Karyawan Mogok Serahkan Sembilan Tuntutan ke Pemkab

Bagikan Bagikan
Wabup Yohanis Bassang saat menerima pendemo dari SPSI
SAPA (TIMIKA) – Ratusan karyawan yang tergabung dalam SPKEP SPSI Cabang Mimika, Selasa (6/5) mendatangi Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika,  di SP 3, Distrik Kuala Kencana dan menyampaikan aspirasi serta menyerahkan surat berisikan sembilan tuntutan yang diterima oleh Wakil Bupati Mimika, Yohanis Bassang, didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat, Septinus Soumalena.

Adapun sembilan tuntutan tersebut adalah, satu, mendesak pemerintah untuk berperan aktif dan bertanggung jawab menyelesaikan mogok kerja pekerja Freeport Indonesia, privatisasai, dan kontraktor. Dua, mendesak pemerintah dan perusahaan untuk segera mengembalikan semua pekerja yang ikut aksi mogok bersama, (PTFI, privatisasi dan kontraktor) untuk kembali bekerja ke tempat semula tanpa ada sanksi dalam bentuk apa pun. 

Tiga, mendesak pemerintah dan perusahaan agar segera mempekerjakan kembali pekerja yang dirumahkan (furlough) dan yang telah di PHK sepihak ketempat kerja semula. Empat, mendesak perusahaan segera menghentikan perlakuan diskriminasi, kriminalisasi dan propaganda negative terhadap pekerja yang melakukan mogok kerja sah, damai dan tertib. Lima, mendesak perusahaan untuk menghentikan PHK sepihak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Enam, mendesak perusahaan untuk menghentikan intervensi kepada pihak Bank, BPJS, Perumahan Pondok Indah Amor dan perumahan lainnya di Timika dengan melakukan pemblokiran atau penyegelan yang sepihak dan tidak berprikemanusiaan kepada pekerja yang melakukan mogok kerja. Tujuh, mendesak perusahaan  untuk menghentikan pelemahan dan diskriminasi terhadap fungsional serikat pekerja. Delapan, mendesak kepada pemerintah untuk melakukan penegakan aturan Oursourching dan pemagangan yang sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan yang berlaku di NKRI. Sembilan, mendesak kepada pemerintah untuk segera membuka ruangan perundingan Tripatrit untuk penyelesaian mogok kerja, Furlough dan PHK sepihak yang terjadi di lingkungan PTFI termasuk privatisasi dan kontraktor.

“Jika tuntutan ini tidak bisa dipenuhi, maka kami berkomitmen akan terus menduduki halaman ini hingga kami dipanggil oleh manajemen,”ujar Ketua PC SPKEP SPSI , Aser Gobai dalam orasinya sebelum menyerahkan surat berisikan aspirasi.

Sedangkan perwakilan lain yang menyampaikan aspirasi menginginkan adanya peran aktif dalam mengatasi poin-poin penting yang sangat mematikan langkah hidup seluruh karyawan.

“Persoalan pemblokiran BPJS, rekening bank dan penyegelan rumah ini  kewenangan kewenangan Pemkab. Kami mohon permintaan kami ini  harus dipenuhi, serta Pemkab juga menuntut manajemen PTFI  untuk mengembalikan kami semua bekerja,”tutur salah seorang perwakilan.

Usai menerima aspirasi tersebut, Wabup Bassang yang didampingi aparat kepolisian serta Kadisnakertran PR, Septinus Soumalena mengatakan Pemda melalui Disnakertrans PR akan membuat dan mengirimkan surat  permohonan untuk melakukan perundingan kembali bersama SPSI agar tidak terjadi polemik berkepanjangan.

“Kami menyambut dan menghargai kedatangan dan aksi bapak, ibu semua. Kami akan buatkan surat ke Manajemen supaya kembali berdialog lagi bersama karyawan, kita doakan bersama supaya manajemen mau berunding,”ujar Bassang.

Bassang berharap Kadisnaker dapat menyampaikan kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng terkait apakah persoalan ini dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah atau akan diserahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat.

“Hal ini tentunya juga harus disampaikan ke Pak Bupati, apakah beliau sepakat bisa menangani persoalan ini. Kalau memang tidak bisa lagi maka kita akan serahkan persoalan ini ke Pemerintah Pusat saja,” ujar Wabup.

Diakui Wabup Bassang, meski sebesar apa pun perjuangan Pemkab Mimika dalam persoalan tersebut, namun tidak berarti bisa memberikan putusan akhir, sebab pemkab hanya bisa menjembatani serta memberikan telaan yang terbaik dan tentunya berpihak kepada karyawan.

“Saya kira banyak yang mendokumentasikan saat pertemuan di RPH beberapa bulan lalu. Di situ kita bisa lihat bersama bahwa saya bersikeras menuntut manajemen demi kalian semua. Jadi saya harap jangan terlalu salah menilai saya,” ungkapnya.

Kadisnakertrans, Septinus Soumalena menjelaskan, prosedur demi prosedur telah dilalui antara Manajemen PTFI, SPSI dan Dirjen Kemendagri namun belum menemukan titik yang bisa membuat Manajemen dan SPSI bisa saling menerima.

 “Saya tidak bisa mengambil keputusan dan memasuki bilik manajemen, karena ranah saya bukan di situ. Jadi saya harap kita sama-sama saling memahami posisi kita bersama,”ungkapnya.

Setelah melakukan pertemuan bersama  di ruang kerja Wabup Bassang bersama Ketua PC SPKEP SPSI dan jajarannnya, Septimus mengakui pihaknya tidak bisa menentukan waktu yang pasti kapan akan melakukan pertemuan ulang bersama manajemen, sebab pihaknya harus menunggu jawaban atas surat permohonan yang kelak akan dikirim oleh pihaknya. 

 “Saya tidak bisa bilang minggu atau beberapa hari ke depan, tetapi saya akan  surati pihak manajemen agar bisa sama-sama lakukan pertemuan untuk kembali salaing bernegosiasi. Dan saya juga harus sampaikan ke pimpinan saya terkait ketentuannya seperti apa,”ungkapnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment