Pemkab Diminta Buka Blokir Bank Karyawan Mogok

Bagikan ke Google Plus
Massa SPSI Mimika saat melakukan demo di Pusat Pemerintahan Mimika
SAPA (TIMIKA) – Ketua PC SP-KEP SPSI Mimika, Aser Gobai dalam aksi penuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di halaman Sentra Pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika, Selasa (6/6) mengklaim, Manajemen PT Freeport Indonesia telah melakukan intervensi kepada pihak perbankan dan BPJS Kesehatan, untuk memblokir Rekening dan asuransi kesehatan. Serta kepada pengembang perumahan untuk  menyegel rumah milik para karyawan yang melakukan mogok kerja.

Dalam orasinya Aser dan para perwakilan karyawan yang lainnya, menuntut Pemkab untuk segera mengambil tindakan agar membuka blokir rekening semua karyawan di setiap Bank. Karena hal tersebut para karyawan tidak bisa lagi menggunakannya, untuk melakukan pengobatan pada rumah salit atau pun klinik kesehatan lainnya.

“Kami minta Pemkab Mimika bisa mengambil keputusan, agar karyawan yang sementara sakit bisa berobat dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Dan ini hal-hal yang bisa diputuskan oleh pimpinan daerah,”katanya.

Kata Aser, Pemkab seharusnya peka dan segera mendesak semua pihak terkait, khususnya Manajemen PTFI untuk menjawab semua tuntutan yang telah disampaikan, baik melalui aspirasi lisan dan tulisan. Dan ini merupakan salah satu tuntutan yang diajukan ke Pemkab Mimika, pada poin enam yang berbunyi membuka blokir rekening, BPJS Kesehatan, dan penyegelan rumah.

“Selama belum adanya jawaban pasti dari manajemen atas dorongan Pemkab, kami akan  terus melakukan aksi demo,”tuturnya.

Sementara itu kepala BPJSKes Mimika, Susan Gasperzs ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut mengakui, hingga saat ini pihaknya belum menerima klaim dari para karyawan PT FI yang telah di PHK atau pun yang di fourlough. Namun hanya menerima klaim dari karyawan yang melakukan pensiun dini.

“Yang pernah kita terima, beberapa karyawan yang memang hendak mengambil pensiun dini saja. Untuk karyawan yang sekarang mogok, belum kami terima,”ujar Susan yang juga ditemui di Kantor sentra pemerintahan.

Dikatakan Susan, setiap karyawan yang telah melakukan resign (pengunduran diri,red) dari perusahaan ataupun di PHK, maka secara otomatis keanggotaannya sebagai peserta BPJS Kesehatan akan ditutup. Hal ini karena jika perusahaan telah melakukan PHK, sehingga sudah tidak ada lagi jaminan terhadap karyawan tersebut. Tetapi, karyawan bersangkutan masih bisa mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, melalui pribadi atau tidak melalui perusahaan lagi.

“Memang peraturan perusahan seperti itu. Kalau karyawannya sudah di PHK, maka jaminannya akan dicabut, termasuk BPJS. Kalau sudah demikian, maka secara pribadi karyawan bersangkutan bisa mendaftar diri supaya jadi anggota BPJS,”jelasnya.

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya belum bisa mendata secara pasti berapa banyak karyawn sebagai peserta BPJS Kesehatan yang sudah diberhentikan atau di tutup akses kesehatannya. Karena, baru bisa terupdate, setelah satu bulan berjalan setelah PHK terhadap karyawan dilakukan.

Diakui Susan, pihaknya akan melakukan klarifikasi ke BPJS Provinsi di Jayapura terkait persoalan tersebut. Selaku pejabat baru dirinya harus melakukan koordinasi dengan pihak provinsi, agar bisa mengetahui kejelasan jumlah karyawan yang telah diputus aksesnya.

“Nanti kami akan klarifikasi dengan BPJS Provinsi terdahulu, supaya bisa tau kepastiannya,”ungkapnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus

0 komentar:

Post a Comment