Lemasa Tolak Praktek Perjudian di Mimika

Bagikan ke Google Plus
Odizeus Beanal
SAPA (TIMIKA) - Direktur Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Odizeus Beanal, B.Sc menolak segala bentuk praktek perjudian yang ada di Kabupaten Mimika. Bahkan Lemasa menolak keras para pelaku atau bandar perjudian yang meminta dukungan dari lembaga adat untuk membekengi atau mendukung praktek perjudian maupun peredaran minuman beralkohol di Mimika.

Terkait praktek perjudian di Mimika, Odizeus mengakui dirinya pernah ditemui bandar judi toto gelap (Togel) untuk meminta rekomendasi membuka aktifitas perjudian di Mimika. Namun kata Odizeus, hal itu ditolak dia mentah-mentah dikarenakan tidak menginginkan adanya praktek perjudian. 
  
“Ada dua orang pengelola 303 (Perjudian/Pasal tentang perjudian) di Timika bertemu dengan saya, dan meminta rekomendasi untuk dibuka tempat perjudian. Karena katanya masyarakat Mimika punya hobi judi, jadi mereka mau buka bandar togel di Timika untuk mengakomodir hobi masyarakat. 

Sebagai ketua Lemasa, saya menolak itu,” tegas pria yang kerap disapa Odi saat menggelar jumpa pers di Kantor Lemasa, Jalan Perjuangan - Timika Indah, Senin (5/6).

Menurut Odi, Lemasa tidak bisa memberikan rekomendasi bahkan izin kepada pengelola  praktek perjudian di Mimika, pasalnya, hal itu sangat bertentangan dengan etika dan adat dari masyarakat Amungme. Selain itu, Lemasa dibentuk untuk mengurus masalah tapal batas wilayah adat, masyarakat adat serta lingkungan, bukan soal perjudian.

“Kami dari lembaga hanya mengurusi tentang tanah, manusia, dan lingkungan. Kalau perjudian dan miras itu salah satu yang bertentangan dengan etika dan adat, jadi saya tidak mengakomodir hal itu. Jadi kalau berkaitan dengan izin langsung berhubungan dengan Disperindag,” jelas Odi.

Selain itu Odi juga menyampaikan kepada seluruh stakeholder yang ada di Mimika agar jangan sampai ada pemikiran bahwa perjudian dan peredaran minuman beralkohol di Mimika karena adanya bekingan dari Lembaga adat. Secara tegas Odi mengatakan, selama masa kepemimpinannya di Lemasa, pihaknya tidak akan mengakomodir atau memberikan izin bagi semua pihak yang hendak membuka praktek perjudian di Mimika.

“Kami tidak akan mengakomodir bisnis gelap atau ilegal, dan saya harus sampaikan melalui media untuk memberikan pernyataan agar diketahui bersama mulai dari kepolisian dan pemerintah, agar tidak ada anggapan bahwa kami ada di belakang persoalan-persoalan ini,” tegas Odi.

Kepada pihak kepolisian Odi meminta agar tetap menjalankan tugas sesuai aturan perundang-undangan yang ada, serta tidak mementingkan kepentingan hanya segelintir orang. Artinya, kata Odi, segala sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum perlu ditegakkan sesuai peraturan yang ada.

“Kepolisian dalam menjalankan tugas harus sesuai dengan aturan dan undang-undang, karena ini akan merugikan banyak orang, bukan hanya perjudian saja tetapi miras juga harus dihilangkan,” harap Odi.

Sementara itu sebagai mitra penghubung antara pemerintah dan lembaga adat, Paulus Kemong, ditempat yang sama juga menanggapi hal tersebut. Paulus mengugkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan pihak kepolisian bahkan pihak pengelola harus melihat dampak dari perjudian yang merajalela. Salah satunya perselingkuhan, dan terlebih khusus pada masyarakat tujuh suku yang sering berperang hingga mengakibatkan jatuh korban akibat perselingkuhan. Sehingga menurutnya hal-hal seperti itu perlu di cegah sedini mungkin oleh pihak kepolisian.

“Dampak dari perjudian itu ada perselingkuhan, terlebih khusus masyarakat Papua yang ujung-ujungnya pasti akan perang. Selain itu KDRT, penelantaran keluarga,” jelas Paulus. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment