Kemendagri Minta Pemkab Akomodir Anggaran Pilkada

Bagikan ke Google Plus
Karikatur
SAPA (TIMIKA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Ederan (SE) yang isinya dengan tegas meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengakomodir dana untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada Juni 2018 mendatang.

Ketua KPUD Mimika Theodora Ocepina Magal, SKM mengatakan, pihaknya telah menerima SE dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tertanggal 19 Juni 2017 tentang pendanaan Pilkada serentak 2018, dimana disebutkan anggaran untuk KPUD Mimika dalam pelaksanaan tahapan Pilkada harus diakomodir oleh daerah sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2011  tentang penyelenggaraan pemilu wajib dianggarkan melalui APBN dan APBD.

Oce menjelaskan, di dalam UU mengatakan wajib. Dengan demikian, berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan pilkada serentak harus diakomodir oleh daerah, berdasarkan Surat Edaran Mendagri tertanggal 19 Juni 2017 tentang pendanaan Pilkada serentak 2018. Surat Edaran ini untuk menjamin kepastian tersedianya pendanaan Pilkada yang diikuti oleh 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi dan 154 kabupaten.

Oce mengatakan, pihaknya telah menghadiri pertemuan pada tanggal 24 Mei lalu dari 121 kabupaten kota. Perlu diketahui batas akhir penandatanganan NPHD tanggal 17 Juli bulan depan.

"Sesuai surat edaran Mendagri dan didalam UU menjelaskan wajib membiayai Pilkada menggunakan APBD,  dan batas akhir penandatangan itu tanggal 17 Juli bulan depan," jelas Oce.

Lanjut Oce, Bupati Mimika mengeluarkan pernyataan di media bahwa anggaran untuk KPUD sudah ada. Seharusnya Pemkab Mimika mengundang KPUD Mimika dalam hal ini Sekretaris KPU sebagai pengguna anggaran untuk hadir, sehingga Sekretaris bisa mengetahui persis. Selain itu RAB yang telah disusun oleh KPUpun hingga saat ini belum diserahkan, sehingga dengan adanya surat edaran dari Menteri Dalam Negeri surat edaran nomor 273/2815/53 tentang pendanaan Pilkada serentak tahun 2018, Bupati bisa mengakomodir hal tersebut.

"Dengan adanya surat ini, Pemerintah bisa kasih anggaran, karena katanya sudah ada anggaran tapi Sekretaris KPU tidak diundang," katanya.

Oce meminta kepada Bupati Mimika bagaimana caranya KPUD Mimika dibantu oleh Pemerintah agar bisa menyukseskan pesta demokrasi tahun depan. Pilkada serentak yang dilakukan tahun depan merupakan agenda nasional yang wajib didukung oleh semua pihak di 171 kabupaten dan provinsi diseluruh Indonesia

Oce menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 20015 tentang Pilkada, disitu dijelaskan pendanaan Pilkada tersebut dibebankan kepada APBD dan dapat didukung oleh APBN. Kemudian Pasal 18 dan Pasal 81 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana  kegiatan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wakil Bupati dan walikota sebagaimana telah dubah dengan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2015.

Sementara itu Toe Luis Rumakewi, pada kesempatan yang sama mengatakan, sangat disayangkan jika Bupati Mimika menyatakan bahwa dirinya enggan untuk mengalokasikan anggaran, sebab pernyataan tersebut nanti akan membuat publik bingung.

"Kami sayangkan kalau bupati keluarkan pernyataan begitu," tuturnya.

Ditanya soal upaya KPUD jika benar-benar nanti tidak ada alokasi anggaran dari APBD, menurut kedua Komisioner tersebut, hal tersebut adalah perintah UU sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendanai Pilkada. Kendati demikian kalau memang benar-benar tidak diakomodir, maka tentunya koordinasi akan segera dilakukan ke tingkat yang lebih tinggi, mulai dari Provinsi hingga ke Pusat bahkan Mendagri, karena SE dari Kemendagri sudah jelas.

Lanjutnya, sampai saat ini Kabupaten Mimika adalah salah satu kabupaten yang belum melakukan penandatangan NPHD, padahal disarankan untuk paling lambat akhir Juli sudah harus NPHD dengan  KPU Pusat terkait dengan dana sharing atau bagi hasil dari pusat nantinya. Karena itu, diharapkan anggaran untuk Pilkada serentak ini bisa menjadi perhatian pemerintah untuk bersama-sama dengan Sekretaris KPU Mimika selaku kuasa pengguna anggaran untuk membahas kebutuhan dana Pilkada serentak. 

Sanksi DKPP 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika, Theodora Ocepina Magal, S KM dan Divisi Teknis Komisoner KPU Mimika, Yoe Luis Rumakewi, S Sos, menanggapi laporan Bupati Mimika dan perwakilan 8 (delapan) Partai Politik (Parpol) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Laporan Bupati dan delapan Parpol tentang KPUD mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Mimika terkait dengan pelaksanaan pleno penyempurnaan yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2017 lalu.

Yoe Luis mengatakan, harus dipahami bahwa proses aduan ke DKPP, karena ketika ada aduan ke DKPP oleh kelompok, organisasi atau masyarakat yang tidak puas dengan hasil Pemilu, harus melalui proses yang cukup panjang, karena saat didaftarkan ke DKPP, akan ada seleksi adminitrasi. Jika semua memenuhi syarat barulah masuk dalam daftar pengaduan kemudian dijadwalkan untuk apakah disidangkan atau tidak.

“Kalau tidak memenuhi unsur bisa saja tidak disidangkan,” katanya.

Bahkan lanjutnya, ketika disidangkan maka DKPP akan menghadirkan pengadu dan teradu untuk menjalani sidang DKPP. Dari hasil sidang ini nantinya sanksinya tergantung dari berat tidaknya pelanggaran yang dilakukan. Oleh sebab itu, sanksinya bisa berupa peringatan ringan, peringatan berat hingga yang paling fatal adalah pemberhentian. Bahkan jika tidak terbukti maka DKPP berkewajiban memulihkan nama baik KPUD.

Karena itu, mengenai laporan yang dibuat oleh Bupati dan delapan parpol menurut pihak KPU langkah tersebut sah-sah saja dilakukan. Kalaupun misalnya KPU terbukti melakukan pelanggaran, maka yang menerima sanksi adalah KPUD tetapi tidak mempengaruhi apa yang sudah diputuskan oleh KPUD.

Ocepina Magal menambahkan, apa yang dilakukan oleh KPUD bukanlah suatu pelanggaran, karena KPU Mimika menjalankan apa yang menjadi perintah dari Mendagri dan KPU Pusat dan KPU Provinsi. (Ricky Lodar)

Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment