Jabatan Bupati Mimika Berakhir 2018

Bagikan ke Google Plus
Yoe Luis Rumakewi
SAPA (TIMIKA) - Setelah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2018 mendatang, maka dengan sendirinya jabatan Bupati Mimika yang aktif saat ini akan berakhir.

“Jadi meskipun masa jabatan bupati yang sekarang seharusnya sampai 2019, tetapi  berdasarkan mekanisme di dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, akan berakhir pada 2018 setelah ada bupati yang terpilih,” kata Komisioner KPUD Mimika,  Yoe Luis Rumakewi, kepada Salam Papua, saat ditemui di kantor KPUD Mimika, Senin (22/6) lalu.

Dikatakan, dalam Pasal 201 UU Pilkada berbunyi , bahwa pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan  bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.

Dalam ayat 2 dijelaskan, pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil  Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai  dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.

Dan pada ayat 4 disebutkan, pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018. Dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Ini dalam rangka pelaksanaan serentak Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Mengenai sisa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2019 mendatang, sisa jabatannya tersebut akan dibayarkan dalam bentuk insentif sepanjang masa jabatannya.

“Ini bunyi Undang-Undang, jadi tidak sama dengan Pemilu Gubernur DKI beberapa waktu lalu, karena jabatannya dalam tahun berjalan yakni Tahun 2017, maka diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya,” katanya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment