Penyusunan RKA Harus Mengacu pada AHSB

Bagikan Bagikan
Y.M Sasarari
SAPA (TIMIKA) - Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Y.M Sasarari mengakui, laporan Rancana Kerja Anggaran (RKA) dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengacu pada  Analisa Harga Standar Belanja (AHSB) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sebab setiap tahun pemerintah mengeluarkan panduan buku standar harga.

Dijelaskan, RKA tersebut akan disusun berdasarkan dengan program dan kegiatan, serta harus mengacu kepada analisa belanja standar dan standar harga satuan. Dengan demikian menurut dia, pagu anggaran dari setiap SKPD akan ditentukan oleh SKPD yang bersangkutan yang didahului dengan analisa harga standar satuan pemerintah.

“Misalnya kita mau beli perlengkapan kantor seperti Laptop, itu harus sesuai dengan harga standar pemerintah. Kan belanja tiap SKPD itu harus mengacu pada buku panduan standar harga,”tuturnya ketika diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (8/6).

Diakui yang lainnya adalah persoalan pembayaran honorer, honor PPTK serta narasumber termasuk perjalanan dinas harus ada surat keputusan (SK) Bupati. Dengan demikian dijelaskannya, belanja dalam bentuk apa pun dalam satu SKPD harus disesuaikan dengan harga yang ada dalam buku panduan harga satuan pemerintah.

“Memang itu sudah menjadi aturan dalam penyusunan RKA. Kalau misalnya ada SKPD yang sama sekali tidak menyusun RKA, itu berarti dia tidak akan menjalankan program kerja, karena anggaran dari mana?,”ungkapnya.

Terkait dengan perkembangan penyusunan RKA dari setiap SKPD dirinya mengatakan, pihaknya belum mulai mengeceknya. Sebab diakuinya, untuk saat ini proses penyusunan RKA pun masih harus dikerjakan dengan catatan agar setiap SKPD bisa menyusunnya secara terperinci dan baik.

Kata dia, sebelum penyusunan RKA oleh setiap SKPD, pihaknya telah diperintahkan melalui surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Kemendagri), bahwa proses pemeriksaan harus fokus dimulai dari RPMD hingga RKA. Menurut dia RKA itu sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun-tahun sebelumnya, namun untuk tahun 2017 pihaknya belum menjalankan fungsi control, sebab masih dalam proses di setiap SKPD.

“RKA itu harus disusun di setiap SKPD, kalau misalnya sudah, maka SKPD bersangkutan akan serahkan kepada Tim anggaran. Memang kami lakukan pengecekan, tetapi sekarang belum kami lakukan,”ungkapnya. (Acik)
Bagikan ke Google Plus Bagikan ke WhatsApp

0 komentar:

Post a Comment