Pemerintah Diminta Alokasi Rp20 Miliar Per Distrik

Bagikan Bagikan
Odizeus Beanal
SAPA (TIMIKA) - Ketua Lembaga Masyarakat Adat Amungme (Lemasa), Odizeus Beanal, berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mengalokasikan anggaran Rp20 miliar per distrik. Sehingga pemerataan pembangunan bisa dirasakan masyarakat, mulai dari pesisir pantai sampai pegunungan.

“Dengan pengalokasian tersebut, maka anggaran akan terserap secara maksimal. Dan tidak terpusat di wilayah kota saja,”kata Odizeus Beanal kepada wartawan di Sekretariatan Lemasa, Selasa (6/6).

Selain itu, dengan pengalokasian ini juga program yang ada distrik. Sehingga distrik bisa mengembangkan potensi yang ada dan akan semakin meingkat dan menyentuh kepada masyarakat. 

Ia mencontohkan, saat ini kalau kita mau berkunjung ke kampung-kampung, sebagian besar masyarakat tidak berada ditempat. Hal ini terjadi dikarenakan tidak ada aktivitas pembangunan di kampung. 

“Misalnya saja Agimuga, daerah akan dimekarkan menjadi kabupaten dengan angka penduduk, yang dikabarkan ribuan. Tapi disana itu paling-paling hanya 200 hingga 300 penduduk. Sedangkan yang lainnya ada di kota. Kenapa demikian karena APBD tidak sampai ke kampung,”jelasnya.

Sementara terkait dengan bantuan Bupati ke masing-masing kampung yang jumlahnya Rp 100 juta. Kata dia, program ini dinilainya belum maksimal untuk mengakomodir pembangunan di kampung. Karena bicara soal birokrasi maka ada tingkatannya. Dari hal tersebut, maka minimal dana tersebut dipercayakan ke distrik. Dengan sendirinya distrik akan melayani semua kampung.

"Kalau cuma Rp 100 juta saya pikir itu baru kampanye. Apa yang bisa dilakukan dengan jumlah uang sebesar itu untuk wilayah gunung, yang harus carter pesawat dan lainnya,"ujarnya.

Oleh karena itu, kata Odi sapaan akrabnya, dirinya menyarankan agar dana tersebut ditingkatkan, sesuai dengan jumlah alokasi anggaran dan kebutuhan wilayah tersebut. Ini dilakukan, agar apa yang direncanakan oleh pemerintah atau diprogramkan belum tentu sama dengan kebutuhan masyarakat di kampung. 

Lanjutnya, jika dihitung-hitung, jumlah APBD Mimika yang mencapai Rp 2,9 triliun. Jika dialokasikan per distrik Rp 20 miliar, jumlahnya hanya sekitar Rp 360 miliar. Bayangkan pembangunan yang akan terjadi di distrik dan kampung dengan uang sebesar ini.

“Kalau pemerintah tidak percayakan pada distrik, maka bisa menggandeng lembaga lain atau LSM untuk ikut melakukan pengawasan,”tuturnya.(Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment