Pandanglah Wajah Istri Anak Bagaimana Dikasih Makan?

Bagikan Bagikan
Lusi Balandina Lokolo
SAPA (TIMIKA) – Dua tokoh perempuan Mimika, Lusi Balandina Lokolo dan Rose Namsa Kabes meminta karyawan yang hingga saat ini masih mogok kerja dan demo agar introspeksi diri dan sebaiknya kembali bekerja demi menafkahi istri, anak-anak dan orangtua.

Lusi mengimbau pengurus SPSI dan karyawan coba intropesksi diri, apakah dalam melakukan aksi mogok ini berada di jalur yang benar atau salah, bila disesuaikan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan? Kalau benar yang silahkan lanjutkan perundingan dengan tuntutan yang sebelumnya disampaikan. Tapi kalau salah, ya harus direvisi tuntutannya, tidak perlu memaksakan kehendak, padahal nyata-nyata salah, sementara sudah ribuan karyawan yang sudah kehilangan pekerjaan, gaji dan bingung mau menafkahi keluarga bagaimana?

“Kalau masih ada kesempatan yang dibuka perusahaan agar karyawan yang mogok kembali bekerja, maka kesempatan ini harus digunakan oleh karyawan dengan sebaik-baiknya. Kenapa harus malu? Sebaiknya tinggal ego yang ada dalam diri masing-masing, pandanglah istri dan anak-anak, kalau sampai dianggap mengundurkan diri oleh perusahaan, bagaimana kasih makan istri dan anak. Jangan pandang teman, jangan ikut-ikutan toleran yang membuat susah rumah tangga kita. Karena garam pun tidak akan dikasih teman kalau hidup susah akibat mogok kerja ini, apa lagi kalau masih ada orangtua yang juga perlu dibiayai,” kata Lusi kepada Salam Papua, Jumat (9/6). 

Lusi menegaskan, SPSI adalah tiang tonggak yang hebat untuk karyawan, tapi SPSI juga harus taat aturan dan Undang-Undang tentang Ketenagaankerjaan. Setiap aksi yang dilakukan harus sesuai Undang-Undang, tidak boleh menabrak Undang-Undang dan merugikan karyawan.

Menurut Lusi, apa yang menjadi tuntutan karyawan dibawa dalam pertemuan SPSI, lalu disampaikan ke perusahaan sesuai mekanisme yang ada, lalu digelar pertemuan perundingan untuk membahas tuntutan tersebut, kalau perundingan gagal mencapai kesepakatan barulah mengirim surat ke perusahaan dan pemerintah dan satu minggu kemudian dilakukan mogok kerja.

“Saya mau tanya aksi karyawan meninggalkan pekerjaan itu sudah dimulai tanggal 11 April, aksi ini dilakukan atas dasar apa? Bukankah saat itu tidak ada yang dirundingkan antara SPSI dan PTFI, yang gagal mencapai kesepakatan. Lalu aksi mogok kerja mulai 1 Mei 2017, itu didasarkan pada apa? Kalau didasarkan pada pertemuan tanggal 27 sampai 30 April yang gagal mencapai kesepakatan, maka sesuai aturan mestinya surat penyampaikan aksi mogok kerja ke Freeport dan pemda baru disampaikan tanggal 1 Mei dan satu minggu kemudian atau tanggal 8 Mei baru mulai mogok kerja. Bukan mogok mulai 1 Mei. Jadi pengurus SPSI harus taat aturan,  jangan asal mogok kerja dan lalu memaksakan manajemen perusahaan untuk mengikuti kemauan SPSI, itu tidak benar. Perusahaan mana di dunia ini yang mau mengikuti tuntutan karyawan yang tidak benar?” kata Lusi.

Lusi menjelaskan, SPSI kan sudah tahu aturan mainnya, jadi ikuti saja aturan tersebut. Jangan sedikit-sedikit salahkan manajemen PTFI, lalu buat demo dan mogok kerja. Karena kalau mau jujur, selama ini manajemen sudah begitu sabar, bagaimana menafkahi karyawan, dulu melamar minta kerja, pekerjaan apa pun, tukang sapu pun  tidak masalah asal bisa kerja untuk nafkahi anak istri. 

“Sekarang bagaimana? Freeport harus adil, ada ribuan karyawan yang saat ini bekerja banting tulang di perusahaan, lalu harus disamakan dengan yang mogok, demo dan duduk-duduk saja? Ya tidak bisa,” tegas Lusi.

Lusi juga menyoroti aksi demo yang dinilainya kurang tepay. Menggerak istri dan anak-anak mengikuti aksi demo itu sangat tidak dewasa. Kalau SPSI itu orang-orang hebat, mestinya cukup setiap aksi dilakukan oleh perwakilan saja, tidak perlu banyak-banyak karyawan. Karena masalahnya bukan pada jumlah yang banyak tapi dasar dan tujuan dari demo tersebut. Sedikit orang perwakilan yang hebat, juga bisa tetap fight untuk kepentingan karyawan.

“Contoh sidang kasus Sudiro, untuk apa banyak karyawan tinggalkan kerja hanya untuk bela Sudiro? Memang Sudiro itu siapa? Siapapun dia, kalau sudah terkena kasus dan diproses secara hukum, biarlah proses itu berjalan, tidak perlu ratusan atau ribuan karyawan lakukan gerakan untuk save Sudiro, memangnya hukum di negara ini hukum rimba? Siapa yang kuat, siapa yang banyak dia yang menang? Karyawan kan orang berpendidikan, mestinya tidak perlu lakukan apa pun yang sifatnya mengintervensi hukum,” kata Lusi.

Tak hanya itu, menurut Lusi, demo dan aksi yang dilakukan membuat jalan-jalan macet, menimbulkan keresahan di masyarakat. Karyawan yang mogok duduk-duduk main kartu, ini contoh yang tidak baik bagi anak-anak sekolah yang lewat. Harusnya karyawan memberi contoh yang baik.

“Ibu-ibu sudahlah, tidak perlu dukung suami yang ikutan-ikutan mogok dan demo, tidak penting. Istri harus mensuport suami untuk bekerja karena dengan bekerja, bisa memperoleh penghasilan untuk menafkahi keluarga. Tidak ada orang yang tidak bekerja apa-apa lalu duit itu datang. Harus malu kepada petani yang berkeringat baru bisa mendapatkan uang, atau pemulung yang kumpulkan botol-botol bekas,” ujar Lusi.

Lusi juga menyoroti kebijakan furlough yang berujung pemblokiran rekening bank. “Suami saya juga terkena furlough, tapi saya mengerti keadaan Freeport. Kalau saya hanya sebagai batu kerikil yang bisa menahan batu besar yang akan longsor menimpa orang banyak saya siap. Tapi saya juga tetap mengkritik Freeport, kalau Freeport itu salah, membuat segala sesuatu menjadi rancu, misalnya nomor rekening karyawan yang terblokir, Freeport harus memberi penjelasan terbuka. Pihak bank pun harus menjelaskan itu secara terang benderang kepada karyawan. Freeport juga dalam mengambil keputusan sebaiknya jangan terburu-buru agar tidak menimbulkan masalah baru di lain waktu,” kata Lusi.

Lusi mempertanyakan sikap dan tanggung jawab SPSI terhadap lebih dari 3000 karyawan yang saat ini dianggap mengundurkan diri sendiri  karena lima hari tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan. “Coba Ketua dan pengurus SPSI Mimika bicara terbuka ke media massa, apa bentuk pertanggungjawaban SPSI terhadap ribuan karyawan tersebut bersama keluarganya,” tanya Lusi. 

Senada dengan Lusi, Rose Namsa Kabes mengatakan, terhadap ribuan karyawan yang sudah mengundurkan diri, apakah hidup karyawan dan istri anak-anak dibiayai oleh Sudiro? Dibiayai oleh Aser Gobay? Dibiayai oleh pengurus SPSI? Ini harus dipertanyakan oleh karyawan. Ini juga harus diperjelas oleh SPSI.

Rose mengatakan, kisruh yang dilakukan SPSI membuat Timika macet. Apalagi karyawan yang duduk-duduk di depan dan samping SMPN2, itu memberi pengaruh negatif terhadap anak-anak sekolah. Ini bukan contoh yang baik. “Anak-anak sekolah tiap hari lihat sikap dari karyawan tersebut, sudah lebih dari satu bulan, ini didikan yang tidak baik. Disekolah di ajar harus yang baik, di luar lihat karyawan mogok, ini contoh buruk bagi anak-anak sekolah,” kata Rose. 

Rose juga menegaskan demo yang melibatkan istri dan anak-anak itu juga sesuatu yang salah. Istri-istri tolong perhatikan itu, jangan ikut-ikutan sesuatu yang tidak jelas, apalagi bisa merugikan suami dan keluarga. “Suami yang salah harus dimenangkan oleh istri yang saleh, itu kata firman Tuhan. Jadi istri tidak boleh cepat terpengaruh dengan ajakan orang lain, istri harus bisa menolong suaminya agar tidak jatuh dalam kesalahan,” ujar Rose.

Menurut Rose, sudah bisa bekerja di Freeport, itu mestinya mengucap syukur, karena banyak yang tidak diterima. “Orangtua dulu bilang, ini nasi sudah ada di piring, tinggal makan, ya harus dijaga, bukan ditumpah. Apalagi ditumpah hanya kerena ikut-ikut diajak teman, rugi sendiri. Karyawan yang mogok saya ajak berdoalah sesuai agama masing-masing, pasti Tuhan akan tunjukan jalan yang benar. Suara hati, suara Tuhan akan menyampaikan yang benar, suara hati tidak bisa tipu. Jadi kalau masih ada kesempatan, sebaiknya kembali bekerja,” kata Rose. (Red) 
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

1 komentar:

  1. Sepertinya banyak yang gagal paham mengenai aksi MOKER yang dilakukan oleh karyawan tetap, pripatisasi dan kontraktor PTFI.

    SPSI adalah wadah atau perwakilan pekerja sebagai penyalur aspirasi, yang berpayung hukum dan keberadaannya diakui dalam Undang-undang negara RI alias legal di negara ini. Mogok Kerja merupakan permintaan dari para pekerja yang disampaikan ke PUK SPSI PTFI sebagai perwakilan dari para pekerja, dan ditindak lanjuti oleh PUK SPSI PTFI dan PC SPSI Kabupaten Mimika dengan mengeluarkan surat mogok kerja resmi/sah.

    Kenapa karyawan mogok...?
    Karena adanya kebijakan program furlough dan PPHKS dari management lokal PTFI, dimana program tersebut merupakan PHK terselubung alias KELICIKAN dan PEMBODOHAN yang sangat merugikan pekerja. Kebijakan tersebut dikeluarkan secara sepihak oleh management lokal PTFI tanpa melibatkan PUK SPSI PTFI, dengan demikian pula maka management lokal PTFI telah melanggar UU Ketenaga Kerjaan RI dan mengingkari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTFI, yakni "Kebijakan dalam bentuk apapun yang akan dijalankan management menyangkut karyawan, sebelum dijalankan wajib dirundingkan terlebih dahulu dengan PUK SPSI PTFI sebagai perwakilan pekerja yang resmi di PTFI alias yang bertanda tangan dilembaran kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)."

    Mengapa ada kebijakan program furlough dan Program Pengakhiran Hubungan Kerja Sukarela (PPHKS) secara sepihak dari management lokal PTFI...?
    Tentu kalangan gagal paham akan mengatakan "Itu karena efisiensi dengan dicabutnya izin export konsentrat oleh pihak pemerintah sehingga perusahaan merugi." Jika benar demikian adanya maka timbul pertanyaan "Mengapa management menawarkan PPHKS? dimana pembayaran atau biaya yang dikeluarkan managemament dalam program tersebut jauh lebih besar dibandingkan pensiun normal." dengan demikian tentu kata efisiensi terpatahkan.

    Mari kita gunakan logika...
    Maslah PTFI dengan Pemerintah sekarang ini yaitu mengenai Kontrak Karya (KK) yang akan diakhir di tahun 2021 dan akan digantikan dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
    Kandungan IUPK mewajibkan PTFI melepas saham sebesar 51% kepada pemerintah dan mengurangi wilayah pertambangannya, dengan demikian maka PTFI dengan kontrak IUPK nantinya tidak mungkin dapat mempertahankan karyawan yang ada sekarang ini yang jumlahnya mencapai 32.000, atau dengan kata lain yaitu mau tidak mau PTFI harus melakukan pengurangan tenaga kerja karena kelebihan tenaga kerja (Surplus), orang yang berprofesi sebagai karyawan pasti sangat paham apa itu istilah SURPLUS, dan mekanisme pembayarannya di dalam UU ketenaga kerjaan RI yaitu GANTI RUGI, yang jauh berkali-kali lebih besar bayarannya dibandingkan dengan program licik PPHKS dari management lokal PTFI yang ditawarkan saat ini.

    Dengan demikian maka alasan efisiensi sehingga management lokal PTFI menjalankan program furlough dan PPHKS secara sepihak tanpa melibatkan PUK SPSI PTFI adalah akal-akalan belaka alias menghindari SURPLUS. Program PPHKS adalah KELICIKAN dan PEMBODOHAN untuk lepas tangan dari tanggung jawab alias menghindari pembayaran yang jauh lebih besar nantinya. Dengan demikian maka apa yang pernah dinyatakan MENKO Kemaritiman dibeberapa media, mengenai pembayaran PHK karyawan PTFI mencapai 1M sampai 2M, itu bukan isapan jempol bilamana management lokal PTFI mau jujur dengan melakukan PHK karena kelebihan tenaga kerja alias SURPLUS, bukan dengan melakukan program "Pemaksaan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (PPHKS)."
    Seorang pejabat Negara tidak mungkin melempar pernyataan ke publik melalui media cetak dan elektronik tanpa memastikan kebenaran informasi tersebut terlebih dahulu. Dimana informasi tersebut dibantah sangat keras oleh pihak management lokal PTFI karena permainannya mulai terbaca.
    Kemungkinan info dari MENKO Kemaritiman tersebut sumbernya dari yang punya uang alias yang punya perusahaan di Amerika, atau bisa saja sumbernya merujuk pada UU Ketenaga kerjaan RI tentang mekanisme penyelesaian dengan GANTI RUGI.

    Salam,
    Kaum Awam.

    ReplyDelete