Mogok Kerja dan Demo Telah Mengusik Ketenangan Warga

Bagikan Bagikan
Valentinus Uluhaijanan
SAPA (TIMIKA) – Tokoh masyarakat Mimika, Valentinus Uluhaijanan, SH alias Valen Kay (VK) menegaskan berbagai aksi yang dilakukan karyawan terkait dengan sidang kasus Sudiro sejak awal April hingga saat ini, mogok kerja sejak 1 Mei dan demo yang dilakukan mulai Selasa (6/6), sudah mengusik ketenangan warga dan sudah sepatutnya dihentikan.

“Semua ini berawal dari gerakan save Sudiro, setiap kali sidang, jalan depan pengadilan negeri ditutup, ini tidak benar, karena jalan itu milik semua orang, banyak warga terganggu kepentingannya. Memang Sudiro itu siapa yang harus dibela seperti itu? Karyawan itu orang intelektual, kalau kasusnya sudah masuk proses hukum, ya harus hargai dan hormati proses hukum, tidak perlu lakukan intervensi ke pengadilan dan lain-lain yang mengganggu kepentingan warga Timika secara umum,” tegas VK kepada Salam Papua, Selasa (6/6).

Setelah save Sudiro, lanjut VK, aksi karyawan berlanjut ke mogok kerja, bermula sejak 11 April kemudian berlanjut mulai 1 Mei, kemudian diperpanjang lagi satu bulan hingga akhir Juni ini. Pertanyaannya apakah dasar hukum untuk mogok kerja ini sudah benar? “Hemat saya, kalau dasar hukumnya sudah benar sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka mestinya Freeport dan Disnaker tidak menganggap aksi mogok kerja tersebut illegal. Freeport dan Disnaker juga paham aturan kok. Karena itu, bagi saya, para karyawan yang mogok kerja dan melakukan demo itu tidak tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, nasi di atas mau ditendang ke luar,” kata VK

VK menegaskan, banyak warga di Mimika yang siap bekerja di Freeport karena upah yang diterima cukup besar. Karena itu, kalau karyawan yang sudah diterima bekerja masih berlaku macam-macam maka sangat disayangkan. “Kita bisa banding UMR di daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Papua secara umum tidak sampai Rp 3 juta. Tapi di Freeport, upah terendah diatas Rp 5 juta. Perusahaan lain di Papua tidak membayar upah seperti itu. Ini yang mesti disyukuri oleh karyawan yang sudah diterima bekerja,” kata VK.

VK mengaku akibat aksi demo yang dilakukan di Pusat Pemerintahan, sesuatu urusan penting yang di urus di Pemkab tidak bisa terealisasi. Banyak warga juga yang punya urusan penting di Pemkab dan SKPD juga tidak bisa diurus. Jadi kalau sampai demo dilakukan sepuluh hari di Pemkab Mimika, sudah bisa dipastikan akan merugikan banyak warga di daerah ini.

“Karena itu saya minta polisi bertindak tegas, kalau waktu demo sudah selesai, para pendemo harus bubarkan diri. Juga harus pertimbangkan tujuan demo tersebut, kalau hari-hari berikutnya masih menyampaikan aspirasi yang sama dan itu-itu saja, maka sebaiknya demo itu ditolak demi keamanan dan kenyamanan warga lainnya. Jangan sampai terjadi ada pemaksaan kehendak dan ingin menciptakan negara di dalam negara,” kata VK.  

VK juga mendukung pernyataan sikap yang disampaikan Pusat Pengendali Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua (P2MA-PTP) wilayah Mee-Pago dan Lapago Mimika, melalui Ketua Suku Umum, Anis Natkime. “Karyawan harus ikut menjaga keamanan di daerah ini. Kalau tidak mau kembali kerja di Freeport, silahkan pulang kampung, jangan buat gerakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Timika,” kata VK.

VK menilai sikap dan kebijakan yang dilakukan Freeport sudah tepat sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan sudah luar biasa karena memberi toleransi waktu dan kesempatan kembali bekerja, namun karyawan yang tidak mau memanfaatkan kesempatan tersebut.

“PT Freeport sudah buka kesempatan untuk kembali bekerja, tapi tidak diindahkan. Secara hukum, karyawan mengundurkan diri sendiri, kalau lima hari tidak bekerja. Apa yang dilakukan Freeport sudah tergolong luar biasa, masih memberi toleransi kepada karyawan yang langgar aturan. 

Perusahaan lain, lima hari tidak kerja langsung iris leher.  Saya sampaikan seperti itu, tidak bermaksud membela Freeport. Saya bukan karyawan Freeport, saya tidak dapat apa-apa dari Freeport, saya tidak kerja proyek dari Freeport, saya usaha sendiri untuk biaya hidup. Saya berbicara ini untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, terlebih untuk kebaikan karyawan sendiri. Mimika milik banyak masyarakat, berbagai suku, dari Sabang sampai Merauke, yang cari makan dengan pekerjaan yang berbeda-beda,  ini harus diperhatikan oleh karyawan yang mogok kerja,” kata VK.

VK menduga ada kepentingan lain dibalik aksi karyawan mogok ini dan kalau kondisi ini tidak segera diatasi pihak keamanan, maka masyarakat secara umum bisa bangkit dan melawan. “Saya melihat kalau aksi karyawan ini terus berlanjut maka tidak hanya membuat Timika tidak aman, tapi juga akan mengganggu ke bhinekaan dalam masyarakat. Setiap kita punya kehidupan sendiri, jadi harus saling menghargai, jangan saling menghambat dan mengganggu,” ujar VK.

Secara khusus kepada Aser Gobay, VK minta melaksanakan secara benar tugas dan fungsi pengurus cabang SPSI, yang intinya menjembatani aspirasi karyawan ke pemerintah dan perusahaan lalu mencari solusi terbaik dan sebisa mungkin mencegah aksi-aksi yang bakal mengganggu keamanan, ketertiban daerah serta merugikan kepentingan umum, termasuk karyawan. 

“Saya kenal secara baik pribadi Aser Gobay, jangan memprovokasi karyawan untuk terus mogok dan demo, SPSI harus jembatani apirasi karyawan disampaikan ke PTFI dan pemerintah. Aser tidak boleh menjadi provokator, boleh action tapi tidak boleh over. Kalau karyawan yang dianggap mundur sendiri tidak diterima kembali bekerja, apakah Aser akan membiayai hidup mereka?,” kata VK.

VK mendukung penuh langkah-langkah yang sudah dilakukan Kapolres Mimika dan jajarannya  karena tujuannya baik untuk keamanan daerah dan kehidupan karyawan, tapi ditanggapi secara salah oleh SPSI. “Saya memberi apresiasi dan mendukung penuh apa yang sudah dilakukan Kapolres dan jajarannya. Upaya-upaya baik yang sudah dilakukan harus diteruskan. Kapolres sebelumnya tidak seperti itu,” kata VK. (Red)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

4 komentar:

  1. sangat setuju pak Valen, kalau mereka merasa benar, bahwa apa yang dilakukan menejement PTFI adalah salah dan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku,maka seharuslah mereka menenmpuh jalur Hukum sesuai amanat undang undang. Negara kita-kan negara hukum.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Alangkah lebih Bijak jika melihat Sesuatu itu Tidak hanya dari Satu Sisi.. Tidak mungkin ada Suatu Tindakan jika Tidak adanya suatu Tekanan itu yg dibutuhkan Kebesaran dan Jiwa yg Besar utk Melihat kenapa Kami sebagai Kaum Buruh Melakukan Moker itu. Jika ada Kata atau Hal lain yg kurang Berkenan mohon di maafkan. Salam

      Delete
  2. Bagi saudara VK, mungkin Sudiro itu bukan siapa-siapa. Tetapi bagi pekerja/buruh khususnya karyawan PTFI, bung Sudiro adalah PEJUANG KESEJAHTERAAN yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga, mengesampingkan egonya demi untuk kepentingan orang banyak, yaitu: Memanusiakan manusia, dengan mengangkat harkat dan martabat pekerja yang tertindas dari telapak kaki kaum kapitalis untuk sampai pada zona sejahtera.

    Saudara VK...!
    Siapakah anda...?
    Apa yang anda sudah lakukan untuk kepentingan orang banyak...?

    Terima kasih.

    ReplyDelete
  3. Bagi saudara VK, mungkin Sudiro itu bukan siapa-siapa. Tetapi bagi pekerja/buruh khususnya karyawan PTFI, bung Sudiro adalah PEJUANG KESEJAHTERAAN yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga, mengesampingkan egonya demi untuk kepentingan orang banyak, yaitu: Memanusiakan manusia, dengan mengangkat harkat dan martabat pekerja yang tertindas dari telapak kaki kaum kapitalis untuk sampai pada zona sejahtera.

    Saudara VK...!
    Siapakah anda...?
    Apa yang anda sudah lakukan untuk kepentingan orang banyak...?

    Terima kasih.

    ReplyDelete