Pencabutan Ijin Miras Jangan Sekedar Wacana Pemerintah

Bagikan Bagikan
M Nurman S Karopukaro
SAPA (TIMIKA) - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Mimika M Nurman S Karopukaro mengatakan rencana percabutan ijin terhadap Minuman Keras (Miras) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika hendaknya jangan sekadar sebuah wacana tanpa realisasi karena hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

"Kabupaten Mimika sudah memiliki Perda tentang Miras yaitu Nomoro 5 tahun 2007, namun saya lihat pemerintah setengah-setengah dalam melakukan penegakan di lapangan. Miras merajalela dan banyak memakan korban. Saya minta jika memang akan dicabut ya benar-benar dicabut jangan hanya pencitraan kepada masyarakat," kata Nurman saat ditemui wartawan di Sekretariat Partai Golkar  di Jalan cendrawasih, Rabu (14/6).

Nurman menjelaskan, pemerintah sudah sering berbicara seperti itu tetapi kenyataan dibalik itu masih ada oknum- oknum yang bermain dan seolah-olah pemerintah menutup mata. Menurutnya pemerintah daerah sama sekali tidak serius dalam memberantas peredaran miras padahal peraturan sudah ada dan akibat yang terjadi karena miras sudah banyak memakan korban jiwa.

"Banyak tangan yang bermain disitu, bupati melarang tetapi ada yang mengiyakan. Terus aparat juga melarang tetapi ada oknum yang bermain ini. 

Bagaikan buah simalakama, tidak ada kerja sama dan kesamaan visi dan misi untuk memberantas miras. Semua komponen seperti Pemda, DPRD dan aparat keamanan harus berkomitmen bersama memberantas miras," katanya.

Nurman meminta untuk menutup semua tempat penjualan miras yang ada karena sangat mengganggu ketertiban serta keamanan dikalangan masyarakat mimika.

"Semoga bulan Oktober janjinya Bupati untuk mencabut itu benar-benar dilakukan. Kenapa menunggu  sampai Oktober? Mestinya sekarang di bulan ramadhan ini harus dilakukan. Toko-toko penjual miras semua harus ditarik barangnya dan harus ditutup. Bila melanggar harus ditangkap, karena inikan mengganggu kita semua," ungkapnya.

Nurman menambahkan bahwa dengan ditetapkannya Perdasus tentang miras di Provinsi Papua, Pemerintah pusat harus menghargai karena dalam undang-undang kepariwisataan masih membolehkan pencabutan ijin miras. Menurutnya, jika memang miras benar-benar dilarang pemerintah pusat harus memasukkan kedalam undang-undang Narkoba.

"Perdasus juga kan harus melihat undang-undang yang lebih tinggi, sedangkan undang-undang perdagangan dan pariwisata masih dominan. Kita berharap pemerintah pusat harus menghargai, sekarang kita harus menyiasati jika ingin alkohol masuk dalam kategori terlarang bagaimana jika kita masukkan ke undang-undang narkoba pasti itu terlarang dan tidak akan mungkin beredar," ungkapnya. (Ricky Lodar)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment