Kinerja ITK Polres Mimika Diukur

Bagikan ke Google Plus
Anggota Polres Mimika mendapat arahan di aula Kantor Pelayanan Masyarakat Polres Mimika
SAPA (TIMIKA) - Pelaksanaan pengukuran kinerja Indeks Tata Kelola (ITK) Polres Mimika dilaksanakan di aula Kantor Pelayanan Masyarakat Polres Mimika, Jalan Cenderawasih, Selasa (13/6). Kegiatan bertujuan untuk mengukur kinerja demi mendukung percepatan pelaksanaan reformasi Polri.

"Tujuan dari pengukuran ini adalah, terutama untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi polri,” kata AKBP M Asrori selaku Ketua Tim sekaligus pendamping pelaksana ITK, usai kegiatan pengukuran kinerja ITK Polres Mimika.

Asrori menjelaskan bahwa induk dari kegiatan Polri ini sebenarnya adalah penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), berdasarkan Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2014, mengingat adanya Permenpan-RB tentang Pedoman PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) yang sifatnya sangat global dan general. 

Selanjutnya dikatakan Asrori, indikator pada masing-masing Polres sudah tentu berbeda-beda, dan itu tergantung Polres tipe apa. Karena menurut dia Polres ada beberapa tipe, seperti Polres Perairan, Polres Perbatasan dan Polres Rawan Konflik.

Pelaksanaan pengukuran kinerja ITK ini sendiri sudah dilaksanakan selama tiga kali, yaitu pada tahun 2015 dimana Polri mengukur sebanyak 31 Polda di seluruh Indonesia. Pada saat itu yang mendapatkan ranking adalah Polda Jawa Barat, dengan rangking pertama terkait dengan ITK. Sementara ITK Polda Papua dan Polda Maluku Utara sendiri mendapat rangking terakhir. 

“Sebenarnya bukan ranking yang menjadi tujuan utama kita, tetapi sampai dimana sih tata kelola atau kinerja Polri di wilayah-wilayah,” tuturnya.
Selanjutnya pada tahun 2016 pihaknya melakukannya kegiatan yang sama di tingkat Polres baik Polresta, Polres Mabes, Polres Metro. Pada saat itu untuk Papua yang di ukur adalah Polres Jayapura dan Polres Jayapura Kota. Dari 72 Polres di seluruh Indonesia, kedua polres tersebut berada di tengah, sementara untuk Polres Mimika pada tahun lalu belum termasuk.

"Tetapi untuk tahun ini kita kembali mengukur sebanyak 70 Polres lainnya sebagai sampel dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya, dan kebetulan Polres Mimika ini diusulkan sebagai Polres rawan konflik," jelasnya

Sebelum ke Mimika, pihaknya telah terlebih dahulu mengukur Polres Merauke sebagai Polres Perbatasan dan Polres Biak sebagai Polres Perairan. 

Asrori menambahkan, masing-masing Polda memiliki kriteria, dimana ada satu Polda yang hanya di ukur kinerjanya kriteria perairan saja, sementara kriteria lainnya tidak masuk. Contohnya di Polda Yogyakarta yang hanya terpenuhi kriteria perairan yakni Polres Gunung Kidul. Itu karena disana cukup aman, perbatasan negara tidak ada dan mereka hanya mengukur satu kriteria saja.

Nanti perbandingan ranking juga akan dikumpulkan dan dibandingkan dengan sesama kriteria, tetapi bukan ranking. Secara umum, memang ada ranking, hanya saja nantinya per kriteria tersebut akan dibandingkan Polres mana yang sesuai atau memiliki kriteria yang paling bagus atau kurang.

“Kenapa harus dibuat per kriteria? sebenarnya mereka nanti akan menyusun standar keamanan wilayah sesuai dengan kriteria tersebut. Kalau wilayah perairan, apa sih standar perairan yang harus dipenuhi sebagai kriterianya? apakah mungkin kapalnya harus diperbanyak? Jadi, nanti akan dibandingkan dan akan dilihat kriteria wilayah tersebut seperti apa,” terang Asrori. (Markus Rahalus)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment