Menghalangi Pilkada akan Berurusan Dengan Hukum

Bagikan ke Google Plus
Ilustrasi
SAPA (TIMIKA) - Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Kristian Viktor Kabey mengatakan bahwa, siapapun tidak boleh menghalang-halangi proses Pilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pernyataan Viktor ini, menanggapi apa yang disampaikan Bupati Mimika Eltinus Omaleng, SE.,MH yang menyebutkan bahwa, anggaran pelaksanaan Pilkada untuk Mimika akan dicairkan apabila ada KPUD Mimika baru.

Menurut Viktor, pernyataan bupati tersebut sama saja telah menghalang-halangi pelaksanaan Pilkada.  Pasalnya, KPU merupakan lembaga penyelenggaraPpemilu yang independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sehingga siapapun tidak bisa menghalang-halangi pelaksanaan Pilkada karena ini merupakan agenda nasional yang harus disukseskan oleh semua pihak.

"Kalau kita menghalang Pilkada Kabupaten, kita juga menghalangi Pilgub karena ini Pilkada serentak dan ini agenda nasional," kata Viktor saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Rabu (21/6).

Lanjut Viktor, sebenarnya pernyataan yang dilontarkan oleh bupati tidak boleh keluar dari mulutnya, karena dalam Undang-undang  siapa saja yang menghalang-halangi Pilkada merupakan pidana.

 "Jadi bahasa itu tidak boleh keluar dari seorang kepala daerah, karena siapa yang menghalang-halangi Pilkada itu Pidana loh," lanjutnya.

Kendati demikian, Viktor mengimbau kepada semua pihak agar bagaimana caranya agar agenda nasional berkaitan dengan Pilkada bisa terlaksana, sehingga kedepannya bisa melahirkan figur pemimpin yang  kedepan bisa membawa Mimika kearah yang lebih baik.

"Saat ini tidak usah kita bicara inilah, itulah. Tapi bagaimana kita bantu KPU sukseskan Pilkada supaya kedepan Pemerintahan ini lebih baik," harapnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment