Pemerintah Diminta Alokasikan Anggaran Penanggulangan Penyakit Menular

Bagikan ke Google Plus
dr Helena Uli Arta
SAPA (TIMIKA) – Mensikapi adanya temuan penyakit filariasis (kaki gajah,red) di daerah Iwaka Kabupaten Mimika, maka pemerintah daerah diminta mengalokasikan anggaran penanggulangan penyakit menular. Hal ini sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), nomor 443/4499/SJ,tanggal 13 Agustus 2015 kepada Gubernur/Bupati/Walikota perihal program percepatan penanggulangan penyakit menular tropik terabaikan, maka pemerintah daerah diminta untuk mengalokasikan anggaran penanggulangan penyakit menular.

Dari temuan tersebut, Kementerian Kesehatan memasukkan Kabupaten Mimika merupakan daerah endemik filiarsis (kaki gajah,red). Hal ini dikarenakan, pada 2006 lalu, Dinas Kesehatan Provinsi Papua telah melalukan pemeriksaan pada masyarakat di daerah Iwaka, dan ditemukan 1,45 persen penduduk terinfeksi filiarsis.

Subdit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ), Ditjen P2P Kemenkes RI, dr Helena Uli Arta saat ditemui Wartawan di sela-sela pertemuan sosialisasi dan advokasi pemberian obat pencegahan massal filiarsis di Hotel Grand Tembaga, Kamis (8/6) mengatakan, terkait kondisi Kabupaten Mimika sudah dimasukkan menjadi endemik filariasis, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mendistribusikan obat ke Pemerintah Kabupaten Mimika melalui instalasi farmasi daerah. Yang selanjutnya akan didistribusikan kepada Puskesmas.

“Ibu Menteri Kesehatan rencananya akan mendistribusikan obat tersebut pada Oktober nanti. Tapi kami minta untuk dipercepat, khususnya di wilayah Indonesia timur. Hal ini dikarenakan masalah geografis,”katanya.

Terkait berapa kuantitas obat yang akan diberikan kepada daerah. Ia menjelaskan, di Kemenkes sendiri ada perhitungannya, yakni jumlah total penduduk dikalikan tiga. Dimana obat yang diberikan ada dua macam, yakni Obat Diethyl Carbamazine Citrate (DEC) dan Albendazole. Namun untuk Albendazole akan ditambah 10 persen dari jumlah penduduk. Hal ini dikarenakan memiliki dosis yang berbeda.

“Obat yang akan diberikan ini, sifatnya gratis,”ujarnya. Dan obat ini wajib diminum oleh seluruh penduduk,”jelasnya.

Sementara terkait dengan temuan tersebut, langkah apa yang sudah dilakukan. dr Helena mengatakan,  pada 2012 lalu, Kemenkes sudah memberikan informasi ke provinsi, untuk menangani permasalahan ini. 

Lanjutnya, selanjutnya, Kemenkes berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan keluarlah surat, perihal program percepatan penanggulangan penyakit menular tropik terabaikan. Dimana pada poin 2 huruf g, meminta kepada pemerintah provinsi dan daerah mengalokasikan pembiayaan percepatan penanggulangan penyakit menular topik terabaikan dalam APBD.

“Langkah-langkah itu yang sudah dilakukan oleh Kemenkes, terkait temuan terinfeksinya penyakit filariasis di daerah, termasuk Mimika. Selain pemberian obat yang nantinya juga akan dilakukan,”tuturnya.

Ia menambahkan, selain upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengendalian penyakit tersebut, pihaknya juga meminta kepada yang sudah terinfeksi, untuk harus menjaga kesehatan pribadinya. Dengan membersihkan kakinya. Karena kalau kondisinya kotor, maka akan terjadi serangan infeksi sekunder yang berasal dari bakteri dan jamur. Sehingga menyebabkan stadium atau tingkatannya naik, dari 1 menjadi 3 atau 4. 

“Di Iwaka, temuan yang ada penduduk yang terinfeksi penyakit ini sudah stadium 6, dan terdapat lumut-lumutnya. Karenanya, kalau obat itu sudah diberikan, maka harus ada kepatuhan untuk meminumnya. Dan ini harus diawasi oleh semua pihak,”ungkapnya.(Red)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment