya minta pengalaman seperyi itu tidak bioleh terjadi tahun ini,” katanya. (Sergi)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment