Ortu Siswa Demo SMAN 1

Bagikan Bagikan
Puluhan orang tua saat mendatangi SMAN I Mimika
SAPA (TIMIKA) - Puluhan orangtua siswa asli Papua mendatangi SMAN 1 Mimika di Jalan Yos Sudarso, Senin (19/6) pagi dengan membawa spanduk serta poster meminta agar anak-anak asli Papua harus diterima di SMA N 1 Mimika.

Salah satu orangtua siswa, Pit Jitmau (43) menegaskan, anaknya sudah memenuhi persyaratan dengan perolehan nilai rata-rata 78. "Tapi kata sekolah hasil testnya tidak cukup. Padahal anak saya itu nilai rapor bagus, seharusnya yang dipriotaskan itu anak anak asli Papua, sementara yang kita lihat ini rata-rata non Papua semuanya," kata Jitmau.

Ia mengatakan bahwa sebenarnya UU Otsus tahun 2001 itu dibuat untuk orang asli Papua tetapi yang diterapkan di Timika lain. "Untuk itu kami mau tanya kepada Kepala Sekokah SMAN 1 Mimika, Undang-Undang Khusus Otonomi daerah itu kau yang punya kah? Hak dasar kami orang asli Papua ada di sini tapi kau usir kami dari tanah Papua," kata Jitmau.

Yang lebih disayangkan lagi, menurut Jitmau, sekolah SMAN 1 itu lebih banyak menerima siswa non Papua, baru anak-anak asli Papua ini mau dikemanakan?

Masih ditempat yang sama Sekertaris Dinas Pendidikan Menengah (Dispenmen) Kabupaten Mimika Yohana B Arwom kepada wartawan mengatakan, sampai hari ini (kemarin-Red) pihaknya belum menerima hasil kelulusan dari pihak sekolah. Namun yang diributkan para orang tua siswa adalah rata-rata anak-anak asli Papua dan orang yang bertempat tinggal di sekitar sekolah, sehingga pihak sekolah harus bijak.

"Sekolah ini berdiri di atas tanah Papua, paling tidak persentasenya harus Amungme dan Kamoro, baru lima suku kemudian suku-suku lain," kata Yohana.

 Yohana mengatakan, perlu dipahami bahwa SMAN 1 merupakan sekolah model, yang mana ada standar-standar yang dipakai, namun  harus ada kebijakan khusus untuk anak-anak asli Papua.

Yohana menegaskan masalah ini akan dikoordinasikan dengan Bupati Mimika. Yohana mengakui dirinya telah berdiskusi dengan Kepala Sekolah SMAN 1 untuk mencari solusi terbaik.

"Penerimaan siswa harus sesuai dengan rayon, namun sampai dengan saat ini aturan dari pusat belum dijalankan baik di provinsi sampai ke kabupaten, sehingga masih jalan dengan aturan yang lama," kata Yohana. (Markus Rahalus)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment