Penerimaan Siswa Baru Jangan Over Kuota dan Bebas Pungli

Bagikan Bagikan
Armin Wakerkwa
SAPA (TIMIKA) – Kepala Dinas Pendidikan Menengah (Dispenmen) Kabupaten Mimika, Armin Wakerkwa dalam rapat sosialisasai proses penerimaan siswa baru yang dilaksanakan di Kantor Dispenmen, Rabu (7/6), secara tegas mengingatkan setiap Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) se-Kabupaten Mimika agar penerimaan siswa-siswi tahun ajaran baru tidak berlebihan (over kuota) dalam satu sekolah, serta tidak boleh melakukan pungutan liar (Pungli) ketika membuka pendaftaran.

Armin mengakui batas jumlah penerimaan siswa baru dan penentangan adanya pungutan sudah dibicarakan secara terus-menerus seiring masuknya tahun ajaran baru. Hal ini dilakukan karena dirinya menginginkan adanya kemurnian dalam dunia pendidikan di Mimika, serta bebas dari cacat yang diakibatkan adanya pungli dan hal-hal tidak sesuai lainnya.

“Apa lagi yang namanya sekolah negeri, karena untuk apa uang dari pemerintah kalau harus melakukan pungli. Jumlah siswa itu harus diperhitungkan supaya tidak terjadi kelebihan,” katanya.

Armin menjelaskan bahwa kementerian pendidikan telah membebaskan anak-anak Indonesia dari biaya pendidikan, maka dengan demikian tidak harus ada lagi pungutan. 

Selain itu, kata Armin, komite sekolah harus bisa mempertimbangkan hal-hal yang merusak citra kelembagaan pendidikan yang dinilai menghambat anak negeri untuk bersekolah.

Selain untuk sekolah Negeri, hal ini juga ditegaskan Armin kepada semua sekolah swasta. Meski harus memungut biaya, harus bisa disesuaikan sehingga tidak membebani orangtua calon siswa baru maupun siswa yang telah bersekolah.

Diakui Armin, saat pihaknya pertemuan bersama SMK Negeri 1, dipertahankan untuk menerima sebanyak 400 siswa baru, sedangkan untuk SMA Negeri 1 sebanyak 300. Sebab menurutnya kedua sekolah tersebut merupakan sekolah yang paling diingikan oleh hampir semua anak-anak Mimika. Sedangkan untuk sekolah lainnya, disesuaikan dengan berapapun banyaknya siswa yang akan mendaftar.

Kuota penerimaan siswa baru yang disepakati dalam MoU bersama menteri pendidikan maksimal penerimaan dalam setiap sekolah hanya 216 siswa. Hal ini agar penyaluran bantuan berupa dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) bisa disesuaikan dengan ketentuan pagu anggaran.

Memang untuk SMK Negeri 1 dan SMA Negeri 1 dari sisi legalitas telah diakui pemerintah, namun di inginkan agar jangan sampai sekolah lain kekurangan siswa.

“Saya sudah tandatangani MoU dengan kementerian saat menghadiri undangan debat nasional, yang ditentukan saat itu hanya 216 saja, itu jumlah batas maksimal,” ujarnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment